Inklusi keuangan “vitamin” untuk pertumbuhan ekonomi

Inklusi keuangan “vitamin” untuk pertumbuhan ekonomi

Indonesia merupakan negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya di ukur melalui GDP sangat fluktuatf. Pemerintah menargetkan pertumuhan ekonomi Indonesia pada  tahun ini berkisar antara 5,3 persen hingga 5,4 persen. Pemerintah menerapkan banyak sekali strategi untuk mecapai pertumbuhan ekonomi 2016 seperti yang telah ditargetkan. Diantaranya penyerapan anggaran, membuka keran investasi seluas – luasnya hingga megeluarkan sepuluh kebijakan ekonomi. Sektor keuangan baik lembaga bank maupun non bank merupakan jembatan bagi masyarakat yang kelebhan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Adanya lembaga keuangan yang optimal dalam hal intermediasi mampu meningkatkan produksi yang akan mendorong pertumbuhan perkonomian dalam jangka panjang. Peran lembaga keuangan baik bank maupun non bank sangat penting dalam pasar uang. Selain perbankan lembaga bank lainnya yaitu Banl Penkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang hanya berfungsi sebagai penyalur dan penghimpun dana dari masyarakat tanpa melakukan pelayanan lainnya seperti bank – bank pada umumnya. Selain lembaga perbankkan lembaga non bank juga berperan penting dalam perekonomian diantaranya yaotu asuransi, modal ventura bursa efek, penggadaian dan lain- lain.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju dapat diukur dari ketahanan dan stabilitas pasar keuangan yang terdapat pada lembaga keuangan tersebut, karena dengan adanya sistem keuangan yang kompleks mampu mengatasi berbagai guncangan ekonomi melalui ketahanan regulasi pemerintah. Berdasar pada pendapat Solow mengenai pertumbuhan ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya mendasar pada akumulasi modal dan perumbuhan teknologi melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat tabungan masyarakat. Selain tingkat tabungan masyarakat tingkat investasi masyarakat juga berperan penting karena akan meningkatkan cadangan pada pasar modal sebagai penyedia modal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dana yang berputar dalam pasar uang yang optimum mampu menciptakan efisiensi dalam pertumbuhan perekonoman melalui saluran uang. Sehingga seluruh efektifitas aktivitas keuangan yang baik, baik di pasar uang maupu pasar modal dapat berdampak pada aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat secara langsung.

Keuangan inklusif sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan akses atas lembaga keuangan baik bersifat harga maupun non harga, sehingga mampu mendorong peningkatan layanan akses keuangan yang pada akhirnya mampu menekan gap pendapatan masyarakat, menekan angka kemiskinan serta mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan  di suatu negara (Bank Indonesia, 2014). Menghilangkan hambatan harga dan non harga dalam perekonomian dalam hal ini mengurangi adanya hambantan akses lembaga keuangan pada sisi penawaran dan permintaan. Pada sisi penawaran masyarakat berperan sebagai subjeknya sedangkan dalam sisi permntaan uang berperan sebagai subjeknya. Berdasarkan survey yang dilakukan world bank tahun 2010 di Indonesia terdapat 49 persen dari populasi penduduk pmenggunakan jasa perbankan formal dan sisanya sebesar 51 persen menggunakan jasa non formal yaitu rentenir untuk meminjam dana. Sektor keuangan yang baik mampu mendorong perekonomian yang baik secara massif. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup dipertimbangkan oleh pasar global memiliki banyak permasalahan, salah satunya dalam pembangunan keuangan. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahkan memandang sebelah mata tehadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Banyak kajian menyebutkan bahwa terjadinya kemiskinan disuatu negara salah satunya disebabkan  oleh minimnya hubungan masyarakatnya dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Oleh karena itu perlu adanya sistem keuangan yang inklusif untuk mengatasi masalah tersebut. Adanya pembahasan tentang keuangan inklusif menyebabkan pemerintah menyusun strategi keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Tujuan dari keuangan inklusif adalah membantu pemerataan pendapatan melalui siklus permodalan sehingga mampu merangsang produksi dan konsumsi masyarakat yang akan berimbas pada pertumbuhan perekonomian. Mewujudkan keuangan inklusif di suatu negara sama halnya menciptakan struktur sistem keuangan yang baik dan kuat, dengan hadirnya struktur sistem keuangan yang kuat dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Levine, 1997).

Untuk mengetahui kinerja keuangan inklusif dibutuhkan suatu ukuran tertentu yang disebut sebagai indicator. Salah satunya adalah ketersediaan atau akses akan lembaga keuangan, hal ini mengukur keterjangkauan fisik lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kuat dan stabil. Saat ini Bank Indonesia berdasarkan beberapa kajian pada forum internasional mencanangkan kebijakan untuk mengatasi permasalah keuangan ekslusif pada masyarakat yang notabene memiliki pendidikan rendah, buruh tani, masyarakat daerah terpencil dan lain-lain agar permasalahan gap pendapatan dapat diatasi. Bagi bank sentral penerapan kebijakan keuangan inklusif akan mampu menciptakan beberapa kebaikan bagi suatu negara. Pertama,  keuangan inklusif akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disuatu negara melalui penekanan tingkat kemiskinan. Kedua, keuangan inklusif akan mampu menciptakan stabilitas moneter dan keuangan pada suatu negara. Keuangan inklusif sangat penting diterapkan di Indonesia mengingat jumlah penduduk terdiri dari lebih banyak produktif dan membutuhkan pekerjaan. Dan diharapkan dengan akses yang mudah dan berbagai manfaat dari keuangan inklusif dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga mampu meningkatkan jumlah UMKM dan mengurangi jumlah pengangguran serta mampu mengurangi kemisknan yang akan berdampak pada tercapanya pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan oleh pemerintah.

Categories: Lilis Suryani