Menguak Kisah diBalik Lemahnya Indepedensi Bank Sentral

Menguak Kisah diBalik Lemahnya Indepedensi Bank Sentral

Oleh

Moch Fitroh Kardiansyah

Univ Jember, Fak Ekonomi

Keberhasilan sebuah negara dalam membangun perekonomian pasti tidak terlepas dari sistem yang kuat. Singkronisasi antara kebijakan moneter maupun fiskal tak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian. Jika dalam pelaksanaannya terdapat salah satu yang pincang ataupun tidak sejalan dengan program kerja yang digalang maka bukan tidak mungkin hambatan-hambatan keberasilan ekonomi akan ditemui. Pentingnya harmonisasi antara keduanya dalam menjalankan arah perekonomian manjadi sebuah keharusan yang mau tidak mau harus dilakoni keduanya agar target yang diinginkan dalam perekonomian negeri ini dapat tercapai.

Sistem pemerintahan indonesia yang menganut demokrasi merupakan sebuah harapan sekaligus tantangan yang harus dijalani. Mengapa demikian, adanya kebebasan dalam menentukan pemimpin bangsa ini membuat siapa saja yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat berhak berkuasa dikursi pemerintahan. Mungkin hal ini menjadi suatu hal yang positif mengingat setiap individu berhak menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat. Namun dibalik itu semua adanya kebebasan dalam menentukan pemimpin yang baru akan berakibat pada perubahan sistem kebijakan yang ada. Program yang diusung semula kemudian sirna berganti program kerja yang baru akibat pergantian pemimpin dan wakil rakyat yang baru. Jika tidak disikapi dengan matang maka kebijakan yang dinilai hampir berhasil dilaksanakan sebelumnya dengan pergantian pemangku kebijakan yang baru maka semua itu akan berubah.

Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi indonesia untuk menatap kehidupan hari esok yang lebih baik. Salah satu indikator kegagalan pemerintah dalam menghidupkan ekonomi rakyat ialah dengan sistem kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat benar-benar ingin mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara? Ataukah hanya sebatas mencari tantah dikursi pemerintahan yang sedang kosong. Hal ini patut digaris bawahi mengingat kebanyakan para pemamgku kebijakan terkadang belum mampu mengemban tugas dengan baik dikarenakan bukanlah bidangnya. Melihat kondisi yang ada sungguh miris setiap orang berebut mencari kedudukan namun secara profesionalitas kebanyakan dari mereka belumlah mampu mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat.

Lantas bagaimana dengan bank sentral sendiri dalam menjalankan otoritas moneter dengan konsep yang matang sedangkan kondisi pemerintahan tidaklah medukung. Tentu akan sangat sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila dalam kinerjanya tidak berjalan secara maksimal akibat lemahnya intetektualitas para pemangku kebijakan. Padahal dalam menjalankan roda perekonomian semua kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem politik inilah yang menyebabkan kebijakan yang telah matang diusung menjadi batu sandungan yang dapat menghambat terjadinya pertumbuan perekononomian negeri ini.

Jika meninjau dengan konsep yang diterapkan oleh negara maju seperti halnya Amerika, Inggris dan Canada tentu kebijakan bank sentral mempunyai indepedensi yang kuat untuk menjalankan kebijakan moneter yang mereka ciptakan. Apalagi kalau melihat kinerja yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang dengan merdeka menunujukkan bahwa kinerja The Fed tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah seluruhnya dengan leluasa mereka menjalankan otoritas moneter dengan kebijakan yang dikeluarkannya sendiri.

Padahal sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut Demokrasi. Tidak ada bedanya bukan dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Namun dalam kinerjanya jauh dari harapan seolah-olah otoritas moneter tidak mampu menjalankan peranannya dengan baik akibat terganjal sistem politik yang ada. Lantas apabila timbul pertanyaan, Siapakah yang seharusnya menentukan target kebijakan ekonomi  untuk negera, pemerintahan yang dipilih oleh public secara demokratis atau bank sentral yang menjadi direktur (atau gubernur) yang tidak dipilih dan tidak membuat tanggung jawab secara langsung kepada publik?.

Jika dikaitkan dengan kebijakannnya maka yang berhak menentukan target kebijakan ekonomi untuk ialah Bank Sentral. Mengapa demikian, kita bisa melihat profil latar belakang para pemimpin bangsa ini tidak semua dari mereka berasal dari ilmuan ekonom yang mempunyai kapabilitas dalam menargetkan ekonomi kedepannya. Beberapa orang mungkin berasal dari ranah ilmu sosial, hukum, agama, maupun politik sebagai latar belakang pendidikannya. Lantas, apakah mampu mengantisipasi masalah gejolak ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Inilah yang menyebabkan demokarasi langsung menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kualitas perekononomian indonesia dalam kedepannya.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya Otoritas moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral haruslah berjalan secara independen dalam menjalankan kebijakannya. Bukan berarti pemerintah tidak berperan didalamnya namun pemberian porsi yang lebih akan sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi pembaharuan kebijakan ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter dan fiskal harus tetap berjalan searah mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan agar julukan Macan Asia yang telah lama disematkan bagi bangsa ini dapat direalisasikan kembali sepeti pada masa orde baru.

Read More

Sasaran dan terget operasi kebijakan moneter

Sasaran dan terget operasi kebijakan moneter

Oleh

Moch fitroh Kardiansyah Univ. Jember, Fak. Ekonomi

Keberhasilan perekonomian sebuah bangsa pasti tidak pernah lepas dari ketepatan kebijakan yang diambil, sama halnya dengan kebijakan moneter yang seolah-olah menjadi ruh perekonomian bangsa. Adanya kebijakan moneter yang baik dan tepat sasaran akan menghasilkan sistem perekonomian pula namun kebijakan moneter yang buruk akan berdampak sebaliknya. Dalam beberapa negara peran serta kebijakan moneter tentu tidak lepas dari adanya peran Bank sentral didalam membuat kebijakan moneter, Bank sentral sebagai lembaga Independen Pemerintah mempunyai kekuasaaan yang mutlak di dalam mengatur kondisi perekonomian yang terjadi. Namun faktanya kebijakan Moneter tergantung pada perilaku Bank Sentral dan Struktur ekonomi, Bank Sentral memiliki lebih dari satu tujuan, Target Inflasi saat ini masih tergolong inflasi yang rendah, target operasi berfokus pada tingkat suku bunga, Bank Sentral tidak langsung mengontrol jumlah uang beredar namun menggunkan instrumen berbasis moneter. Tujuan yang ingin dicapai oleh bank sentral sendiri pada dasarnya ingin mencapai tujuan nasional secara tertentu seperti halnya: kesempatan kerja penuh, Output penuh, tingkat harga stabil, tingkat pertukaran stabil dll. Dengan adanya sebuah tujuan yang diinginkan tentu saja tidak terlepas dari adanya instrumen kebijakan moneter yang mendoromg keberhasilan yang diharapkan.

Namun sejatinya instrumen yang dijalankan oleh bank sentral tidak serta merta datang begitu saja melainkan terdapat intstrumen yang ditawarkan diantaranya pasar terbuka dan perubahan tingkat bunga diskonto serta giro wajib minimum. Target yang dicanangkan oleh Bank Indonesi untuk mencapai gol tingkat pengangguran rendah, suku bunga rendah, tingkat inflasi yang rendah, stabilitas pasar finansial, nilai tukar yang stabil. Pertama instrumen kebijakan yang diambil adalah operasi pasar terbuka hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai stabilitas harga yang diinginkan. Masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari terdapat sebagian besar para pedangang dan produsen untuk memainkan harga pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya padahal jika melihat fenomena yang ada konsumen dalam hal ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya akibat melonjaknya harga pasar sehingga timbul rasa ketidakmampuan dari konsumen sendiri dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Daya beli masyarakat yang menurun akan nerdampak panjang bagi pertumbuhan ekonomi sehingga apabila hal ini terus terjadi perekonomian akan menjadi lesu. Permintaan yang semakin meningkat pada masyarakat tidak diiringi oleh pendapatan yang diperoleh konsumen sendiri sehingga konsumen tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau bisa jadi ketidakjelasan harga pasar yang sering terjadi berakibat masyarakat pada umumnya akan lebih memilih menahan konsumsinya dan mengendapankan investasi demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, tingkat bunga diskonto yang tinggi diharapkan oleh nasabah dengan menigkatnya bunga diskonto akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh dapat meningkat. Namun pada dasarnya target yang diinginkan oleh bank sentral sendiri menginginkan tingkat bunga diskonto rendah karena tujuannya adalah tidak lain untuk menciptakan pasar finansial yang stabil, Bank Indonesia menerapkan kebijakan penuruanan suku bunga atau yang sering disebut dengan BI rate betujuan untuk mmberikan layanan kepada bank konvensional agar dapat melakukan peminjaman dana kepada Bank Sentral, dana yang diperoleh dari pinjaman Bank Indonesia kepada bank konvensional dimanfaatkan untuk cadangan lkuiditas pererbankan dimana dalam hal ini likuiditas perbankan  berfungsi sebagai penjamin pembayaran kewajiban nasabah yang telah mengalami masa jatuh tempo sehinga bank umum dapat merealisasikan tugasnya dengan  baik. Ketiga, giro wajib minimum digunakan oleh Bank sentral untuk berusaha menyediaka lkuiditas perbankan demi keselamatan bank konvensional sendiri dalam memenuhi kewajibannya untuk nasabah sehingga para bank konvensional dapat memperoleh angsuran kredit yang murah serta dengan tujuan akhir setelah mendapatkan jaminan likuiditas perbankan Bank Indonesia menargetkan untuk mencapai penurunan kredit usaha yang diterapkan oleh bank umum.

Namun yang menjadi pertanyaan klasik adalah apakah keseluruhan instrumen kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan benar sejalan dengan apa yang diinginkan Bank Sentral? Tentu ketepatan dan kejelasan cukup tersirat untuk perumusan instrumen kebijakan moneter tidak ada yang mampu menjaelaskan secara pasti instrumen tersebut dapat teralisasi ataukah tidak namun dalam hal ini yang garis bahwahi adalah pemerintah dan bank sentral telah bekerja keras untuk mewujudkan bagaimana alur perekonomian kedepannya sehingga meskipun belum pasti terjadi prediksi tersebut kemungkinan akan terwujud dengan benar.

Dalam menentukan tingkat suku bunga mungkin sering kali kita menemui bagaimana keterikatan dengan suku bunga agar target operasi dapat tercapai, asumsi dari berbagai ekonom yang menyebutkan agregat moneter dan tingkat suku bunga secara kritis mempertahankan sasaran kebijakan bank sentral dan struktur ekonomi namun dalam hal ini bank sentral hanya dapat mempengaruhi output dan investasi menjadikannya variable akhir dan secara terus menerus memanipulasi permintaan agregat.  Permintaaan agergat sendiri merupakan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Tingkat suku bunga dalam hal ini adalah konstan, mengapa demikian dikarenakan pada sisi perekonomian kita sering menemui gejolak perekonomian yang tidak stabil namun  bunga klasifikasi tingkat suku bunga dalam hal ini tidak ada perubahan yang berarti atau disebut konstan. Bukan tanpa alasan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam mempengaruhi suku bunga adalah tetap meskipun terjadi masalah ekonomi yang bergejolak namun bank sentral tidak serta merta merubah tingkat suku bunga karena jika dalam setiap fenomena yang terjadi pada pereknomian. Pada beberapa negara maju di dunia seperti Amerika serikat, Inggris dan Kanada beranggapan tingak suku bunga merupakan indikator utama dalam kinerja ekonomi dan sering kali menggunakannya dalam target operasi. Dalam hal ini kenaikan suku bunga terjadi akibat siklus bisnis yang dipengaruhi oleh permintaan untuk dana pinjaman atau terjadi penurunan pada pasokan uang. Oleh karenanya Bank sentral akan mempegaruhi tingkat suku bunga agar perenomian masih dalam taraf yang stabil tidak bisa dipungkiri memang peran serta suku bunga bagi investasi cukup besar semakin tinggi penawaran suku bunga perbankan maka permintaan investasi juga meningkat. Namun yang patut diwaspadai adalah kenaikan  bunga ekuilibrium tidak serta merta datang dengan sendirinya melainkan terdapat penyebab mengapa suku bunga dapat meningkat oleh karenanya diperlukan beberapa kebijakan lagi demi memantau penyebab dari kenaikan suku bunga.

Apabila masyarakat telah berhasil memperoleh laba dari naiknya suku bunga kemudian untuk menstbailkan jumlah uang yang beredar kebijakan monter yang diambil adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Namun dalam hal ini sering kita temui jika terjadi peningkatan suku bunga maka dampak yang dirasakan oleh para nasabah adalah bertambahnya aset yang dimiliki karena keuntungan yang diperoleh dari tabungan tersebut mengalami peningkatan dipengaruhi oleh suku bunga. Berbeda pabila penurunan suku bunga tidak langsung diikuti oleh harga pasar kecendrungan yang terjadi peningkatan pendapata akibat tinggi nya suku bunga langsung dapat mempengaruhi harga pasar dikarenakan bertambahnya pendapatan akan berakibat pada kenaikan konsumsi pula. Sedangkan penurunan suku bunga tidak serta merta mempemgaruhi jumlah uang yang beredar yang ditopang oleh pengaruh harga pasar penurunan suku bunga malah tidak berpengaruh pada sisi harga pasar sehingga kebijakan penurunan suku bunga menjadi salah satu problema yang serius apabila dalam penanganannya tidak secara merata.

Oleh karenanya instrumen kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Bank Sentral menjadi sebuah harapan bagiamana ekonomi dalam masa yang akan datang, prediksi yang tidak akurat mungkin suatu masalah yang wajar namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan kegagalan yang terjadi menjadi suatu pelajaran yang berharga agar kesemuanya dapat terealisasi keberhasilan target ekonomi dapat terwujud. 

Read More

Berpacu pada investasi portofolio akankah perekonomian indonesia lebih baik

Berpacu pada investasi portofolio akankah perekonomian indonesia lebih baik

Oleh

Moch fitroh kardiansyah fak ekonomi Univ. Jember

Investasi portofolio mungkin menjadi sebuah hal yang asing ditelinga kita, tidak banyak yang mengetahui apa sebenarnya investasi portofolio sendiri dan bagaimana peranan investasi portofolio terhadap perekonomian negeri ini. Belum ada yang dapat memastikan investasi  yang seperti apa yang dapat membangkitkan gairah perekonomian bangsa. Seraya tak puas dengan kinerja para pemangku kebijakan yang dinilai lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengerakkan sendi perekonomian negeri ini. Masyarakat sebagai agen penggerak pertumbuhan ekonomi merasa geram dengan kondisi yang selalu tak berubah dari masa ke masa seperti tak berdaya menjalani kondisi yang ada tanpa harus tahu hingga kapan penderitaan yang dialami akan sirna. Investasi portofolio adalah sebuah investasi yang berlandaskan pada jangka waktu pendek dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaku usaha bisa dari individu sendiri, perusahaan, dan pemerintah. Jika dibandingkan dengan investasi langsung pada umumnya tentu mempunyai suatu perbedaan yang mencolok dimana jika pada investasi langsung yang bertidak sebagai pelaku adalah korporasi ataupun kelompok bisnis dan pada perusahaan yang memiki francase atau produk sejenis kontrol perusahaan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan induk. Namun pada investasi portofolio yang bertindak dalam mengawasi jalannya sistem keuangan perusahaan dapat dilakukan oleh manager keuangan dan individu mempunyai hak yang sama dalam memiliki sebuah aset keuangan. Berbagai alat investasi sudah tersedia namun yang jadi masalah sedikit sekali yang cocok dengan kriteria masyarakat indonesia, lantas investasi  yang seperti apakah yang pas untuk diambil. Tentu diperlukan perencanaan yang matang agar tidak salah dalam memilih investasi yang tepat.

Investasi portofolio yang tepat diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dengan berpedoman dengan kemampuan yang dimiliki tidak perlu untuk memaksakan kehendak akan sebuah investasi yang diinginkan, apabila dalam pembelian surat berharga di dasari atas expektasi tidak dengan menganalisa dampak dan resiko yang akan diambil maka dalam hal ini tentu sangat membahayakan para pelaku bisnis untuk bermain di dalam investasi portofolio. seyogyanya portofolio investasi tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan namun juga kemampuan sedangkan return portofolio yang penyumbang terbesar adalah saham namun dalam hal ini memilih intrumen investasi beresiko tinggi maka diperlukan unsur kehati-hatian yang cukup matang dalam penerapannya agar tidak merugikan.

Dalam rangka perlindungan konsumen otoritas jasa keuangan bertindak sebagai pemberi kebijakan dan aturan mengenai peran dan tugas manejer investasi bukan tanpa alasan mengapa Otoritas Jasa Keuangan secara menditail mempunyai sebuah keinginan untuk menjaga investasi portofolio dapat stabil dengan sistem yang berlandaskan dengan kejujuran yang ditopang oleh kebijakan dalam mengatur manajer investasi. Dalam hal ini investasi portofolio yang digadang-gadang akan membangkitkan perekonomian domestik jika tidak didukung oleh kinerja manajer investasi yang baik maka tidak mungkin semua itu akan terlaksana dengan baik sesuai harapan yang diinginkan. Peran serta otoritas jasa keuangan dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap manajer keuagan yang sering melakukan perilaku tidak baik terhadap para nasabah. Keluhan sering di sampaikan oleh para nasabah akibat Perilaku yang kurang menyenangkan oleh manajer keuangan sehingga perlu adanya sebuah aturan yang mengikat perlindungan nasabah.

Perwujudan itu semua Otoritas Jasa Keuangan membentuk sebuah rancangan beleid yang mana mengatur prinsip-prinsip manajer investasi, keterbukaan, pemgolahan efek, rabat, komisi, dan kerahasian nasabah. Dalam kaitannya dengan menjaga kerahasiaan nasabah sangatlah diperlukan mengingat dalam hal ini nasabah mempunyai hak privasi dimana tidak perlu adanya banyak orang tahu mengenai investasi yang dikelola sehingga dengan adanya unsur kerahasiaan terjaga dengan baik maka unsur investasi akan berjalan dengan kondusif. Oleh karenanya, pada kasus ini manajer investasi haruslah lebih peka terhadap kerahasiaan investasi nasabah. Menurut kepala eksekutif pengawas pasar modal OJK Nurhaida, kami sering menerima masukan dari para industri yang menyampaikan kurang pas maupun tidak terhadap kinerja manajer investasi. Beberapa hal diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat merubah wajah iklim investasi agar dapat berjalan seiarama dengan kondusif, seperti sebelumnya tidak diatur namun pada saat ini lebih diperjelas agar roda investasi portofolio menjadi lebih tertata.  Menurut Nurhaida beberapa aturan yang dicanangkan seperti rabat, yang selama ini menjadi masalah yang agak serius jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak negatif. Pengaturan tentang rabat yang selama ini kurang begitu tuntas untuk dilaksanakan. Dengan adanya peraturan yang baru, para manajer investasi dilarang menerima rabat dari hasil transaksi dan juga harus melampirkan rabat kepada rekening nasabah. Dengan adanya peraturan baru yang akan segera dirilis nanti para nasabah akan dapat menerima pelayanan yang transparan dari manajer investasi. Dan hasil yang akan didapatkan, kepercayaan oleh investor terhadap para menajer investasi akan meningkat.

Beberapa hal diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat merubah wajah iklim investasi agar dapat berjalan seiarama dengan kondusif, seperti sebelumnya tidak diatur namun pada saat ini lebih diperjelas agar roda investasi portofolio menjadi lebih tertata.  Beberapa aturan yang dicanangkan seperti rabat, yang selama ini menjadi masalah yang agak serius jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak negatif. Pengaturan tentang rabat yang selama ini kurang begitu tuntas untuk dilaksanakan. Dengan adanya peraturan yang baru, para manajer investasi dilarang menerima rabat dari hasil transaksi dan juga harus melampirkan rabat kepada rekening nasabah. Dengan adanya peraturan baru yang akan segera dirilis nanti para nasabah akan dapat menerima pelayanan yang transparan dari manajer investasi. Dan hasil yang akan didapatkan, kepercayaan oleh investor terhadap para menajer investasi akan meningkat.

Selain rabat dan menjaga kerahasian para nasabah hal lain yang juga diatur didalam peraturan otoritas jasa keuangan dalam mengatur perilaku manejer investasi. Yaitu larangan terhadap para manejer keungan di dalam mengutip dan biaya tambahan yang tidak wajar dalam hal ini apabila besarannya lebih tinggi daripada fee industri, manajer investasi harus secara rinci dalam mengabarkan dasar penentuan dan rincian komisi. Kejelasan mengenai rincian komisi tambahan yang diberlakukan oleh manajer investasi harus dilakukan sejelas mungkin dikarenakan akan menimbulkan unsur kecurgiaan yang disematkan kepada manajer investasi atas kinerjanya selama ini, nasabah akan menilai tambahan komisi yang diberlakukan oleh manejer keuangan hanya akan menguntungkan para manejer investasi tidak ada kejelasan mengenai tambahan  komisi yang diminta. Dengan adanya rincian yang tepat tentang adanya biaya tambahan akan membuat para investor merasa yakin akan pelayanan yang diberikan oleh para manejer investasi.

Adanya ASEAN economic Community juga mempunyai peranan yang cukup vital kaitannya dengan lahirnya investasi portofolio oleh negara-negara anggota Asia Tenggara. MEA akan membuka peluang bagi indonesia untuk menguatkan nilai tukar rupiah jika pemerintah benar-benar jeli di dalam memanfaatkan potensi yang ada. Jumlah penduduk yang padat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para inbvestor negara tetangga untuk berkanan menanamkan modalnya di negeri ini. Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang tepat untuk mendorong masuknya investasi asing. Langkah selanjutnya adalah pemerintah juga harus memberikan sebuah wacana di dalam mewajibkan aliran modal yang masuk ditempatkan di dalam aset berdominasi rupiah. Aliran tersebut bukan hanya dalam bentuk portofolio, namun juga dalam bentuk aliran modal secara langsung (PMA) seperti hal nya pendirian pabrik dan jaringan distribusi. Jika program tersebut dapat berhasil bukan tidak mungkin permintaan rupiah dalam jumlah besar lambat laun akan berdamoak pada penguatan rupiah. Masyarakat ekonomi Asean dapat membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi dan infrastruktur indonesia melalui pemanfaatan program kerjasama regional. Para pengusaha indonesia juga akan meraup keuntungan dengan  adanya peningkatan kerjasama oleh para pangusaha negara-negara tetangga lainnya. Kerjasama antar wilayah region perlu ditingkatkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan perekonomian negeri ini tujuannya tidak lain tidak bukan sebagai pendongkrak pembangunan infrastruktur dalam negeri, MEA bisa membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi dan infrastruktur indonesia melalui pemanfaatan program kerjasama regional. Peranan MEA terhadap pergerakan barang produksi yang dihasilkan oleh beberapa negara anggota negara Asia tenggara akan lebih fleksibel dengan terbentuknya suatu sistem atau wadah yang dapat menampung segala aspek barang yang akan bertukar tempat tidak hanya berkutat pada satu titik negara saja melainkan akan bertukar tempat dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

Dengan adanya Masyarakat ekonomi Asean bukan berarti indonesia terus menerus menjadi bulan-bulanan negara ASEAN lainnya dimana dengan potensi sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa besar dengan perilaku konsumtif diantara mereka membuat indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan pundi-pundi keuntungan yang diperoleh oleh adanya sistem perdagangan bebas ini melainkan lebih dikembangkan menjadi sebuah potensi yang dapat menjadi sebuah cikal bakal tumbuhnya perekonomian di negeri ibu pertiwi. Yang menjadi sebuah syarat mutlak terciptanya pertumbuhan yang di damba-dambakan adalah dengan menjaga bagaimana para investor baik asing maupun domestik tidak berpindah haluan dengan segenap keinginan memperoleh keuntungan yang besar menyebabkan hasrat lain yang berkeiinginan untuk lebih memilih berinvestasi di negara ASEAN lainnya, tentu saja ini menjadi sebuah ancaman yang dapat membuat perekonomian semakin memburuk bukan malah membaik namun semakin lama perekonomian negeri tambah bobrok dengan segala keterbatasan yang ada.

Upaya dan kinerja yang efektif menjadi sebuah batu loncatan yang dapat menggerakkan suatu perekonomian yang lesu, sehingga negeri ini tidak selamanya menjadi sebuah benalu dibawah bayang-bayang negara kecil tetangganya. Investasi langsung maupun portofolio mungkin menjadi pendongkrak keberhasilan perekonomian dalam negeri namun yang patut diwaspadai adalah dengan menjaga para investor baik asing maupun domestik untuk tetap mempunyai keterikatan dengan negeri ini seraya tidak mau untuk meninggalkan negeri tercinta indonesia. Sehingga dengan adanya sebuah keterikatan dan kenyamanan dalam berinvestasi di negara indonesia oleh para investor tentu saja akan membuat program yang menjadi trending topic akan berhasil dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Untuk mengantisipasi ke khawatiran masyarakat akan adanya resiko yang ditimbulkan akibat investasi portofolio dalam kaitannya dengan saham. Terdapat solusi yang ditawarkan yaitu dengan berinvestasi  di reksadana dimana pada sektor investasi sendiri reksa dana berfungsi sebagai investasi dalam jangka pendek dan penawaran yang diberikan cukup mudah bagi seseorang yang belum mengenal secara mendalam terhadap saham. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin berinvestasi tidak perlu mempertimbangkan resiko yang kemungkinan terjadi dikarenakan jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan dengan saham membuat resiko investasi pada reksadana sendiri tidak telalu tinggi dan yang bertindak di dalam mangatur jalannya investasi yaitu manager keunagan perusahaan berbeda dengan saham, saham adalah sebuah surat berharga yang berfungsi sebagai alat untuk mempunyai sebagian aset perusahaan apabila sebuah perusahaan mempunyai sebuah keuntungan maka para pemilik saham memperoleh deviden terhadap keuntungan yang di dapat dan pada umumnya yang memainkan jalannya investasi adalah perusahaan induk tidak bisa anak perusahaan mengeluarkan surat berharga berupa saham, berbeda dengan reksadana anak perusahaan dapat mengeluarkan surat berharga berupa reksada. Dalam hal ini jelas dikatakan bahwa resiko yang dapat ditimbulkan dengan berinvestasi pada saham memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan reksa dana dan tentu sangat berbahaya terhadap para investor yang masih baru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengelola saham.

Selain itu terdapat alternatif lain yang dapat ditawarkan dalam investasi portofolio, para profesional muda untuk berinvestasi pada portofolio yang cukup stabil yaitu emas, para investor muda diharapkan untuk menyisihkan uang tabungannya pada pembelian portofolio emas. Harga emas yang relatif stabil membuat tingkat resiko yang kemungkinan di dapat cukup rendah dibandingkan dengan saham tentu sangat berbeda dimana pada saham sendiri yang menentukan untung maupun ruginya adalah kepemilikan sebagian aset perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian dalam bentuk financial maupu masalah intern lainnya tentu para pemilik saham tidak dapat menerima deviden dan keungkinan terbesar harga saham akan jauh menurun, sedangkan emas sendiri harga yang ditawarkan cukup stabil dan para investor tidak perlu terlalu khawatir dengan gejolak ekonomi yang sering kali terjadi dampaknya masih tergolong kecil.

Para investor muda meskipun dalam pembelian portofolio hanya dalam jumlah yang kecil, jika dilakukan dalam pembelian yang rutin jangka sebulan maka kelak jumlahnya akan bertambah. Setelah memiliki tabungan yang cukup barulah merambah kepada investasi properti. Sebuah motivasi baru terhadap para investor yang masih tergolong baru yang dalam hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko yang dapat ditimbulkan akibat kurangnya unsur kehati-hatian di dalam memilih investasi yang tepat. Ekpektasi terlalu dipaksakan dengan maksud memperoleh jumlah keuntungan yang besar dengan kepemilikan sebuah aset keuangan namun tidak memperhitungkan kerugian yang di akan diperoleh maka hal ini akan menjadi sebuah Boomerang bagi para profesional muda dalam mengembangkan sayap-sayap usahanya. investasi yang cocok untuk dipilih alternatif yang perlu dilakukan adalah dengan bertanya kepada Otoritas jasa keuangan (OJK), Bursa efek indonesia (BEI), PT Bank Mandiri Tbk, dan perusahaan lainnya. Dalam hal ini para investor yang masih tergolong baru dapat bertanya bagaimana resiko dan dampak terhadap kepemilikan portofolio, dengan membedakan antara beberapa portofolio diharapkan profesional muda dapat menentukan portofolio yang aman dan yang tidak. Peran serta pemerintah sendiri sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawasi iklim investasi indonesia, apabila dalam pengawasan ini pemerintah bertindak secara pasif tentu tidak akan menciptakan sebuah iklim investasi yang kondusif.

Read More

Manakah yang diutamakan inflasi ataukah pengangguran

Manakah yang diutamakan inflasi ataukah pengangguran

Inflasi adalah sebuah acuan bagaimana tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara, semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara semakin tinggi pula resiko yang akan diterima oleh negara tersebut menghadapi berbagai masalah krisis yang akan terjadi. Namun sebaliknya jika dalam sebuah negara dapat menekan inflasi  serendah mungkin maka akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian, bukan berarti dengan rendahnya inflasi menjadi satu-satunya tolak ukur kestabilan perekonomian tetapi jika dalam suatu negara tingkat inflasi yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya investasi, menurunnya tingkat produksi, dan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap peningkatan “pengangguran”. Mengapa inflasi dikaitkan dengan pengangguran ? alasannya jika dalam suatu negara mengalami depresi ekonomi dimana terdapat inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi) maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat produksi yang berpengaruh terhadap pemintaan tenaga kerja, apabila suatu negara para pemilik usaha  banyak mengalami kebangkrutan dapat dikatakan terjadilah sebuah fenomena krisis hebat yang dipengaruhi oleh tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti halnya yang terjadi dalam krisis ekonomi tahun 1998. Dalam hal ini jelas membuktikan bahwasanya pengaruh besarnya inflasi yang terjadi dapat berdampak kepada tingginya Pengangguran suatu negara. Namun sebaliknya jika inflasi sangat rendah akan berdampak pada penurunan suku bunga sehingga  investasi yang terjadi akan meningkat dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang tinggi pula. Menurut teory klasik, jika tingkat upah naik maka konsumsi masyarakat juga bertambah. Apabila pendapatan yang diperoleh meningkat bukan tidak mungkin permintaan akan suatu barang juga akan semakin meningkat dipengaruhi oleh tingginya tingkat upah dan dampaknya harga barang yang melambung tinggi akan memengaruhi kenaikan inflasi. Tentu menjadi suatu buah simalakama yang sangat membingungkan apabila penanganan inflasi tidak diawasi secara maksimal tentu peran pemangku jabatan kekuasan mempunyai mandat yang besar dengan menentukan kebijakan secara komprehensif.  Terdapat hubugan yang erat diantara keduanya seperti halnya hubungan dua insan manusia yang tak bisa terpisahkan di antara keduanya.

Sedangkan Masalah Pengangguran sendiri diibaratkan penyakit ganas yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian negeri ini, bagamana tidak pengangguran menjadi sesosok hantu yang sangat mengerikan dan membayang-bayangi serasa inin menintai dan memangsa ruang lingkup kehidupan negeri ini. Masalah pengangguran yang terjadi bukanlah sebuah masalah yang  masih terdengar baru, andai kata dapat dikiaskan pengangguran merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak bisa terlepaskan oleh sendi-sendi kehidupan rakyat indonesia. Bertambahnya jumlah angkatan kerja dalam setiap tahunnya merupakan sebuah tantangan sekaligus harapan bagi negera ini, dengan banyaknya  angkatan kerja siap menyongsong pertumbuhan ekonomi , namun yang menjadi permasalahan kompleksnya adalah membeludaknya angkatan kerja tidak mampu diimbangi secara maksimal jumlah penawaran  lapangan kerja yang tersedia akibatnya banyak terjadi pengangguran terpaksa yang mana mereka tidak mampu bertahan dalam dunia persaingan tenaga kerja dan kebanyakan dari mereka tersingkir dari dunia yang  menjanjikan kehiduoan yang selayaknya. Jika terus-menerus dibiarkan maka dampak terhadap perekonomian akan semakin parah.

Keberagaman indonesia mungkin saja tidak hanya disematkan dengan banyaknya potensi alam yang luar biasa namun tinggi rendahnya inflasi yang ada diantara setiap daerah menjadi simbul bahwa perekonomian negeri ini memiliki keanekaragaman yang unik. Jokowi mengumumkan daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi adalah Bangka Belitung 13,15 %, diposisi kedua diduduki oleh Merauke 12,31 %, posisi ketiga Tarakan 11,91 %, keempat ditempati Tual dengan 11,48 % dan terakhir Padang 11,09 %. Meskipun inflasi yang terjadi bukanlah inflasi Hyper inflasi namun bukan berarti dampknya terhadap perekonomian tidak memburuk. Kurangnya pengawasan sektor keuangan daerah disinyalir timbulnya inflasi di setiap daerah-daerah di indonesia, bentuk transparansi yang masih minim membuat perkembangan inflasi terus menjalar ibarat tanaman merambat jika dibirakan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi besar. Inilah sebuah gambaran yang bisa dikatakan mencengangkan dengan kondisi seperti ini apakah mungkin pemerintah akan mengatasi masalah yang terjadi.

Kekhawatiran yang mungkin dapat terjadi dalam perekonomian indonesia dimana inflasi yang tidak dapat dijaga perkembangannya seperti halnya yang terjadi pada tahun 1998 inflasi naik dua digit dan impactnya adalah kondisi perekonomian tidak bisa terkendali, keterpurukan ekonomi akibat krisis dapat dirasakan oleh semua kalangan tidak hanya golongan kaya namun juga golongan miskin yang sangat menderita akibat fluktuasi ekonomi yang menerpa negara ini. Jika pertumbuhan ekonomi hanya ditinjau dari peningkatan konsumsi masyarakat tanpa memperhatikan dan menjaga perkembangan inflasi yang terjadi maka kemungkinan terburuk yang dapat dirasakan akan berakibat tragedi 1998 akan terulang kembali.

Dalam kaitannya dengan inflasi yang terjadi pada negara indonesia umumnya dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan pokok yang selama ini terasa sangat sulit untuk dipecahkan meskipun terkadang timbul rasa optimisme yang tinggi namun dengan koplektisitas permasalahan yang ada mungkin tidak ada yang bisa menjanjikan dan menjamin sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Kebutuhan akan ayam dan beras merupakan makananan pokok bagi warga negara indonesia yang harus terpenuhi demi terciptanya kesehatan gizi yang memadai. Permintaan akan kedua produk tersebut disinyalir menimbulkan peningkatan tingkat inflasi pada negara ini, seperti yang kita tahu bahwasanya beras merupakan kebubutan pokok rakyat yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga beras dipasaran merupakan suatu problema yang dapat merugikan bagi negara karena kebutuhannya sangat vital sekali bagi kehidupan. Dapat kita sadari bahwa seseorang yang tergolong menengah keatas mungkin tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kenaikan harga yang terjadi namun yang perlu kita garis bawahi disini bagaiaman dengan masayarkat yang mempunyai upah minimum atau tergolong masyarakat menengah kebawah akan sangat menyulitkan baginya untuk bertahan di dalam kondisi ekonomi yang semakin lama semakin menyulitkan, masyarakat semakin tak berdaya dengan perkembangan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Sedangkan kondisi inflasi yang semakin bertambah akan menjadi beban hidup yang berat untuk dijalani. Ditambah lagi pemenuhan gizi yang cukup sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya fenomena gizi buruk dikalangan anak, dengan naiknya harga ayam yang dipengaruhi oleh inflasi semakin mustahil rasanya orang yang mempmuyai pendapatan minimum dapat merasakan pemenuhan gizi empat sehat lima sempurna.

Menurut Sasmito Deputi Badan Pusat Statistik ekonomi kuartal IV per tanggal 1 desember 2015, kenaikan harga beras mencapai 0,55 persen sedangkan pada ayam sendiri kenaikan harga mencapai 1,2 % hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi dinegara ini. Kenaikan kedua komodity ini dipengaruhi oleh kurangnya pasokan akan permintaan dalam negeri sehingga menimbulkan terjadinya kenaikan harga, padahal yang kita tahu bahwa negara indonesia adalah negara agraris yang notabene rakyatnya berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan alam sekitarnya namun sekali lagi hal yang demikian bukanlah wujud jaminan terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat. Kesalahan yang sedikit saja akan berdampak pada kondisi perekonomian yang goyah jika permintaan akan suatu komoditas tertentu yang sifatnya penting tidak dapat terpenuhi dari permintaan yang terjadi maka dampaknya akan berpenagruh negatif terhadap kondisi perekonomian. Kenaikan harga sangat ditakutkan tidak hanya rakyat juga pemerintah bersiaga menjaga dan mengawasi perkembangan tingkat harga di pasar.

Tidak hanya harga beras dan ayam yang mengalami kenaikan, Sasmito menambahkan terjadi kenaikan harga rokok yang mencapai 1,16 persen. Rokok adalah kebutuhan yang tak bisa lepas dalam kehidupan rakyat indonesia meskipun dampaknya terhadap kesehatan tidak baik namun permintaan akan produk ini selalu meningkat, faktor ketagihan yang ditimbulkan bagi penggunanya menyebabkan ketergantungan akan rokok tidak dapat terobati meskipun tidak menutup kemungkinan dapat diatasi dengan produk alternatif yang ditawakan. Tidak adanya sanksi yang tegas dan pemberian izin yang resmi terhdap para pengguna rokok di indonesia menyebabkan permintaan akan komoditas ini semakin bertambah. Meskipun tidak dipungkiri dengan adanya rokok berdampak akan berdampak pada peningkatan devisa negara. Alasan terkuat kenaikan inflasi disebabkan oleh penarikan dana bea cukai oleh Menteri Keuangan yang seharusnya dilaksnakan pada februari 2016 dimajukan menjadi desember 2015, sehingga terjdilah kenaikan harga rokok yang diikuti peningktan inflasi.

Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik inflasi dipengaruhi oleh kenaikan sebagian besar indeks pengeluaran, yaitu bahan makanan yang menyumbang sebesar 0,33%, makanan jadi, minuman, rokok menyumbang 0,47%. Serta kelompok perumahan, bahan bakar, air, listrik dan gas yang menyumbang 0,15 %, kelompok kesehatan menyumbang 0,44 %. Sedangkan pada sektor pendidikan, olahraga dan rekreasi 0,05 %. Komunikasi, transport, jasa keuangan yang sama-sama menyumbang 0,06 %. Sedangkan pada sektor sandang mengalami penurunan sebesar 0,23 %. Dari sekian banyak peningkatan inflasi yang terjadi tentu bukan merupakan suatu masalah yang spele mudah untuk dipecahkan namun diperlukan perencanaan ekonomi moneter yang tepat untuk menentukan berapa besar inflasi masa lalu dan inflasi masa depan dibandingkan dengan inflasi saat ini untuk mengukur kemampuan perekonomian ditinjau dari keduanya.

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur dalam setiap daerah merupakan titik terang yang dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap penurunan inflasi, akses yang masih buruk dan produk pelayanan keuangan yang tidak cukup memadai menjadi batu sandungan bagi pemerintah tentunya untuk dapat mengawasi sejauh mana tingkat inflasi suatu daerah, Kasus yang sama terjadi di daerah perbatasan indonesia akes serta pelayanan publik yang tak layak menjadi faktor pendorong tingginya inflasi di daerah Merauke. hal ini dilakukan semata-mata untuk melihat dan memberikan sebuah terobosan dalam menekan inflasi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo menyarankan kepada seluruh daerah khususnya terhadap daerah yang mengalami masalah tingginya inflasi untuk membuat sebuah anggaran operasi pasar agar inflasi tidak terus-menerus mejadi penyakit yang sulit disembuhkan. Dengan adanya anggaran operasi pasar setiap daerah bertujuan untuk mendukung terciptanya kondisi pasar yang baik, setiap daerah para pejabat pemerintah membuat suatu wadah lembaga yang membidangi inflasi tujuannya adalah untuk mengawasi bagaimana kondisi pasar yang sesungguhnya dengan meninjau langsung ke lapangan diharapkan masalah yang timbul dapat segera teratasi dengan baik. Permasalahan yang dimaksud adalah lembaga pengawas pasar menindak lanjuti kira-kira apa yang menjadi penyebab tingginya inflasi di daerah tersebut hingga ke akar permasalahannya serta mencari solusi dari meningkatnya inflasi di setiap daerah. Dengan demikian pemerintah dan pengawas inflasi daerah lebih mudah dalam memberantas  inflasi yang tinggi. Bentuk kebijakan yang mungkin bisa memberikan efek positif terhadap penurunan inflasi adalah dengan memberikan sanksi ringan terhadap pelaku usaha maupun pedagang yang menerapkan harga tinggi terhadap komoditas tertentu akibat dari adanya peningkatan permintaan barang. Dengan memberikan sanksi ringan maupun sanksi berat akan berdampak pada stabilitas harga dipasar. Sanksi ringan berupa laramgan berjualan sedangkan sanksi berat sendiri berupa penyitaan komoditas tertentu yang dinilai merugikan para konsumen. Ketegasan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah stabilitas harga yang tidak teratur sehingga padagamg dan pelaku usaha mempermainkan harga pasaer sesuai permintaan pasar dan tentu saja ini akan berakibat pada tumbuhnya inflasi, hal ini sangat  merugikan bagi konsumen mengingat inflasi dapat ditekan dengan menaikkan konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi juga memberikan bentuk penghargaan terhadap daerah yang dapat mengantisipasi dan menekan inflasi. Hal ini dilakukan agar setiap daerah bersemangat untuk memerangi tingginya inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat digalakkan dengan baik.

Masalah lain yang juga tak kalah rumit untuk dipecahkan adalah Jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah merupakan sebuah tantangan baru bagi pejabat pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai, persaingan yang ketat diantara para pencari kerja mengakibatkan salah satu diantaranya harus menganggur tentu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pengangguran yang terjadi bukanlah pengangguran sukarela yang sering terjadi pada negara maju namun pada konteks negara ini pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran terpaksa karena demand lebih besar terhadap supply. Kita bisa mengambil sample dari salah satu daerah di indonesia. Pada kasus yang terjadi pada Karawang junlah Angkatan kerja mencapai 1.026.868 jiwa dengan 912.864 jiwa yang bekerja. Tentu saja menjadi masalah yang pelik dalam menyikapi fenomena yang terjadi, adanya ruang yang cukup besar di dalam mengisi kekosongan permintaan akan tenaga kerja yang juga mempuyai hak yang sama di dalam mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Kedua masalah tersebut bukanlah yang mudah untuk dipecahkan secara gamblang mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan perekonomian negara ini.

Penyebab dari pengagguran itu sendiri adalah belum adanya koordinasi dan kerjasama yang tepat antara pihak pemerintah dan penyedia lapangan kerja dalam hal ini industri swasta yang dimaksud, keahlian khusus yang masih belum memadai dimiliki oleh sebagian tenaga kerja sehingga menyulitkan para pencari kerja untuk bersaing dengan angkatan kerja lainnya, industri swasta yang selektif dalam memilah dan memilih angkatan kerja yang dibutuhkan perusahaan, dukungan pemerintah dalam bentuk kredit murah serta kemudahan izin usaha terhadap Usaha Kecil dan menengah yang belum diterapkan secara maksimal menjadi salah satu penghambat gagalnya pengentasan pengangguran,  peraturan pemerintah terhadap izin industri yang menitikberatkan kepada industri padat karya secara merata, pemanfaatan sumber daya alam (pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan, tambang dll) belum dikelola secara optimal.

Menurut Teo Suryana Kepala bidang Binapenta, salah satu faktor kendala yang terjadi akibat masih tingginya pengannguran dipengaruhi oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga perusahaan merasa enggan untuk merekrut karyawan yang tidak memenuhi standar yang diinginkan. Penanganan yang serius sangat diperlukan dengan memberikan keterampilan dan skill yang memadai diharapkan akan menjadi penolong terciptanya kreativitas antar individu tidak hanya berharap untuk menjadi seorang pekerta namun diharapkan menjadi pembuat lapangan kerja. Jiwa wirausaha diperlukan di dalam memotivasi para angkatan kerja untuk tidak hanya berfokus kepada mecari lowongan kerja namun menciptakan lapangan kerja baru yang dapat bermanfaat terhadap orang lain.

Menyikapi masalah yang terjadi pihak Binapentra membentuk sebuah wadah yang memberikan suatu layanan berupa pengawasan dalam Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang membidangi pengawasan terhadap para tenaga kerja di dalam mendata seberapa besar tingkat tenaga kerja yang terserap di dalam perusahaan swasta dengan demikian dapat menghasilkan suatu data yang bisa mengitung besaran tenaga kerja yang terserap dan membandingkan dengan Angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat terukur jumlah pengangguran terbuka

Untuk mengatasi masalah tersebut langkah pasti yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan dan kerjasama antara pemerintah  serta industri swasta di dalam menyediakan tempat yang layak terhadap peningkatan tenaga kerja  setiap tahunnya, memberikan suatu metode pelatihan terhadap para angkatan kerja agar mempunyai bekal sebelum memasuki dunia kerja,  memberikan pengarahan tentang penyeleksiaan angkatan kerja kepada industri swasta agar tidak terlalu selektif di dalam merekrut angakatan kerja yang masih menganggur, pemberian kredit murah serta pendampingan terhadap UMKM di dalam mengembangkan usahanya agar diharapkan bisa meciptakan lapangan kerja yang luas serta memberikan persyaratan yang mudah terhadap izin usaha, memberikan sebuah kebijakan yang tegas terhadap para pemilik usaha khususnya industri swasta untuk lebih mengedepankan industri pada karya dibandingkan dengan indusrtri padat modal,  memanfaatkan potensi alam yang belum dikelola dengan baik tujuannya multiplier efect yang dihasilkan menjadi ladang usaha masyarakat untuk mengangkat derajatnya.

Seperangkat kebijakan yang mungkin dapat dicanangkan pemeritah sendiri sangat diperlukan untuk menggenjot perekonomian kearah yang lebih baik kedepannya. Masalah pengangguran yang terjadi bukanlah salah pemrintah maupun rakyat indonesia, tidak terlalu penting jika mencari siapa yang salah terhadap peningkatan pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi dan yang patut digaris bawahi adalah bagaimana upaya untuk memberantas pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terciptanya kesejahtraan rakyat indonesia menjadi tujuan akhir yang harus dipenuhi untuk menggapai cita-cita dan angan hajat hidup orang banyak.

Masalah inflasi maupun pengangguran sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari hubungan keduanya pun juga bisa dikatakan sangat berkaitan satu sama lain. Tanpa kita sadari inflasi dan pengangguran menjadi hal yang memberatkan bagi perekonomian ini, kebijakan yang tepat sasaran menjadi sebuah mimpi dan harapan untuk mengatsi dan menanggulangi inflasi dan pengangguran. Tergantung apakah kita bisa untuk mengatasi masalah tersebut, kerjasama diantara beberapa pihak sangat diperlukan sekali di dalam mensukseskan acara ini. Jika dalam hal ini pemerintah saja yang berperan aktif untuk menanggulanginya tanpa diikuti oleh dukungan positif oleh beberapa aspek kehidupan bermasyarakat tentu kebijakan dan solusi yang ditawarkan untuk memberantas pengangguran dan menurunkan inflasi akan sia-sia, hanyalah sebuah fiktif belaka ibarat hidup di negeri dongeng yang tak mampu di analisa menggunakan nalar manusia, transparansi perencanaan ekonomi yang baik adalah kunci dari sebuah kesuksesan ekonomi yang lebih baik. Bangsa yang baik adalah bangsa yang dengan sendirinya membangun, bekerjasama bahu membahu untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Harapan inilah yang mungkin bisa disematkan terhadap pemangku kebijakan untuk menciptakan kondisi ekoomi yang dicita-citakan.

Read More