Belanja pemerintah merupakan salah
satu faktor yang dapat menurunkan tingkat inflasi. Karena belanja pemerintah
dan inflasi di banyak literatur mempunyai hubungan yang negatif. Hubungan
negatif tersebut dapat diartikan bahwa dengan kenaikan belanja pemerintah maka
akan mendorong turunnya tingkat inflasi. Tetapi belanja pemerintah harus
digunkan pada sektor-sektor yang mendorong kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi bisa di gunakan sebagai indikator bagaimana perekonomian
berlangsung. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka bisa dikatakan
perekonomian berlangsung dengan baik. Tapi ada juga masa diamana pertumbuhan
ekonomi dan inflasi berbanding lurus, yaitu dimana terjadi tingkat inflasi yang
tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Hal ini di bisa
disebabkan karena inflasi yang tinggi, tetapi konsumsi masyarakat tetap
mengalami kenaikan.
Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
termasuk inflasi yang dikarenakan atau disebabkan oleh adanya kenaikan
penawaran agregat yang melebihi permintaan agregat. Inflasi seperti ini biasa
disebut dengan supply side inflation. Inflasi yang seperti ini bisa disebabkan
oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah, ataupun
adanya kekakuan dalam struktural.
Dalam kasus di Indonesia sendiri,
inflasi lebih disebakan oleh kenaikan bahan baku. Karena biasanya industri yang
ada di Indonesia memperoleh bahan bakunya dengan mengimpor dari luar negeri.
Dan apabila harga bahan baku di luar negeri meningkat maka industri di
Indonesia akan mengurangi produksi dalam jangka panjang dengan alasan modal
yang dibutuhkan terlalu besar ataupun alasan efisiensi. Dengan adanya
penngurangan bahan baku maka otomatis output yang dihasilkan perusahaan akan
berkurang. Hal ini bisa berdampak dengan adanya pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal ini pemerintah di harapakan
berperan untuk mengatasi masalah ini. Biasanya untuk mendorong perkembangan
industri pemerintah akan menaikan benaja pemerintah. Dengan naikanya belanja
pemerintah maka akan mendorong berkembangnya industri. Tetapi belanja
pemerintah ini harus di gunakan pada sektor-sektor yang berpotensi. Belanja
pemerintah yang di arahkan ke sektor yang berpotensi diharapkan akan mengurangi
potensi adanya pemutusan hubungan kerja dan harapan lainnya adalah menyerap
tenaga kerja. Pemeritah harus bijak memilih sektor industri dalam hal ini.
Sektor industri yang dipilih dan belanja pemerintah harus menyebar atau
terdistribusi rata. Kebanyakan belanja pemerintah hanya terpusat di pulau jawa,
karena memang pulau jawa merupakan pulau yang mempunyai industri terbesar.
Tetapi apabila pemerintah tidak melakukan belanja pemerintah secara tersebar
maka hal ini nantinya akan mendorong gap atau ketimpangan ekonomi dari satu
daerah ke daerah lain. Maka dengan adanya alasan tersebut pemerintah diharapkan
lebih bijak lagi untuk menyalurkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah tidak
hanya bisa mempengaruhi atau mencegah pemutusan hubungan kerja tetapi juga bisa
untuk mendorong meratanya industralisasi di berbagai daerah.
0 komentar:
Posting Komentar