BI
akan evaluasi Kebijakan Makroprudential
Setelah
pelaksanakan tiga bulan kebijakan makroprudential BI akan di evaluasi dengan
mengkaji pengaruh unstruemen tersebut terhadap perekonomian di sisa waktu tahun
ini, seperti yang tertulis di laman berita online ANTARA News. Pengevaluasian
perlu dilakukan untuk menjaga alur atau tujuan awal di gunakanya kebijakan ini.
Sebagus bagunya sebuah kebiakan tanpa pengawasa yang baik maka akan sama saja
tidak memperbaiki masalah yang ada namun akan memperparah keadaan. Dengan
pemeriksaan yang rutin dari variabel-variabel yang menjadi komponen utama maka
semua akan terkontrol dan resiko-reisko yang timbul akan dapat segera
terminalisir dan teratasi. Semakin intens
pengawasan maka akan semakin baik dalan pelaksanaannya. Sebagai salah satu cara
untuk memperbaiki perekonomian yang menyangkut orang banyak maka pengawasan
harus dilakasanakan secara sistematis agar tidak menjadi permesalahan nantinya
dan tidak memperburuk keadaan ekonomi karena perekonomian suatu negara sangat
tergantung pada kebijakan apa yang di ambil dari negara tersebut, dan kebijakan
harus sesuai dengan keadaan ekonomi yang terjadi apabila salah dalam menentukan
kebijakan akan fatal akibatnya dan akan berdampak luas terhadap sektor-sektor
lain.
Seperti
yang kita ketahui bahwa kebijakan makroprudential ini berkembang setelah
terjadinya krisis ekonomi yang dimana diyakini dapat mengatasi permasalahan
ekonomi yang ada sekarang. Banyak negara asia tenggara khususnya yang
menerapkan kebijakan makroprudential dan memberikan hasil yang dapat
menyelesaikan masalah perekonomian yang ada. Perekonomian semakin berkembang
membuat masalah yang ada juga berkembang tidak hanya kebijakan moneter ataupun
fiskal kebijakan yang lain di butuhkan untuk menutupi kekurangan dari kebijakan
moneter maupun fiskal. Tak terkecuali Indonesia juga menggunakan
makroprudential untuk mengatasi permasalahan ekonomi, Bank Indonesia memberikan
stimulus terhadap perekonomian ketika pelonggaran isntrumen moneter sulit
dilakukan, mengingat masih derasnya tekanan perekonomian global. Kebijakan
makroprudential merupakan segala upaya yang dulakukan untuk menjaga kestabilan
ekonomi. Semua instrumen dapat dimainkan dalam makroprudential tidak hanya
dengan kebijakan moneter yang terbatas pada perbankan dan suku bunga saja,
semua cela- cela dalam ekonomi dapaat di manfaatkan dan menjadi bahan
untukpenunjang kebijkan makroprudential. Agus mengatakan bahwa pada akhir
september 2015 ketika hendak membuat forecast
sampai akhir tahun nanti, kita akan evaluasi. Agar tetap terkontrol maka
harus adanya pengawasan yang dilakukan sehingga kebijakan dapat mengenai
sasaran kebijakan dan memperbaiki perekonmian.
Hampir bersamaan dengan
kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah mengenai kebijakan ekonomi untuk
memperbaiki defisit transaksi berjalan, BI menyusul dengan mengeluarkan paket
pelonggaran kebijakan makroprudensial. Pemerintah telah meluncurkan beberapa
kebijakan ekonomi sebagai trobosan untuk memperbaiki ekonomi di indonesia.
Paket kebijakan ini mencakup banyak hal yang menjadi permasalahan yang ada di
Indonesia. Paket kebijakan yang baru diluncurkan adalah untuk mempernbaiki
defisit trransaksi berjalan dimana Indonesia pada akhir tahun mengalami
depresiasi rupiah yang tajam dimana rupiah hampir menyentuh angka 15ribu untuk
satu dollar, akibat dari depresiasi nilai rupiah ini menyebabkan transaksi
berjalan ikut defisit, karena impor membengakak akibat pelemahan dari nilai
rupiah terhadap dollar. Agar rupiah tidak terus melemah maka cadangan devisa
indonesia di gunakan untuk menutupi pelemahan yang terus terjadi. Dengan
penerbitan paket kebijkan yang fokus terhadap transaksi neraca berjalan, BI
menyusul dengan memperlonggar kebijakan makroprudential. Pelonggaran kebijakan
makroprudential tersebut antara lain dengan merevisi ketentuan giro wajib
minimum- rasio pinjaman terhadap simpanan (GWM-LDR), ketentuan LTV untuk kredit
kepemelikan rumah (KPR), serta ketentuan membayar uang muka (down payment)
untuk kredit kendaraan bermotor (KKB), dari pelonggaran kebijakan
makroprudential dapat dilihat semua tertuju pada kemudahan untuk kredit,
pelonggaran ini dilakukan untuk membuat perekonomian lebih bergairah dan
menarik bagi investor, karena semua sektor dapat berjalan lancar sehingga
menimbulkan sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia dan membuat
investor datang untuk berinvestasi. Menurunkan uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor pemerintah mendorong
peningktan kredit di bidang otomotif. Ketika uang muka turun maka masyarakat
akan berpikir untuk menkredit motor sehingga angka penjualan akan meningkat.
Pihak
Bank Indonesia (BI) sendiri masih merinci mengenai evaluasi yang dilakukan
terhadap kebijakan makroprudential. Bank Indonesia masih sulit unyuk mengubah
sikap dari kebijakan moneter ketat yang masih dipertahankan, dari februaru 2015
bank indonesia mempertahankan kebijakan suku bungan acuan di 7,5 persen,
meskipun tekanan pelonggaran suku bunga selaludatang datri kalangan dunia
usaha. Untuk mengunbah tingkat suku bunga di perlukan perekonomian yang stabil
dan untuk sekarang otoritas moneter yaitu Bank Indonesia tidak dapat menurunkan
suku bunga acuan mengingat perekonomian di indonesia dalam keadaan tidak
stabil. Indonesia merupakan negara yang tertinggi menerapkan suku bunga acuan
tinggi dibandingkan negara di wilayah asia tenggara. Suku bunga acuan yang
tinggi membuat investasi sulit berkembang sehingga pembangunan yang diharapkan
belum bisa tercapai. Paket kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah meiliki
proyeksi jangka panjang oleh karena itu untuk sekarang mungkin dampak dari
kebijakan tersebut belum terlihat mungkin akan terlihat pada 5 tahun kedepan
ataupun 10 tahun kedepan. Untuk kebijakan makroprudential yang diluncurkan oleh
BI memiliki jangka waktu yang pendek karena langsung dapat terasa dampaknya. Pertimbangan
sikap moneter indonesia dikarenakan masih harus memperhatikan perkembangan
ekonomi dunia, khususnya amerika yang masih belum menentukan sikap untuk
menentukan suku bunga, perekonomian tiongkok yang menurun, dan dampak devaluasi
yuan, dengan perekonomian global yang kurang stabil BI akan punya sikap moneter
agar stabilitas makro ekonomi kita terjaga. Untuk itu BI akan menjaga stance. Gubernur Bank Indonesia merespon
positif sikap pemerintah yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk
menghadapi tekanan-tekanan terhadap perekonomian domestik saat ini, dengan
pemerintah mengeluarkan paket kebijakan membuat perekonomian di Indonesia akan
stabil. Apabila kebijakan yang di keluarkan oleh masing-masing kementerian atau
masing-masing fungsi terkadang tidak terbaca dengan lengkap. Selain paket
kebijakan yang concern terhadap
transaksi neraca berjalan paket kebijakan juga akan berisi tentang menopang
sektor rill, sektor keuangan, dan juga sektor deregulasi birokrasi dengan
tujuan untuk memperlancar aliran masuk dana ke dalam negeri, sehingga
memberikan stimulus positif bagi stabilitas perekonomian.
0 komentar:
Posting Komentar