EFEKTIFKAH KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGENDALIKAN PEREKONOMIAN DAERAH?

EFEKTIFKAH KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGENDALIKAN  PEREKONOMIAN DAERAH?

Kebijakan moneter merupakan otoritas kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral, dimana di Indonesia otoritas tersebut dikuasai oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengendalikan variabel-variabel moneter demi tercapainya stabilitas perekonomian makro. Adapun variabel-variabel moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia beragam. Mulai dari variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap perekonomian makro maupun variabel moneter yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian makro. Variabel tersebut meliputi tingkat bunga, nilai tukar, tingkat harga, permintaan agregat dan sebagainya. Variabel-variabel tersebut tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Karena tujuan utama dari otoritas moneter adalah untuk mencapai tujuan nasional.

Saat ini, otoritas moneter menjadi sebuah ototiras yang memiliki eksistensi tinggi dalam mempengaruhi keadaan ekonomi suatu Negara. Dimana perekonomian suatu Negara keadaannya baik atau buruk dipengaruhi oleh otoritas moneter. Seperti variabel tingkat bunga misalnya, perubahan dari tingkat bunga yang ada di suatu Negara akan berpengaruh pada segala sektor perekonomian yang ada di Negara tersebut. Naik turunnya tingkat bunga yang dikendalikan oleh otoritas moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, naik turunnya tingkat bunga juga akan mempengaruhi besarnya investasi yang akan ditanamkan di suatu Negara, dimana berubahnya investasi akan berpengaruh pada berubahnya pendapatan nasional dengan arah yang positif.

Variabel lain yang dapat dikendalikan oleh bank sentral adalah tingkat inflasi, namun pengendalian yang dilakukan tidak secara langsung namun melalui instrumen dengan menggunakan varibel lain. Menurut Sadono Sukirno (2008) inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu. Dimana tingkat inflasi disini berakitan dengan tingkat harga. Jadi bank sentral dalam pengendalian tingkat inflasi melalui instrument yaitu tingkat harga. Tingkat harga bisa dikendalikan karena ada kebijakan yang mengendalikan tingkat harga umum, dimana tingkat harga bisa dikendalikan dengan adanya harga minimum dan harga maksimum. Dengan begitu lonjakan harga yang terjadi tidak akan melebihi harga maksimum yang ditentukan.

Bank sentral tentunya berperan penting dalam pengendalian stabilitas perekonomian nasional, terbukti dari kebijakan-kebijakan moneter yang secara efektif mampu berperan dalam mengembalikan stabilitas perekonomian nasional. Namun, di Indonesia ada kebijakan ekonomi daerah atau biasa disebut dengan otonomi daerah dimana masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan perekonomian daerahnya masing-masing. Dari sini timbul pertanyaan apakah perekonomian daerah dalam kinerjanya menggunakan aplikasi dari otoritas moneter sebagai dasar dari penentuan kinerja perekonomian daerah?

Seperti yang kita tahu, dengan adanya otonomi daerah ini maka setiap daerah menysusun kebijakan sendiri dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian di daerahnya. Dimana masing-masing daerah memiliki pola pengaturan kebijakan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah terkait dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan pembangunan daerah. Dan sangat jarang sekali dalam otonomi daerah menyinggung mengenai otoritas moneter serta pengaruhnya terhadap kinerja otonomi daerah. Jadi dari sini perlu dikaji mengenai pengaruh otoritas moneter terhadap kinerja otonomi daerah, apakah pengaruhnya bersifat positif atau justru sebaliknya.

Jika diamati, otoritas moneter secara garis besar memiliki tujuan utama berupa tujuan nasional. Namun sebenarnya, kinerja dari otoritas moneter juga berpengaruh terhadap segala sektro perekonomian termasuk di dalamnya otonomi daerah. Keterpengaruhan otoritas moneter terhadap segala sektor perekonomian terlihat dari perekonomian mikro yang kinerjanya dipengaruhi oleh ekonomi moneter. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang menganalisis siklus pendapatannya menggunakan analisis hubungan produksi dengan ekonomi. Dimana pada analisis tersebut dijelaskan bahwa ketika kita ingin mengetahui siklus pendapatan dari sebuah perusahaan, maka siklus yang pendapatan tersebut selain mengkaji laba yang diperoleh juga mengkaitkannya dengan keadaan ekonomi nasional berupa perekonomian makro yang sedang terjadi. Ketika stabilitas makro sedang berada pada kondisi yang tidak stabil, maka akan berpengaruh terhadap siklus pendapatan perusahaan yang ada. Dan sebaliknya, jika perekonomian nasional sedang mengalami masa yang stabil maka akan berpengaruh positif terhadap siklus pendapatan persuhaan. Dari situ terbukti bahwa otoritas moneter memiliki pengaruh terhadap segala sektor perekonomian termasuk perekonomian secara mikro.

Bisa dikatakan bahwa otoritas moneter merupakan sebuah hal yang vital dalam perekonomian suatu Negara. Otoritas moneter tidak bisa dinggap remeh keberadaannya, karena jantung dari perekonomian suatu Negara ada pada otoritas moneter itu sendiri. Kita ambil contoh tingkat bunga, dimana bank sentral memiliki hak dalam pengendalian nilai tinglkat bunga. Tingkat bunga ini tidak hanya berpengaruh pada pendapatan agregat saja melalui naik atau turunnya investasi. Namun, banyak sektor perekonomian yang kinerjanya dipengaruhi oleh naik atau turunnya tingkat bunga itu sendiri. Segala kegiatan perekomian pun juga terkena dampak dari naik atau turunnya tingkat bunga. Kecenderungan seseorang dalam berkonsumsi atau menabung juga dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ada, dimana ketika tingkat bunga tinggi seseorang akan cenderung menabungkan uangnya di bank daripada berkonsumsi. Dan sebaliknya, jika tingkat bunga turun sesorang akan cenderung tidak menabung uangnya di bank dan akan menaikkan jumlah konsumsinya. Hal tersebut juga terkait dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dimana jumlah uang beredar harus dikendalikan. Hal tersebut dikarenakan jika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak maka akan menyebabkan nilai riil dari uang tersebut akan cenderung turun akibatnya akan terjadi lonjakan inflasi karena harga-harga barang umum akan cenderung naik ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu sedikit maka akan menyebabkan disekulibrium pada pasar uang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan uang masyarakat.

Dari ulasan beberapa contoh mengenai pengaruh otoritas moneter terhadap berbagau sektor perekonomian tentunya cukup menggambarkan betapa pentingnya otoritas moneter dalam pengendalian segala sektor perekonomian di suatu Negara. Hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri memiliki beberapa tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang ada di suatu daerah serta membuat suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan porsinya. Karena yang kita tahu, jika perekonomian di suatu Negara bersifat sentralisasi memiliki kelemahan dimana pembangunan infrastruktur tidak merata dan setiap daerah tidak dapat merasakan pembangunan yang merata sesuai porsi mengingat setiap daerah memiliki porsi kebutuhan pembangunan yang berbeda. Maka desentralisasi memiliki tujuan utama yaitu mencapai pembangunan yang merata pada setiap daerah yang ada di Indonesia tidak terkecuali daerah terpencil.

Otonomi daerah berfokus dengan anggaran daerah yaitu berupa pemasukan dan pengeluaran daerah. Dalam menanggapi fokus dari otonomi daerah ini khususnya di sisi pengeluaran, karena otonomi daerah lebih terfokus kepada pengeluaran yang produktif, maka otoritas moneter juga berpengaruh dalam pengeluaran daerah. Karena pengeluaran daerah berupa pembangunan infrastruktur yang bersifat investasi, maka tentu saja investasi tersebut berkaitan erat dengan tingkat bunga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga investasi yang ada pada setiap daerah tentunya tidak bisa terlepas dari otoritas moneter yang ada. Dimana dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang produktif, perangkat daerah juga harus memperhatikan apakah pembangunan tersebut akan menghasilkan feedback yang positif di masa yang akan dating. Hal tersebut bisa ditinjau dari peramalan perekonomian di masa depan dengan melihat kecenderungan perekonomain yang ada pada periode-periode sebelumnya.

Selain itu, segala jenis kegiatan yang ada pada otonomi daerah sebenarnya juga harus memperhatikan otoritas moneter yang ada karena sejatinya setiap kegiatan otonomi daerah merupakan kegiatan perekonomian yang tidak bisa terlepas pengaruhnya dari kebijakan-kebiajakn moneter yang ada.

Categories: Iis Farida