KEBIJAKAN MONETER UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

KEBIJAKAN MONETER UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN

Oleh : Muhammad Munif, Ilmu Ekonomi (Moneter)

Fakultas Ekonomi Univesritas Jember

                Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan berbagai keragaman sumber daya yang dimiliki. Bahkan dimajaskan dengan kalimat bukan lautan tapi kolam susu yang dapat mengubah kayu dan batu menjadi tanaman. Mirisnya, keadaan realistis yang terjadi pada saat ini bertolak belakang sangat jauh. Rakyat miskin masih memiliki jumlah yang cukup banyak. Keadaan perekonomian masyarakatnya berada pada tingkatan menengah ke bawah. Kekayaan Indonesia sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing dan lebih parahnya lagi masyarakat pribumi hanya menjadi pekerja saja bahkan hanya menjadi penonton. Kita lihat saja salah satu perusahaan asing, PT. Freeport yang mengeruk kekayaan alam Indonesia timur namun tidak memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Masyarakat Indonesia timur masih miskin dan tingkat kesejahteraannya masih sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat pribumi yang hanya menjadi penonton kekayaannya dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing.

            Reformasi ekonomi sangat dibutuhkan oleh Indonesia demi memperbaiki seluruh struktur ekonomi dari tingkat mikro hingga makro. Para pembuat kebijakan baik dari kebijakan fiskal maupun moneter harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan suatu kebijakan yang sangat efektif dalam membangun perekonomian nasional. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menciptakan kondisi perekonomian nasional yang sesuai dengan tujuan bersama yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini pemerintah masih melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan sentimen positif global. Reformasi ini dilakukan melalui banyak aspek. Dimulai dari aspek politik dengan menciptakan keadaan politik yang stabil sampai menciptakan perekonomian yang sehat melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan untuk mendorong perekonomian nasional tanpa mengganggu stabilitas keuangan sangat dibutuhkan dan merupakan cita-cita yang sangat diidam-idamkan. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter sangat dibutuhkan dalam hal ini. Koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter harus diperkuat agar berjalan selaras dalam mencapai cita-cita tersebut. Pemerintah mendorong perekonomian melalui kebijakannya dalam mengelola keadaan fiskal Indonesia. Sisi moneter dilakukan oleh otoritas moneter melalui instrumen-instrumen kebijakan moneter ditambah lagi pengawasan yang harus dilakukan melalui instrumen makroprudensial untuk menghindari instabilitas. Jika kedua pihak ini bekerja sama dan saling mendukung, maka cita-cita untuk mendorong perekonomian nasional tanpa kekhawatiran terhadap ketidakstabilan sistem keuangan akan tercapai.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat setiap tahun, pertumbuhan tersebut masih belum dapat menggambarkan adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dilihat dari masih lebarnya kesenjangan antara masyarakat dengan perekonomian rendah dengan masyarakat menengah ke atas dan juga masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan asas-asas ideologi Pancasila hanya pertumbuhan ekonomi yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan harus dirasakan bersama oleh setiap lapisan masyarakat sehingga tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. Pemerintah harus mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya digunakan sebagai acuan utama untuk membanggakan perekonomian Indonesia di mata dunia namun juga harus memprioritaskan aspek keadilan dan pemerataan.

Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan roda perekonomian nasional yang didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia. Sebagian besar kebijakan mengarah pada peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini memiliki tujuan menstimulus investor asing agar merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi iklim investasi. Paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Banyak kebijakan yang sangat mendukung bagi pertumbuhan investasi Indonesia diantaranya adalah adanya deregulasi dan debirokratisasi serta penyederhanaan pajak. 

Kebijakan moneter yang dalam hal ini merupakan wewenang Bank Indonesia juga harus mengambil peran misalnya dengan penurunan tingkat suku bunga acuan dengan harapan suku bunga kredit juga akan ikut menurun sehingga investasi akan meningkat. Investasi yang meningkat juga akan membentuk multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi melalui penambahan output. Investasi yang meningkat akan mengakibatkan produktivitas juga meningkat sehingga jumlah output yang dihasilkan akan bertambah. Output yang tinggi mengindikasikan Produk Domestik Bruto (GDP) yang merupakan determinan perrtumbuhan ekonomi juga meningkat. Multiplier ini juga akan berdampak positif terhadap aspek keadilan karena dapat mengurangi pengangguran sehingga angka ketergantungan akan menurun. Angka ketergantungan yang menurun ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Kebijakan moneter Bank Indonesia saat ini terfokus pada pengendalian inflasi atau disebut juga sebagai Targetting Inflation Framework. Jadi, dalam membuat kebijakan Bank Indonesia menggunakan target inflasi yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilannya. Keadaan inflasi di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh sektor-sektor non-moneter seperti harga BBM dan komoditas pangan. Oleh karena itu, fluktuasi harga minyak dan komoditas pangan sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Harga BBM juga memiliki hubungan dengan tingkat harga komoditas pangan karena sebagian besar proses distribusi sangat bergantung pada biaya transportasi. Proses produksi dalam berbagai industri juga sangat tergantung pada bahan bakar minyak.

            Pada saat ini, inflasi di Indonesia dapat dikatakan masih stabil dan terkendali. Walaupun harga komoditas pangan masih terbilang cukup tinggi, namun masih dapat ditekan oleh harga minyak yang masih rendah. Turunnya harga minyak dunia ini juga memberi kesempatan otoritas moneter untuk menerapkan kebijakan ekspansif berupa penurunan tingkat bunga acuan dan giro wajib minimum primer. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman capital inflow yang deras mengalir ke surat-surat berharga. Arus modal masuk yang hanya diparkir di surat-surat berharga saja tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika arus modal ini dikucurkan untuk membangkitkan sektor riil terutama sektor industri dan pertanian yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Apabila aliran modal masuk ini dikucurkan dalam instrumen lain yang dapat menyentuh sektor riil terutama dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) khususnya investasi langsung kepada industri yang menyerap banyak tenaga kerja atau tradable sector seperti industri manufaktur dan pertanian.

            Demi menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak. Pihak pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang sangat pro terhadap pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional seperti para investor yang menyerap banyak tenaga kerja. Otoritas moneter harus memberikan kepastian dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan kondisi moneter nasional. Pihak investor juga harus memberikan investasi yang baik yang saling menguntungkan pada kedua belah pihak. Investor mendapatkan keuntungan dari investasinya namun investor juga harus memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan GDP nasional. Masyarakat juga harus ambil peran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan terserap dalam pasar kerja.

            Pemerintah Indonesia harus menemukan keunggulan apa yang dimiliki sehingga pemerintah dapat dengan mudah memetakan prioritas pembangunan. Indonesia pada dasarnya merupakan negara agararis. Herannya, pembangunan dalam sektor agraria masih sangat kecil. Pemerintah hanya berfokus pada industrialisasi di bidang yang lain seperti manufaktur. Industrialisasi pada sektor agraris sangat dibutuhkan mengingat sebagian masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Alih teknologi juga dibutuhkan untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien dan mencapai cita-cita untuk swasembada pangan. Selain pada sektor agraris, sektor usaha kecil juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan bertahannya Indonesia terhadap krisis global yang disebabkan oleh sektor usaha kecil (UMKM).

            Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, otoritas moneter bersama pemerintah harus menciptakan suatu kebijakan yang memprioritaskan jantung perekonomian nasional tersebut. Kebijakan otoritas moneter untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan merupakan salah satu kebijakan dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Melalui penurunan BI rate tersebut, diharapkan tingkat bunga kredit juga ikut turun sehingga defisit modal pada UMKM dapat diatasi melalui kredit yang diberikan. Program pemerintah untuk kredit usaha kecil juga semakin dipermudah dan dipermurah. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu pengembangan usaha-usaha padat karya masyarakat sehingga dapat bersaing dalam pasar nasional maupun internasional. Pengembangan UMKM sangat dibutuhkan perekonomian untuk bertahan dalam kondisi pelemahan perekonomian global saat ini.

            Indonesia pada saat ini mengalami penurunan inflasi yang salah satunya disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia yang berimbas pada turunnya harga BBM. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan menurunnya inflasi tersebut adalah disebabkan oleh deflasi pada sektor administered price seperti tarif dasar listrik dan harga BBM serta volatile foods yang bersumber dari sebagian besar komoditas pangan. Keadaan ini juga didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga yang dapat dilihat dari tingkat daya beli masyarakat yang masih stabil. Inflasi yang menurun ini mengindikasikan stabilitas makroekonomi Indonesia yang masih terjaga. Keadaan ini digunakan Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa penurunan tingkat BI rate dan reserve requirement. Kebijakan pelonggaran moneter ini ditujukan untuk menciptakan percepatan pembangunan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Pelonggaran moneter ini diharapkan dapat direspon oleh pihak yang diinginkan seperti para investor demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan permintaan domestik. Likuiditas dari perbankan juga diharapkan dapat semakin lancar sehingga peningkatan arus kredit dapat tercapai.

            Perbankan dan lembaga keuangan lain harus mendukung kebijakan Bank Indonesian ini melalui penurunan bunga kredit. Bank Indonesia mengharapkan dengan turunnya suku bunga acuan ini, perbankan dan lembaga keuangan lain akan menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Jika tingkat bunga kredit perbankan turun, maka masyarakat akan tertarik untuk meningkatkan kreditnya baik untuk hal produktif maupun konsumtif seperti kredit rumah dan kendaraan. Pertumbuhan kredit masyarakat ini akan berimbas pada tingginya permintaan agregat karena daya beli masyarakat juga meningkat. Daya beli masyarakat yang tinggi akan menungkatkan jumlah produksi dan meningkatkan pendapatan nasional.

            Dalam implementasinya, penurunan suku bunga acuan tidak serta merta diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga kredit. Hal ini menurunkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Perbankan dan lembaga keuangan lain masih bersifat profit oriented atau masih memprioritaskan pada keuntungan. Banyak pertimbangan yang dilakukan lembaga keuangan dalam menurunkan tingkat bunga kreditnya sehingga turunnya tingkat bunga acuan sulit diikuti oleh turunnya bunga kredit. Diantaranya adalah biaya dan resiko kredit yang tinggi, tingkat bunga deposito yang tinggi dan juga ketidakpastian masyarakat untuk memanfaatkan kredit yang disediakan. Biaya dan resiko kredit ini muncul karena kredit yang disalurkan tidak bersifat produktif dan kurangnya pengawasan serta seleksi kredit yang dilakukan lembaga keuangan sehingga potensi terjadinya kredit macet sangat tinggi. Tingkat bunga deposito juga merupakan biaya yang harus ditanggung untuk memancing dana pihak ketiga dari masyarakat. Karena berorientasi pada keuntungan, biasanya lembaga keuangan menetapkan tingkat bunga kredit yang jauh lebih tinggi dari pada tingkat bunga deposito. Padahal, walaupun lembaga keuangan tersebut menetapkan tingkat suku bunga acuan sebagai tingkat bunga acuannya, lembaga keuangan tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan karena pada umumnya tingkat bunga deposito lebih rendah dari pada suku bunga acuan.

Dalam menumbuhkan kredit, Bank Indonesia juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang terjadi. Pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat mengancam kestabilan ekonomi makro terutama inflasi. Peningkatan kredit khususnya yang bersifat konsumsi akan meningkatkan permintaan masyarakat dan menimbulkan demand pull inflation. Pihak perbankan yang optimis terhadap kredit yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi pemicu terjadinya resiko kredit macet yang dapat berakibat pada terjadinya resiko sistemik. Otoritas moneter harus memagari pemberian kredit ini supaya tidak terjadi kredit berlebihan yang dapat membahayakan kondisi perekonomian terutama pada stabilitas keuangan. Pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat berimbas pada krisis pada sektor keuangan. Untuk meminimalisasi kredit macet yang dapat menyebabkan resiko pada perbankan, Bank Indonesia harus memberikan kebijakan berupa kredit selektif yaitu kredit yang hanya diberikan untuk kegiatan produktif. Selain meminimalkan resiko yang terjadi, kredit ini juga akan menimbulkan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia dan OJK harus berkoordinasi dalam memantau pertumbuhan kredit yang terjadi. 

Peningkatan arus likuiditas ini harus selalu diawasi untuk menciptakan keadaan stabilitas keuangan tetap terjaga. Meningkatnya likuiditas berarti bahwa arus kredit dibuka semakin melebar dan resiko semakin meningkat terutama resiko instabilitas finansial. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan OJK harus meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketahanan industri perbankan dalam mengantisipasi resiko likuiditas. Rasio kecukupan modal perbankan juga harus diawasi untuk menjaga stabilitas keuangan secara mikro maupun makro.

Hingga saat ini kinerja kebijakan pemerintah bersama dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah dapat dirasakan hasilnya walaupun tidak seluruhnya berjalan efektif. Keadaan makroekonomi Indonesia yang masih cukup stabil disebabkan oleh faktor neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan Indonesia sudah mulai menunjukkan tren positifnya. Hal ini dapat dilihat dari perdagangan yang mencatat nilai surplus baik ekspor migas maupun nonmigas. Neraca pembayaran juga mencatat surplus mengingat masih derasnya aliran modal asing yang masuk. Tren positif pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini disebabkan oleh mulai meningkatnya ekspor migas dan nonmigas serta penurunan jumlah impor baik migas maupun nonmigas. Surplus pada neraca perdagangan dan pembayaran ini menyebabkan penguatan mata uang rupiah. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional juga memiliki ekspektasi baik mengingat semakin tingginya investasi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur dan juga tingkat konsumsi agregat yang masih stabil. Inflasi juga masih terkendali karena masih terjaganya harga komoditas pangan yang ditekan oleh harga BBM yang semakin menurun. Stabilitas sistem keuangan nasional masih tetap terjaga yang dapat dilihat dari pertumbuahan kredit dan diiringi pertumbuhan inklusi keuangan yang dapat dilihat melalui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.

Categories: Muhammad Munif