Pemerintah Pusat
dan Daerah Sepakati 10 Langkah Pengendalian Inflasi
Oleh : Lilis
Suryani (130810101041) Ekonomi Pembangunan, Konsentrasi Moneter
Masalah inflasi tentu menjadi masalah yang
klasik hamir diseluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang.
Inflasi seakan menjadi momok menakutkan
yang akan memporak-porandakan perekonomian jika tidak diatasi dengan baik oleh
otoritas moneter setempat. Tidak tekecuali Indonesia yang notabene merupakan
negara yang berkembang, tentu saja masalah inflasi menjadi salah satu agenda
yang wajib diselesaikan oleh pemerintah bersama dengan otoritas moneter dalam
hal ini Bank Indonesia. Pemerintah bersama dengan jajarannya selalu
mengupayakan menekan dan mengendalikan inflasi di Indonesia. Saat ini
pemerintah pusat tengah memberikan pengarahan terhadap pemerintah daerah
tentang pembangunan 2016. Pemerintah
menekankan ada lima hal penting yang menjadi ukuran dalam keberhasilan
pembangunan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten
tentunya. Yaitu yang perrtama pertumbuhan ekonomi,, yang kedua tingkat
pengangguran, yang ketiga angka kemiskinan, yang keempat inflasi dan yang
kelima adalah masalah kesenjangan. Terkait dengan upaya pengendalian dan
penekanan inflasi tersebut pemerintah tengah berkoordinasi tentang kebijakan
dengan pihak-pihak terkait guna mensukseskan upaya tersebut. Dengan adanya
sinergi antara pemerintah pusat, bank Indonesia, pemerintah daerah dan
pemerintah kabupaten diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi prioritas untuk
pengendalian inflasi tersebut. Ada sepuluh kebijakan yang dilakukan pemerintah
guna menekan dan mengendalikan inflasi di Indonesia yang telah disepakati oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah-langkah yang dilakukan
pemerintah untuk pengendalian dan penekanan inflasi tersebut mencakup banyk hal
diantaranya :
Pertama, lebih memfokuskan pada koordinasi
tentang pengendalian inflasi di daerah yang berupaya menyediakan pasokan pangan
dan lebih memanfaatkan optimalisasi penggunaan kapal ternak. Hal ini tentu saja
dengan pertimbangan bahwa inflasi di darah satu dengan daerah yang lain beragam
terkait dengan harga baha pangan itu sendiri. Kendala dalam transportasi yang
tidak memadai dan tidak mudah untuk dijangkau oleh kendaraan pengangkut pangan.
Selain Karena kendala jarak dan transportasi juga kendala lain dalam
pendistribusian bahan pangan yang ada di Indonesia adalah waktu bongkar muat
yang memakan waktu yang sangat lama. Hal ini tentu disinyalir dapat menyebabkan
inflasi di daerah tersebut.
Kedua, memperkuat pertanian scara intensif
agar mampu meninggkatkan produktivitas sektor pertanian. Hal ini dilakukan
dengan cara pendampingan dan memberikan pelatihan tentang modernisasi
pertanian. Seperti yang telah ditegaskan pada poin pertama yaitu mengenai
masalah pangan yang merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan
masyarakat Indonesia. Pun juga demikian dengan ketersediaan pangan tersebut
merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pertanian
merupakan sektor yang potensial mengingat banyaknya lahan Indonesia yang sangat
subur. Alangkah lebih baiknya jika didukung dengan teknologi pertanian yang
memadai agar mampu menciptakan prodektivitas yang maksimum serta bermanfaat
banyak bagi perekonomian ini.
Ketiga, menetapkan sebuah lembaga yang
akan bertanggung jawab terhadap logistik pangan dalam hal ini Bulog. Strategi
ini menujang strategi dua sebelumnya dimana pemerintah lebih menfokuskan pada
ketersediaan pangan mengingat sembangsi pangan dalam hal inflasi mencapai 3,9%.
Keempat, menorong percepatan dalam
perbaikan sistem infrastruktur logistik pangan agar mampu menekan biaya dan
mampu meningkatkan keefisienan perdagangan antar daerah. Kelima akan mendorong
tata niaga dalam hal rantai komoditas pertanian dengan cara memotong rantai
distribusi agar mampu memberikan keuntungan bagi para pedagang dan para petani
khususnya. Kelima hal di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya,
sehingga akan mampu mengatasi masalah pangan yang ada di Indonesia. Perbaikan
infrastruktur akan mampu meningkatkan penndistribusian pangan ini sehingga perbedaan
harga dari daerah satu dengan daerah lainnya tidak terlalu besar. Adanya
jembatan antar pulau akan membantu banyak dalam hal pendistribusian pangan
antar pulau. Yang hal ini tentu saja akan mampu meningkatkan pertumbuhan
perekonomian Indonesia jika inffrastruktur tersebut terealisasi dengan baik
tentunya.
Keenam, pemerintah akan focus pada
peningkatan produksi lokal guna mendukung produsen lokal dan mampu meningkatkan
pendapatan para produsen lokal tentunya. Peningkatan konsumsi barang lokal akan
mampu meningkatkan barang produksi lokal, sehingga mampu meningkatkan
produktifitas industry dalam negeri. Hal ini akan mampu menyerap pengangguran
yang terjadi di Indonesia yang telah menjadi masalah makro yang sangat klasik
dan sampai sekarang pun masih dicari penyelesaiannya oleh berbagai negara di
dunia. Berkurangnya pengangguran tentu mampu meningkatkan perekonomian
Indonesia. Meningkatnya produksi dalam negeri juga mampu meningkatkan pendapatan
pemerintah yang merupakan penunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara
ini. Peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat. Jadi secara tidak langsung apa yang dilakukan kita dengan mendukung
produk lokal dengan cara meningkatkan konsumsi barang lokal akan mampu
mendorong perekonomian kita.
Ketujuh, memperkuat adanya komitmen
pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai upaya dalam penekanan inflasi
daerah kkususnya dengan cara mengintensifkan peranan dari Tim Pengndali Inflasi
serta Tim Pengendali Inflasi Daerah serta menetapkan program stabilitas harga
yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah agar mampu mengendalikan
harga yang stabil. Harga yang stabil merupakan dambaan bagi masyarakat baik
oleh konsumen maupu produsen itu sendiri. Stabilnya harga akan mampu mengurangi
inflasi yang terjadi disuatu daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kedelapan, optimalisasi terhadap
penyerapan belanja kemetrian/lembaga serta penyerapan APBD dengan disertai
berbagai langkah yang mampu memperkuat stabilitas pengelolaan keuangan.
Kesembilan, pemerintah akan mempercepat
pembangunan pembangkit listrik yang ada di daerah, khususnya daerah yang sangat
minim penerangan seperti yang terjadi di Indonesia bagian timur. Dimana
masyarakat di sana hamper tidak terjangkau oleh listrik sama sekali sehingga
segala kegiatan yang mampu mereka hasilkan jika ada listrik tidak dapat
terlaksana dengan baik. Tidak tersedianya listrik akan mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terhamabat dan menguangi produktifitas
serta dapat menyebabkan kemiskinan di daerah tersebut karena ketidak tersediaan
listrik dapat membuat investor enggan untuk menginvestasikan uangnya dengan
pertimabangan tidak memadainya infrastruktur daerah tersebut.
Terakhir, pemerintah mendukung penyaluran
kredit usaha rakyat. Saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia tengah
menggalakkan pelonggaran kredit agar mampu merangsang para kreditur untuk
meminjam dana pihak ketiga dari Bank. Tidak hanya itu Bank Indonesia tengah
menurunkan Giro Wajib Minimum agar mampu memenuhi kebutuhan kredit yang di
ajukan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya kredit mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi serta menambah pendapatan suatu negara. Kredit yang bijak tentu
sangat diperlukan dalam hal ini. Mengingan NPls Indonesia relative kecil hanya
sekitar 2% maka tidak akan menjadi masalah bila pemerintah menggerakan kredit
guna menunjang sektor riil tentunya.
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah
tidak lain hanya demi kesejahteraan masyarakatnya. Menjadi hal yang mutlak bagi
masyarakat tersebut medukung segala yang dilakukan pemerintah. Agar tercipta
hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya tentu saja ini merupakan
dambaan bagi setiap orang yang ada di dunia ini tidak terkecuali masyarakat
Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar