Simalakama
Dari Inflasi
Oleh Coniq Putri
Andinata, Mahasiswi S1 angkatan 2013,
Konsentrasi Moneter Ilmu Ekonomi Universitas Jember.
Inflasi merupakan momok mengerikan
yang selalu di kendalikan oleh setiap negara. Terlebih lagi bagi negara
berkembang seperti inonesia. Tingkat petumbuhan negara mengasumsikan bahwa
kondisi perekonomian negara tersebut bergerak maju atau malah mengalami
kemunduran. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah inflasi. Inflasi
merupakan peningkatan atau kenaikan pada harga-harga umum yang terjadi pada
suatu periode secara signifikan yang bersifat umum. Inflasi disini terjadi dari
beberapa faktor baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dampak dari adanya
kenaikan harga atau inflasi ini secara cepat akan berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi.
Inflasi
merupakan masalah klasik yang tak hentinya diperdebatkan. Penyebab dari adanya
inflasi tidak hanya dari sektor keuangan saja tapi juga dari sektor riil juga.
Dalam berita tersebut kita ketahui salah satu penyebab dari inflasi adalah
pungutan yang di tanggung oleh para pelaku pasar di sektor domestik. Dengan
biaya pungutan antara 30 sampai 40 persen tersebut tentu akan menyebabkan
meningkatnya harga dari komoditi baik barang maupun jasa. Dan dengan asal mula
inilah tentunya nanti akan merangsang kenaikan pada beberapa komoditi lain
sehingga laju inflasi juga akan mengalami kenaikan.
Laporan
Badan Pusat Statistik yang menunjukkan laju inflasi sebesar 0,51% pada bulan
januari 2016 menunjukkan bahwa inflasi masih di kisaran ringan. Dan laju pertahun (year on year) berada pada
presentese 4,14. Laju ini masiih juga dianggap ringan dalam parameter tingkat
inflasi karena masih berada di bawah nilai 10%. Akan tetapi disuatu negara
berkembang laju ini akan berpengaruh cepat pada terhadap berbagai sektor. Kontrol
terhadap laju inflasi ini tidak hanya berdasarkan data yag disajikan, tapi juga
terlebih juga perbaikan pada sistem yang akan diterapkan guna mengontrol laju
inflasi.
Stabil dan rendahnya laju inflasi
merupakan harapan setiap kota maupun negara guna meningatkan kesejahteraan pada
setiap masyarakatnya. Dalam sektor keuangan naiknya laju inflasi akan
mengakibatkna menurunnya nilai tukar mata uang negara tersebut. Di indonesia
laju inflasi setiap minggunya dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
dengan mengukur Indek Harga Konsumsi (IHK) dari setiap kota. Pengaruh Indeks
Harga Konsumsi (IHK) terhadap inflasi dalam penyajian dari BPS disebut dengan
disegigasi inflasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui indikator yang
mempengaruhi inflasi tersebut lebiih fundamental. BPS saat ini juga
mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan
disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan
suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang
bersifat fundamental. Fundamental disini yaitu seperti interaksi
permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi barang secara global, serta
perkiraan inflasi dari produsen dan konsumen. Inflasi dibagi menjadi Inflasi
inti dan Inflasi Non Inti. Inflasi Non Inti terdiri yaitu inflasi yang
disebabkan oleh faktor-faktor non fundamental, seperti inflasi yang disebabkan
oleh harga komoditi yang diatur oleh pemerintah (administered Prices).
Untuk mengetahui tingkat inflasi,
biasanya menggunakan indeks harga konsumen (IHK). IHK dapat menjelaskan tingkat
konsumsi baik barang maupun jasa yang terjadi di masyrakat. Secara umum dapat
kita simpulkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga maka nilai dari IHK akan
cenderung menurun. Dan begitupula sebaliknya. Ketika terjadi kenaikan nilai IHK
maka mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat kaaren
penurunan harga secara umum. Hal ini dapat kita sebut dengan deflasi.
Laju inflasi pada awal januari ini
disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga pada bahan-bahan pokok serta kenaikan
pada tarif listrik yang ditetapkan oleh perusahaan listrik negara (PLN).
Kenaikan harga pada bahan pokok seperti beras, daging ayam, bawang putih dll
disebabkan dari tingkat penawaran yang rendah sehingga terjadi kenaikan harga
yang memicu kenaikan harga pada barang lain. Sebagai mana yang telah kita
ketahui bahwa saat ini dalam pasar gloal harga minyak dunia terjadi penurunan.
Berarti kenaikan harga ini berasal dari sektor domestik sendiri.
Inflasi jika ditinjau
dari sebab terjadinya ada 2, yaitu Demand Pull Inflation dan Cost pull
Inflation. Pertama yaitu Demand Pull Inflation yaitu inflasi yag disebabkan
oleh permintaan akan barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Biasanya
kondisi ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan di masyarakat dan hal ini
menunjukkan bahwa perekonomian negara atau
wilayah tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Sebab yang kedua
yaitu cost pull inflation, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi
pada barang atau jasa baik dari sisi moneter seperti perubahan nilai tukar
maupun sisi fiskal seperti penetapan harga suatu barang tertentu oleh
pemerintah (administered price). Dari sini maka dapat kita ketahui studi kasus
pada berita ini dapat kita sebutkan Cost Pull Inflation. Dan jika
kita cermati, inflasi dengan sebab kelebihan penawaran atau dapat kita sebut
dengan Demand pull inflation yaitu diprediksi akan terjadi pada bulan juni dan
juli mendatang. Hal ini terjadi karena pada bulan tersebut memasuki bulan
puasa. Jika hal ini tidak kita waspadai sedari awal, maka akan ada kemungkinan
laju inflasi meningkat tak terkendali. Dan biasanya harga hargad di pasaran
mulai menyesuaikan dengan berbagai kota maupun wilayah. Sehingga laju inflasi
di beberapa wilayah juga bermain penting dalam adanya inflasi.
Di indonesia, ketika harga dari
suatu komoditi naik, maka akan sulit
ataupun jarang terjadi ketika kita megalami deflasi haraga tersebut mengalami
penurunan. Hal ini disebut dengan shock
inflasi. Biasanya shock inflasi.
Terjadi ketika harga bahan bakar minyak
(BBM) naik, maka akan menyebabkan atau dapat kita katakan pasti akan memicu
kenaikan harga komoditi lain di pasar. Akan tetapi, ketika harga BBM mengalai
penurunan, para produsen maupun penjual di pasar enggan melakukan penurunan
harga. Dan inilah sebabnya ketika terjadi deflasi, jarang sekali kita rasakan
sepenuhnya sehingga yang selalu kita rasakan hanya ketika inflasi terjadi.
Fenomena inflasi
di setiap wilayah ini kemungkinan akan terus muncul jika hal-hal tentang kebijakan
yang telah dibuat tidak dilaksanakan dengan semestinya. Inflasi nasional tentu
dipengaruhi oleh tingkat inflasi dari setiap provinsi dan begitupula dengan
inflasi dari setiap provinsi akan dipenagruhi oleh tingkat inflasi dari setiap
kota maupun kabupaten. Saat inflasi terjadi, maka akan terjadi trade off antara
inflasi dengan pengangguran. Dimana ketika kita menginginkan penurunan harga
ini berseberangan dengan para produsen. Ketika perusahaan mengalami penurunan
laba atau profit dari rendahnya harga barang atau jasa yang dijual ini maka
perusahaan akan memangkas biaya produksi yang salah satu faktor produksi adalah
tenaga kerja. Dan ketika hal ini terjadi akan berakibat banyaknya pengangguran
yang muncul. Salah satu contoh kasus seperti pada wilayah provinsi Jawa Timur,
sekitar 12.125 buruh mengalami PHK dari perusahaan rokok Sampoerna dan sekitar
6.189 buruh pada Perusahaan Gudang Garam. Dari contoh ini dapat kita ambil
kesimpulan bahwa dalam penanggulangan inflasi diperlukan langkah yang tepat dan
adanya kesinambungan dari berbagai pihak.
Salah satu
penyebabnya yang berasal dari sektor domestik sendiri yaitu panjangnya rantai
dalam pendistribusian kooditi di pasar. Kebijakan pemerintah
dalam pengahapusan biaya pungutan antar negara seharusnya diterapkan bagi
aturan biaya pungutan antar wilayah kabupaten atau kota maupun antar provinsi.
Alasan pemerintah yang dana tersebut masuk ke sumber pendapatan asli daerah
(PAD) ternyata tidak sedemikian rupanya dalam prakteknya. Buktinya anggaran
APBD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD. Hal ini mengindikasikan
bahwa terjadi permainan antara para petugas atau aparat di lapangan. Dana yang
diterima lebih banyak masuk ke saku pribadi sehingga jelas kerugian negara akan
semakin banyak dan menyebabkan penyakit klasik suatu negara yaitu inflasi kembali hadir.
Diharapkan revolusi mental yang telah ditegaskan oleh pemerintahan saat ini
diimbangi dengan perbaikan sistem yang diterapkan. Sehingga tak ayal jika masih
banyak kita dengar dan lihat setiap hari tayangan dari penangkapan orang –orang
yang mengahancur negara ini dengan korupsi.
Dan
dana yang diterima dari pungutan biaya logistik setiap kabupaten/kota serta
provinsi ini digadang-gadangkan untuk pembangunan infrastruktur di setiap
wilayah. Padahal kenyataannya pemerintah telah memberikan dana sekitar mencapai
Rp. 1 Triliun di setiap provinsi. Jadi menurut penulis, alasan itu hanya
dijadikan alibi dari praktek korupsi.
Penghapusan
biaya tarif antar negara pada era MEA 2015 ini tentu akan memperlancar arus
transfer barang maupun jasa yang masuk ke setiap negara anggota MEA. Indonesia
merupakan negara dengan tingkat biaya logistik termahal dari beberapa negara
tetangga seperti Malaysi, Singapura, Thailand, dan Philipina. Terlebih lagi di
sektor pelabuhan, buruknya fasilitas di lapangan serta tidak efisennya para
petugas dilapangan memperparah keadaan ini. Sehingga hal ini pun tak jauh
berbeda dengan kondisi biaya pungutan antar wilayah domestik, bahkan bisa
dikatakan lebih buruk.
Penyebab lain yaitu terjadinya
pelemahan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah indonesia yang terjadi
pada desember akhir tahun 2016. Pengahapusan subsidi pada golongan kedua yaitu
pada pelanggan rumah tangga yang menggunakan listik 1.300 dan 2.500. sehingga
terjadi kenaikan dari Rp. 1.352 menjadi Rp.1059,38 per kwh, kenaikan ini
diperkiran sekitar 11,6%. Hal inilah yang juga menjadi pemacu kenaikan harga
komoditi lain yang menggunakan faktor produksi listrik.
Komiditi lain juga di sebutkan
konsumsi sandang berpengaruh sebesar 0,26%. Hal ini ungkin saja terjadi karena
adanya permintaan di barang sandang pada awal tahun. Sehingga pasar secara
aktif akan merespon hal ini dan dengan terbatasnya penawaran yang ada akan
menyebabkan kenaikan harga. Dan adanya kenaikan permintaan di barang maupun
jasa yang bersifat sandang ini menunjukkan adanya tingkat kenaikan pada
pendapatan.
Dan pada laju inflasi bulan januari
ini juga dipengaruhi oleh inflasi pada bulan lalu yaitu desember 2015. Faktor
yang menjadi penyebabnya juga antara lain masa libur sekolah yang pastinya akan
membuat sektor rekreasi dan olahraga meningkat dari sebelumnya.
Kenaikan harga umum juga terjadi di
beberapa wilayah indonesia, antara lain di kabupaten Sibolga Sumatera utara yang mencapai 1,82%.
Angka ini cenderungbesar jika dibandingkan dengan laju inflasi secara
keseluruhan yaitu sebesar 0,51%. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan
sebelumnya bahwa alur distribuusi juga dapat berpengaruh terhadap harga
dipasar. Sedangkan untuk wilayah dengan laju inflasi paling rendah yaitu Padang
Sumatera Barat yaitu 0,02%. Yang menarik adalah ketika terjadi kenaikan laju
inflasi secara nasional, wilayah Gorontalo mengalami deflasi atau penurunan
harga secara umum dipasar yaitu senilai 0,58%. Hal ini menunjukkan bahwa
kondisi perekonomian di Gorontalo tidak sepenuhnya lagi bergantung pada
perekonomian Indonesia. Hal ini juga menunjukkan adanya kesinambungan yang baik
antara kebijakan fiskal maupun moneter yang dilakukan oleh pemerintah di
Gorontalo.
Dari sisi moneter, pada bulan puasa perputaran uang terjadi
begitu cepat di masyarakat. Banyak dari nasabah mengambil uang tabungannya
maupun depositonya di setiap perbankan. Tak peduli lagi apakah suku bunga akan
mengalami kenaikan atau penurunan, para nasabah mayoritas akan tetap mengambil
uang yang selama ini disimpannya. Sehingga perlu adanya beberapa inovasi baru
dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun perbankan dalam pengendalian
belanja masyarakat maupun peputaran uang pada bulan puasa nanti. Dalam hal ini
Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga
acuan BI rate sebesar 7,5% pada akhir desember 2015 lalu. Hal ini dirasa
efektif sehingga pada awal tahun 2016 kondisi inflasi yang terjadi masih bisa
dikendalikan. Pada musim puasa nanti inflasi tidak hanya berasal dari sektor
primer saja, tetap juga di dorong oleh sektor sekunder maupun sektor tersier.
Belanja masyarakat seperti pembelian baju, alat alat elektronik, maupun
kendaraan bermotor pasti terjadi. Padahal seharusnya ketika memasuki bulan
puasa jumlah asupan makanan yang kita cerna berkurang, tapi mengapa data yang
dilaporkan oleh BPS yaitu indek harga konsumen (IHK) mengalami peningkatan.
Keinginan untuk berkonsumsi masyarakat inilah yang seharusnya dapat
dikendalikan. Dan puncaknya ketika memasuki hari idul fitri, harga cenderung
tak bisa dikendalikan.
Tidak hanya itu, pada musim puasa
nanti, liburan sekolah yang memasuki tahun ajaran baru pada sekitar bulan juli
ataupun agustus mendatang juga akan mempengaruhi nilai laju inflasi di setiap
wilayah. Setelah musim puasa selesai, periode ini akan menggantikan ataupun
mengakibatkan nilai kenaikan beberapa harga komoditi di pasaran. Mulai dari
mengalami kenaikannya peralatan seolah sampai naiknya tarif pada setiap tempat
rekreasi juga akan terjadi. Sehingga perlu adanya beberapa kebijakan “siaga”
pada bulan juni sampai agustus mendatang. Karena jika tidak maka laju inflasi
di kota Bengkulu maupun kota lainnya akan sulit mengalami penurunan harga
kembali.
Kontrol terhadap
laju inflasi ini tidak hanya berdasarkan data yag disajikan, tapi juga terlebih
juga perbaikan pada sistem yang akan diterapkan guna mengontrol laju inflasi.
Jika tidak simalakama dari inflasi ini akan kita rasakan secepatnya, atau
mungkin di beberapa wilayah telah atau mulai dirasakan. Yaitu pemutusan
hubungan kerja (PHK) seperti telah di contohkan sebeumnya akan segera terjadi
di kota kota lain.
Yang menjadi
pertanyaan sekarang adalah sejauh manakah kebijakan dari pemerintah kita yang
bertindak selaku segmen kebijakan fiskal maupun Bank Indonesia (BI) sebagai
penentu dalam sektor moneter mampu mengatasi simalakama dari penyakit klasik
yaitu inflasi sendiri?
0 komentar:
Posting Komentar