SOLID, MONETARY
POLICY AND FISCAL POLICY
Oleh,
Suci Arvilia
Monetary’13
Mempertanyakan
kesolidan kedua kebijakan yang diterapkan dalam suatu Negara mereka seakan ada,
namun kadang dianggap tidak ada dan bersama namun berdampingan untuk memberikan
dukungan dengan bergandengan tangan dalam menghadapi berbagai permasalahan
dalam perekonomian suatu Negara. Saling tarik menarik dan dorong mendorong jika
terdapat gejolak pada salah satu sisinya. Namun tidak melepaskan gandengan
tersebut begitu saja. Memilih untuk bertahan dan merancang berbagai kemungkinan
untuk tidak terlepas bergantung pada motorik dalam otak pengendalinya yaitu
pemerintah dan lembaga terkait. Mungkin seperti itulah gambaran sebuah
kebijakan yang diterapkan dalam suatu Negara.
Di
Indonesia terdapat 2 sektor utama dalam perumusan kebijakan yaitu kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter. Dimana mereka berjalan seolah berlawanan arah
namun tetap berharap adanya kointegrasinya nantinya dalam setiap pengambilan
kebijakan untuk mengendalikan laju perekonomian. Dimana kebijakan fiskal fokus
pada sektok riil meliputi pendapatan pajak, pengeluaran Negara dsb. Sedangkan
kebijakan moneter fokus pada stabilitas sistem keuangan dan pembayaran.
Seperti
saat ini kebijkan fiskal mendorong pelonggaran ekonomi dengan adanya deregulasi
pemerintah yang melakukan bebas pajak pada perusahaan tertentu, kebijakan
moneter mengimbanginya dengan genjar dalam mempermudah akses keuangan seperti
kredit berbagai sektor dengan bunga yang rendah yaitu 9 % untuk Bank BUMN yang
ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Sampai saat ini
terdapat 7 bank yang telah ditunjuk, meskipun banyak bank swasta yang juga
mengajukan namun pemerintah perlu lebih selektif lagi dalam memilih mengingat
adanya resiko besar terhadap kredit macet.
Jika
di flashback pada tahun 1970 an dimana terjadi krisis diindonesia akibat
anjloknya harga minyak dunia berdampak besar pada Indonesia mengingat Indonesia
pada saat itu pendapatan Negara masih bergantung pada ekspor minyak mentah.
Untuk mengatasi fenomena tersebut sektor riil menetapkan beberapa kebijakan diantaranya mengubah bentuk
deregulasi dari sebelumnya ekspor hanya bergantung pada satu komoditas berubah
menjadi pemerian kesempatan terhadap sektor lain yang ingin dan layak untuk
dikembangkan dan berkontribusi terhadap penangan krisis. Dan pemangakasan
peraturan mulai dari pendirian bank hingga dorongan terhadap UMKM yang dapat
mengekpor. Sedangkan dari sisi moneter selain melakukan pinjaman luar negeri
bank sentral juga mempermudah akses bagi kredit untuk mendorong laju sektor
riil. Dengan kontribusi keduanya Indonesia dapat terlepas pada kirisis
finansial tahun 1970 an.
Ditahun
2015 Indonesia seakan mengalami perulangan krisis, namun belum sampai pada
krisis seperti krisis tahun 1997 dan 2008, melainkan adanya gejolak yang
bertubi – tubi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu
terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp. 16.000,- /1$
,melemahnya laju perekonomian dalam negeri, dan meningkatnya impor berbagai komoditas
hingga terdapat lebih dari 30 komoditas Indonesia yang impor. Sedangkan disisi
pembayaran Indonesia mengalami defisit akibat menurunnya ekspor, diperparah
dengan adanya gejolak politik yakni pemilihan presiden menambah panjang
permasalahan dalam tahun 2015. Dan akhirnya ketika Jokowi terpilih langsung ada
berbagai macam paket kebijakan yang akan dicanangkan mulai yang dikeluarkan
pada bulan September , yang berisi berbagai deregulasi untuk mendorong laju
perekonomian sisi riil dan pemberian tranmisi untuk sektor keuangann dengan
pemberian program mudah akses KUR ( Kredit Usaha Rakyat) untuk masyarakat yang
memiliki usaha yang layak untuk bikembangkan dan dibiayai.
Beberapa
fenomena tersebut dapat memperlihatkan ke”solid”an antara kebijakan fiskal dengan
kebijakan moneter untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu kestabilan kondisi
fundamental perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan harapan
dalam Negara bersistem demokrasi.
0 komentar:
Posting Komentar