Cerdas Mengelola Suku Bunga dan Inflasi

Penurunan suku bunga kredit bergantung pada bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Upaya pemerintah dalam mengelola suku bunga kredit harus di imbangi dengan melihat bagaimana inflasi yang terjadi saat itu. Inflasi yang tinggi tentu tidak memungkinkan untuk menurunkan suku bunga kredit, maka dengan demikian penurunan suku bunga kredit juga harus dengan upaya menekan inflasi menjadi lebih rendah.

Pihak pemerintah dan OJK sepakat untuk menurunkan suku bunga kredit. Di harapkan dengan penurunan suku bunga kredit ini masyarakat mampu berdaya saing dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pernyataan ini di nilai benar, karena masyarakat tentu kekurangan modal untuk bisa berdaya saing dengan masyarakat asean lainnya. Sehingga suku bunga kredit yang rendah akan mempengaruhi sektor riil dalam menjalankan usahanya. Dengan suku bunga kredit yang rendah, masyarakat tentu tidak lagi bimbang dalam mengambil tindakan untuk meminjam dana kepada pihak bank. Sehingga jika dana yang dimiliki banyak maka masyarakat akan mampu memajukan produksinya dan mendorong perusahaan yang dimilikinya agar mampu bersaing dikancah nasional maupun internasional.

Penurunan suku bunga kredit secara intensif oleh bank ini umunya lebih di bermanfaat pada industi rumahan atau UMKM. Jika di telaah lebih lanjut UMKM bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian, namun UMKM banyak terlupakan oleh pemerintah sehingga peran UMKM bagi perekonomian tidak terlalu terlihat. Salah satu pelaku usaha yang  memiliki eksistensi penting namun kadang “terlupakan”  dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal jika kita pahami lebih dalam, peran UMKM bukanlah  sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang  penting. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai  data empiris yang mendukung  bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Manfaat banyaknya UMKM beberapanya adalah : Pertama, berpotensi menambah industri yang besar dalam perekonomian. Kedua, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB yang signifikan yaitu sebesar 56% dari total PDB di tahun 2010 (Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, 2010).

Perkembangan UMKM terbukti merupakan penggerak utama dalam perekonomian yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, perkembangan industri berskala kecil ini umumnya masih mengalami rintangan yang dihadapi. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha berskala kecil ini adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh industri berskala kecil seperti UMKM. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan industri ini dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di butuhkan akses keuangan dari berbagai pihak. Seperti contohnya adalah peran Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengatur stabilitas moneter di Indonesia. Peran Bank Indonesia tidak boleh dianggap remeh, mengingat Bank Indonesia berberan sebagai otoritas moneter dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut sangat memberikan dampak yang luas terutama kebijakan terkait dengan pengembangan UMKM itu sendiri.

Menurut saya, kebijakan pemerintah dan OJK dalam menurunkan kredit ini cukup baik. Dimana kebijakan ini akan meningkatkan kredit yang mana kredit disini untuk mendorong stimulus perekonomian menjadi lebih baik. Dalam jangka pendek, akan meningkatkan kredit dan juga akan berdampak pada pendapatan dari bunga pinjaman yang juga akan meningkat. Dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan produksi. Namun, yang harus di perhatikan dalam kebijakan inidan harus tetap dijaga disini adalah pengawasan terhadap kredit yang terjadi. Dimana kredit tidak boleh boom, yang bilamana kredit boom maka akan meningkatkan resiko sistemik yang tinggi. Sehingga pengawasan kredit harus ditekankan. Hal yang perlu ditekankan lagi adalah syarat yang harus ditetapkan bagi peminjam atau kreditor, yaitu harus mempuyai rasio kredit bermasalah kurang dari 5%.

Pada akhir tahun 2015 inflasi yang terjadi 3,35% dan pada januari 2016 meningkat sebesar 0,51% dan menjadi 4,70%* (* asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN 2016). Inflasi pada akhir tahun 2015 menurun ditimbang inflasi tahun 2014. Dan seharusnya ketika inflasi yang terjadi menurun, seharusnya tingkat suku bunga simpanan juga harus turun. Secara inflasi juga turun, sehingga pada hakikatnya suku bunga simpanan juga turun. Namun yang terjadi justru sebaliknya, meskipun inflasi yang terjadi saat ini turun suku bunga deposito tetap naik. Mengapa? Karena terjadinya likuiditas yang menyebabkan bank terus menaikkan suku bunga deposito untuk menarik minat para nasabah untuk mendapatkan dana yang besar dari nasabah.

Pada tahun 2016 inflasi seharusnya tetap dijaga, seiring dengan menurunnya harga minyak dunia maka penggunaan biaya untuk bahan bakar transportasi juga rendah. Dampak positif dari menurunnya biaya yang rendah maka akan menurunkan juga inflasi terhadap barang – barang. Seperti halnya distribusi barang logistik ke beberapa wilayah yang mana ketika biaya distribusi cenderung turun maka harga dari komoditi tersebut juga turun. Sehingga inflasi yang terjadi juga akan cenderung menurun. Pada dasarnya terjadi inflasi daerah yang tinggi di beberapa wilayah juga disebabkan oleh biaya ingks distribusi logistik yang tinggi. Sehingga dengan adanya penurunan harga minyak dunia ini seharusnya direspon positif oleh upaya pemerintah dalam mengelola biaya transportasi dan ongkos barang logistik. Ketika ongkos dari distribusi tersebut turun,maka harga komoditinya juga turun. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M Juhro pada dasarnya harga komoditi barang logistic yang tinggi disebabkan oleh biaya atau ongkos krim transportasi logistik yang juga mahal. Contohnya saja ketika harga minyak dunia tinggi dan ada kenaikan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) semua harga mengalami kenaikan artinya inflasi yang terjadi melonjak tinggi. Karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut juga tinggi.

Suku bunga kredit bisa di turunkan jika jumlah biaya dana yang akan diberikan oleh perbankan ke nasabah juga menurun. Persentase pengaruh suku bunga kredit terhadap presentase biaya atau dana yang dikeluarkan oleh bank sebesar 60% , presentase ini cukup besar sehingga besaran inflasi sangat mempengaruhi suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang ditetapkan oleh bank. Maka dari itu, upaya pemerintah ke depan adalah mengontrol inflasi agar tetap stabil. Supaya perekonomian makin membaik seiring dengan perbaikan yang sekarang dilakukan. Perekonomian memang butuh stimulus untuk memacu perekonomian di sektor riil. Penurunan suku bunga kredit yang bisa dengan penurunan tingkat inflasi juga di dukung oleh adanya kebijakan pemerintah terhadap pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit melalui penurunan inflasi juga akan berdampak pada menurunnya suku bunga deposito. Namun sampai saat ini suku bunga deposito belum diturunkan karena bank membutuhkan banyak dana dari nasabah. Sehingga perekonomian sektor riil di harapkan  terpacu oleh adanya penurunan suku bunga kredit dan kebijakan peloggaran kredit oleh pemerintah.

Di Indonesia inflasi di anggap suatu hal yang menakutkan bagi masyarakat karena harga barang – barang yang meningkat membuat pendapatan riil mereka berkurang. Sehingga dengan pendapatan tetap yang mereka terima tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka seperti sebelum terjadinya inflasi. Namun di sisi lain sebetulnya inflasi bisa menjadi penstimulus dalam perekonomian. Seperti yang terjadi saat ini, perekonomian global sedang dalam keadaan lesu sehingga butuh adanya inflasi untuk mendorong daya beli nasyarakat agar pendapatan pemerintah meningkat dan cukup untuk memperbaiki perekonomian yang sedang lesu.

Dalam artikel kompas tanggal (29/2) menyebutkan bahwa kita harus cerdas dalam mengelola inlasi. Mengapa? Karena inflasi sendiri tidak selalu bersifat atau berdampak buruk terhadap perekonomian. Di negara jepang dan eropa justru suku bunga yang di tetapkan adalah minus, mengapa? Karena negara ini mengharapkan agar masyarakatnya menghabiskan pendapatannya untuk di belanjakan tidak untuk di tabung. Jadi ketika daya beli masyarakat terus dipacu oleh adanya inflasi maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak misalnya akan bertambah. Pendapatan pemerintah ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian sektor riil yang sedang lesu. Artinya inflasi di sini tidak hanya menjadi beban dalam perekonomian, namun negara eropa dan jepang memang sengaja memicu inflasi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara mereka.

Saat perekonomian mengalami kelesuan atau sedang mengalami perlambatan adanya inflasi ini justru di butuhkan, karena adanya infasi akan sangat berperan pada pengembalian kinerja pertumbuhan ekonomi sektor riil. Adanya inflasi tidak selalu harus menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat dan perekonomian. Seperti adanya inflasi idi negara jepang dan eropa dimana inflasi memang diadakan untuk memacu kinerja perekonomian. Sehingga perekonomian akan cenderung membaik karena pertumbuhan sektor riil yang juga membaik. Saat kinerja sektor rill tumbuh dengan baik dan belanja pemerintah di tambah karena bertambahnya pendapatan masyarakat maka ini akan menjadi jurus jitu untuk merubah perekonomian tumbuh lebih baik.

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang di butuhkan saat perekonomian sedang mengalami perlambatan ekonomi. mengapa? Karena kebijakn moneter ekspansif akan memacu kinerja perekonomian sektor riil menjadi lebih baik dan kebijakan fiskal memacu perekonomian dengan menambah anggaran belanja negara dengan pendapatan yang di dapatkan pasca inflasi di naikkan dan dengan tambahan surat hutang negara.meskipun dampak dari belanja negara yang di tambah adalah hutang pemerintah bertambah namun kebijakan ini di perlukan untuk sementara waktu agar perekonomian kembali membaik. Selain itu kebijakan moneter juga menurunkan suku bunga acuan kredit atau BI rate. Kebijakan ini juga di tujukan untuk memacu perekonomian sektor riil, dimana dengan suku bunga kredit yang murah di harapkan agar banyak industri – industri maupun UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) yang meminjam dana di  bank.

Ketika inflasi yang tinggi menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat dan erekonomian, akan lebih menakutkan lagi jika inflasi yang rendah namu daya beli masyarakat juga ikut rendah. Implikasi atau dampak yang di timbulkan justru tidak baik juga untuk perekonomian. Pada tahun 2015 saja inflasi yang terjadi hanya sebesar 3,35 persen, inflasi ini di nilai cukup rendah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika inflasi di tahun 2015 rendah daya beli masyarakat juga ikut rendah, berbanding terbalik dengan ketika inflasi yang terjadi tinggi daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Akibat dari daya beli masyarakat maupun konsumsi rumah tangga yang tidak meningkat meskipun inflasi yang terjadi cukup rendah akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang rendah pula yaitu hanya sekitar 4,7%. Ini berarti inflasi yang rendah justru tidak juga berdampak baik dalam perekonomian. Bukan harus adanya inflasi yang tinggi maupun yang rendah, namun yang perlu di pastikan adalah inflasi yang stabil. Dan efek yang di timbulkan lagi adalah nilai tukar, yang mana nilai tukar juga berpengaruh terhadap kinerja sektor riil.

Stabilitas inflasi maupun nilai tukar akan mencegah perekonomian terjadi overheating, pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai tentu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan unutk mencapainya pemerintah maupun lembaga – lembaga otoritas moneter maupun fiskal harus tetap menjaga inflasi dan nilai tukar tetap stabil. Dalam menjaga nilai tukar, bank Indonesia harus menjaga terjadinya akses demand oleh valuta asing, hal ini dilakukan dengan pengefektifan kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Selain itu pihak bank Indonesia juga harus menerapkan kebijakan soft capital control artinya devisa hasil ekspor harus di jaga agar tetap efektif, hal ini menjadi penting ketika perekonomian global seperti saat ini dimana perekonomian sedang mengalami gejolak yang menimbulkan ketidakpastian.

Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan seperti saat ini menyebabkan situasi pasar uang menjadi tidak menentu. Sudah saatnya pihak Bank Indonesia menerapkan soft capital control, pihak bank Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Mengapa? Seperti yang kita tahu kebijakan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter selalu berdampak kontraktif terhadap perekonomian. Sehingga pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam mengendalikan inflasi juga harus mempertimbangkan pengangguran yang akan terjadi akibat inflasi yang tinggi.

Memang pada saat ini, daya beli masyarakat turun atau rendah. Dan rata – rata daya beli masyarakat ini turun akibat inflasi yang tinggi pada harga pangan. Iflasi yang tinggi pada harga bahan pangan ini juga akan berdampak pada kemiskinan yang justru akan semakin meningkat, banyak masyarakat kalangan bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya karena harga yang terlalu tinggi. Memang saat sekarang ini bahan pangan menjadi barang yang sangat mahal, Indonesia serba kekurangan akan bahan pangan. Sekarang semua yang di makan dan di pakai oleh diri kita serasa tak ada yang made in Indonesia,  semua impor segala sesuatunya impor. Seakan – akan bangsa ini tak punya jati diri untuk bisa menghidupi negaranya sendiri. Lalu kemana hasil pan negara ini? Dibawa kemana? Lahan persawahan di nilai cukup banyak di banding negara jepang, koreaa, maupun china. Namun kemana hasil pertanian kita seakan akan hasil pertanian lenyap dan kita di suapi oleh bahan angan impor yang kesehatan dan kesegarannya jauh disbanding dengan bahan pangan di negeri sendiri. Pengurangan sifat konsumif akan barang impor akan membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dimana ketika kita mengurangi impor maka anggaran belanja pemerintah untuk barang impor akan berkurang. Biaya belanja dari hasil berkurangnya bahan pangan impor bisa di gunakan dengan hal – hal yang lain. Misalnya infrastruktur untuk mengatasi inflasi daerah karena biaya yang harus dikeluarkan untuk distribusi barang meningkat dengan membangun jalan darat ke beberapa pulau. Sehingga akan menekan inflasi yang tinggi di beberapa daerah karena biaya transportasi yang tinggi, maka inflasi di Indonesia ini akan merata. Tidak adanya lagi ketimpangan yang terjadi akibat inflasi yang tidak merata.

Nur Bidayah, Moneter 2013 Universitas Jember

Categories: Nur Bidayah