DIBALIK
INFLASI DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
Oleh
Suci Arvilia
130810101122
Monetary 2013
Gejolak
ekonomi apa saja saja yang selalu membuat masyarakat resah? Jawaban pertama
adalah krisis ekonomi. Dapat kita berikan permasalahn yang kecil dari dalam negeri
dimulai dari pada masa kepresidenan susilo bambang yudoyono mengalami beberapa
vase dalam peningkatan pada harga, kondisi tersebut dimulai dari terjadinya
peningkatan pada Bahan bakar minyak sehingga berdampak pada harga – harga
barang lainnya. Kenaikan harga BBM beriringan dengan meningkatnya harga minyak
internasional.
Kenaikan
harga BBM berdampak pada harga barang lain dikarenakan di indonesia memiliki
distorsi yang pendek antara daerah satu dengan yang lainnya, pulau satu dengan
pulau lainnya. Jarak antar wilayah tersebut yang dapat menyebabkan harga barang
– barang lain utamanya barang bersifat komoditas memiliki biaya distribusi yang
tinggi. Secara tidak langsung akan berdampak pada harga barang itu sendiri. Kenaikan
harga barang – barang komoditas dalam masyarakat memicu juga terhadap
ekspektasi yang tinggi.
Ekspektasi
merupakan pemikiran masyarakat akibat adanya kenaikan harga tersebut. Pemikiran
– pemikiran yang tidak seharusnya difikirkan diluar kejadian menjadi timbul
dalam masyarakat akan kecemasan berkurangnya jumlah penawaran barang, sehingga
masyarakat dalam waktu yang singkat akan meningkatkan daya belinya, namun daya
beli tersebut tidak langsung dikonsumsi semuanya melainkan melakukan
penyimpanan atau penimbunan, sehingga penawaran yang seharusnya memenuhi
menjadi tidak terpenuhi dan tidak semua orang yang mampu membeli tidak dapat
mendapatkan barang yang diinginkan (ketidakadilan ekonomi).
Fenomena
panic buying yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri yang memicu kenaikan
harga barang akibat adanya scarcity barang tersebut, pihak – pihak yang
berfikir untuk merauk keuntungan akan memanfaatkan kondisi ini. Sehingga
menghimpit konsumen mau tidak mau akan tetap membeli meskipun harga barang
tersebut mahal bahkan bisa jadi naik secara 100%. Namun disisi lain akan ada
pihak yang tanpa melihat apa yang terjadi sebenarnya dan akan menyalahkan
pembuat kebijakan dan masyarakat tanpa menau yang terjadi hanya bisa melakukan demo
dengan alasan pemerintah yang menaikkan harga BBM, serta barang – barang
komoditas lainnya. Ulasan diatas merupakan salah satu contoh kondisi kenaikan
harga tanpa melihat backward kondisi dibelakang atau kondisi riilnya.
Kenaikan
akan harga secara umum dapat menunjukkan terjadinya inflasi, atas dasar harga
keseluruhan atau bukan hanya harga satu barang . Inflasi dapat dipengaruhi oleh
faktor dalam negeri maupun luar negeri. Faktor dalam negeri yang dapat memicu
inflasi yaitu tingkat suku bunga, kenaikan harga BBM, penawaran yang lebih
kecil dari permintaan, maupun ekspektasi dari masyarakat yang berlebihan.
Sedangkan dari luar negeri yaitu adanya kenaikan pada harga import bahan baku
dalam produk sehingga akan memicu kenaikan harga pada barang yang akan
diproduksi dalam negeri, selain itu terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah
laur negeri sehingga menyebabkan inflasi negara lain. Namun yang perlu
diperhatikan apabila terjadi pada inflasi akibat penawaran karena dampaknya
lebih besar dibanding dengan cost push inflation.
Suatu Negara melalui Otoritas Pemerintahan berkepentingan untuk
membuat kebijakan dalam solusi
permasalahan kekurangan penawaran atau kelangkaan stock, disparitas
harga, dan fluktuasi harga barang – khususnya bahan pokok dalam negeri. Pemerintah
Indonesia
mengkategorikan 14 komoditas kedalam kategori bahan pokok, yaitu: beras, cabai ,kedelai
bahan baku, tempe, bawang merah, minyak goreng, gula ,tepung terigu, , daging
ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, ikan kembung, ,ikan
tongkol/tuna/cakalang dan ikan bandeng.
Permasalahan kelangkaan stock, fluktuasi komoditas bahan
pokok, dan disparitas menjadi perhatian serius Pihak Pemerintah untuk menentukan
kebijakan. Scarcity atau Kelangkaan stock terjadi apabila disuatu daerah
mengalami penurunan dan kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan berbagai komoditas
bahan-bahan pokok secara terus menerus /kontinu untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi masyarakat akan berbagai komoditas bahan-bahan pokok tersebut.
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan
masalah kelangkaan stock ini, antara lain: dari sisi petani yang mengalami kegagalan
panen untuk komoditas hasil pertanian, serta faktor alam, dan masalah dalam kelemahan
manajemen distribusi.
Manajemen distribusi berbagai barang utamanya komoditas
bahan pokok merupakan salah satu fokus pemerintah dan isu penting dalam masalah
sistem logistik nasional, yang memastikan kelancaran dalam pendistribusian
komoditas bahan pokok dari daerah yang basis atau surplus dari produsen untuk
dikirim ke daerah kurang atau minus yang
merupakan daerah padat penduduk seperti
daerah perkotaan yang banyak melakukan konsumsi. Riilnya sistem manajemen
logistik yang baik akan melakukan pemastikan kelancaran dalam distribusi
komoditas bahan pokok dari berbagai daerah produsen ke daerah-daerah non basis
/ konsumen setiap saat, sepanjang pengiriman dengan rentan waktu secara
berkesinambungan.
Perbedaan harga atau sering kita kenal disparitas harga
terjadi apabila ada perbedaan harga yang sangat signifikan ada yang tinggi dan
ada yang rendah atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu
antardaerah. Masalah Disparitas harga akan berdampak serta memberikan
efek “ketidakadilan” dan kesejahteraan masyarakat antardaerah. Berabagai komoditas bahan
pokok yang sama, misalnya bawang merah dan cabe, dimana penduduk di
daerah-daerah Nusa Tenggara, akan membayar hingga harga 5 kali lipat lebih
mahal daripada penduduk di Solo untuk mendapatkan bawang merah dan cabe. Padahal
sama-sama warga Negara Indonesia, dan hidup di masa kemerdakaan, namun harus untuk
mendapatkan barang tersebut perlu mengeluarkan uang yang lebih besar, hal
tersebut tentunya akan mengurangi utilitas tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi
suatu barang bahkan selain bahan kebutuhan pokok. Masyarakat membutuhkan
kehadiran ketegasan dari otoritas pembuat kebijakan dalam Negari untuk
mengatasi berbagai persoalan ekonomi terutama dalam logistic yang sangat
berpengaruh terhadap disparitas harga komoditas bahan-bahan pokok.
Di tahun 2016 ini terulang kembali, Distorsi dalam lemahnya
sistem distribusi yang dapat men terjadinya disparitas harga ini.
Dampak adanya kelemahan dalam sistem
distribusi ini dsangat simultan baik dalam kelangkaan barang /stock ataupun dispartias harga. Lalu Mengapa sampai
saat ini tetap terjadi? Kelangkaan stock akan memicu peningkatan harga
utamanya harga pokok, dampak lanjutan peningkatan
harga akan memperlebar disparitas harga dan ujungnya pada inflasi. Kelancaran
dalam proses alur distribusi dapat memberikan jaminan dalam ketepatan stock
serta mampu mengendalikan disparitas dan fluktuasi harga komoditas bahan-bahan
pokok. Selain itu, fluktuasi harga bahan-bahan pokok turut memberikan
kontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah dan nasional. Apalagi
Tingkat inflasi yang fluktuatif, cenderung tinggi, akan berdampak pada
stabilitas ekonomi secara fundamental. Solusi sistem logistik nasional melalui
perbaikan baik dalam distorsi maupun sistem distribusi komoditas bahan-bahan
pokok menjadi fokus perhatian yang serius bagi Pemerintah untuk menentukan
kebijakan yang tepat , Pemerintah “hadir” untuk Negara dan di tengah-tengah masyarakat dalam mengatasi berbagai
persoalan disparitas, kelangkaan stock, dan fluktuasi harga komoditas
bahan-bahan pokok yang dibutuhkan sehari-sehari oleh masyarakat .
Secara umum aktivitas dalam distribusi logistik merupakan manajemen alur pergerakan barang,
baik pergerakan dari pemasok supplier bahan baku ke perusahaan manufaktur (inbound
logistics or upstream), maupun pergerakan barang dari manufaktur ke masyarakat yang menjadi konsumen
(outbound logistics or
downstream). Selain itu, dalam manajemen logistik juga dapat mengelola
pengembalian (return) barang dari konsumen ke pengecer (retailer),
dari retailer berlanjut ke
pedagang besar (wholesaler), dan dari wholesaler ke perusahaan, maupun dari perusahaan ke pemasok/supplier. Didalam manajemen
logistik, pengelolaan logistik pengembalian barang ini dikenal dengan reverse
logistics.
Dalam konteks supply chain management, alur saluran
distribusi barang merupakan salah satu pilihan keputusan stratejik. Alur saluran
distribusi akan menjamin dan memastikan produk dari manufaktur atau produsen
diserahkan ke masyararakat atau konsumen dengan kuantitas, kualitas, tempat,
penerima, waktu, dan biaya yang tepat dan sesuai dengan umum tanpa ada
perbedaan. Seharusnya aluran distribusi merupakan salah satu bentuk
daripemilihan strategi pemasaran, untuk memastikan produk-produk perusahaan
sampai ke masyarakat konsumen melalui saluran distribusi yang efektif dan efisien.
Pilihan distribusi dapat dilakukan perusahaan dapat memilih sistem distribusi
dalam bentuk distribusi secara langsung (direct distribution channel)
atau distrbusi secara tidak langsung (indirect distribution channel).
Perusahaan menggunakan direct distribution channel apabila perusahaan menjual produk-produknya
secara langsung ke konsumen akhir tanpa perantara. Dalam distribusi langsung perusahaan
tidak memerlukan distributor dalam bentuk wholesaler atau retailer.
Sebaliknya Perusahaan perlu menggunakan indirect
distribution channel apabila dalam menjual produk-produknya perusahaan
menggunakan distributor.
Seiring dengan adanya kemajuan teknologi misalnya e-commerce
mendorong perusahaan-perusahaan memilih strategi direct distribution channel
dengan menggunakan last-mile delivery untuk menghemat biaya distribusi,
meskipun sebenarnya tidak murni direct distribution.
Perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan strategi direct distribution
tetap memerlukan “distributor” dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan
pengelola e-commerce atau perusahaan 3PL yang mengelola pergudangan dan
distribusi. Hal ini dapat dailakukan karena perusahaan-perusahaan yang
menerapkan strategi tanpa distributor mengharuskan berhubungan dengan banyak
pelanggan. Dengan penggunaan distributor, perusahaan-perusahaan cukup
berhubungan langsung dengan distributornya. Urusan hubungan dengan
pelanggan akan dikelola langsung oleh distributornya.
Untuk membuktikan “kehadiran Negara” dalam mengatasi
persoalan distribusi bahan-bahan pokok, Kementerian Perdagangan telah membangun
Pusat Distribusi Regional di beberapa lokasi potensial untuk mendukung
implementasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan MP3I dalam konteks
pengembangan koridor ekonomi Indonesia.
Pusat Distribusi Regional (PDR) ini merupakan salah satu
inisiasi stratejik Sislognas dalam konteks infrastruktur logistik barang
nasional. Selain PDR, Kementerian Perdagangan juga membangun Pusat
Distribusi Provinsi (PDP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No. 48/M-DAG/PER/8/2013, Pusat Distribusi adalah tempat yang
berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus
barang baik antar kabupaten dan kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar
dalam negeri dan pasar luar negeri.
Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang
berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa kabupaten dan kota yang
memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, yang dapat bersifat
kolektor, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan
antarpulau.
Pusat Distribusi Regional (PDR) merupakan salah satu
subsistem jaringan yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyokong bagi Pusat
Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di setiap propinsi dalam hal pemenuhan
dan penyaluran kebutuhan maupun hasil produksi daerah. PDR berada dalam naungan
Kementerian Perdagangan.
Bentuk hubungan
hubungan antara PDR dengan PDP dalam sistem distribusi nasional secara rinci
dapat dijelaskan sebagai berikut (Kementerian Perdagangan, 2013):
- Pusat Distribusi Regional akan mengumpulkan data mengenai kebutuhan komoditas di tiap provinsi layanannya.
- Data persediaan komoditas pada Pusat Distribusi Provinsi di setiap propinsi dikumpulkan dan diagregatkan menjadi data persediaan regional untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.
- Pusat Distribusi Regional akan mencari pasokan untuk menutupi kekurangan pasokan di provinsi yang dinaunginya.
- Pusat Distribusi Regional menjadi pusat konsolidasi dalam hal pemesanan komoditas ketika kuota pemesanan di Pusat Distribusi Provinsi yang membutuhkan tidak mencukupi untuk melakukan pemesanan secara mandiri.
Inflasi dan
pengangguran
adalah masalah jangka pendek dalam
perekonomian. Inflasi sendiri diartikan sebagai
meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu
atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali
bila kenaikan itu meluas (atau
mengakibatkan
kenaikan harga) pada barang lainnya. Semua negara di dunia selalu menghadapi
permasalahan inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa
inflasi
yang terjadi pada suatu
negara dapat digunakan sebagai indikator
baik buruknya perekonomian
suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai
4
persen dikatakan tingkat inflasi
yang rendah.
Tingkat inflasi yang berkisar antara 7
sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Inflasi
yang
sangat tinggi tersebut disebut hiperinflasi
(hyper inflation)[1].
Tujuan negara membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka
masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara di manapun. Inflasi dan pengangguran adalah
dua masalah ekonomi yang utama yang sering
dihadapi oleh masyarakat suatu negara. Jika masalah inflasi dan pengangguran tidak
terkendali, maka kedua masalah
tersebut dapat mewujudakan efek buruk
baik
yang bersifat ekonomi, sosial,
politik serta lingkungan dan budaya. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut, secara sederhana
yakni secara ekonomi
makro
diperlukan
berbagai kebijakan
ekonomi yang komprehensif. Dalam teori kurva Phillips,
pengangguran yang tinggi memang akan cenderung
mengurangi inflasi.
Namun
yang
menarik
di Indonesia
fenomena yang sering terjadi adalah ketika pengangguran tinggi tingkat inflasi juga masih tetap
tinggi.
Padahal, tujuan
yang selalu dikehendaki untuk kedua masalah tersebut adalah rendah[2].
Referensi :
Jurnal Biro analisa APBN
0 komentar:
Posting Komentar