HARMONISASI KEBIJAKAN
MONETER DAN FISKAL
Oleh:
Fatchur Rozi
Harmonisasi kebijakan moneter dan
fiskal merupakan suatu strategi kebijakan yang bersifat komperhensif dan
integratif. Kebijakan yang bersifat komperhensif dan integratif ini tentunya
bisa berdampak pada kondisi makroekonomi. Kebijakan ini dinilai cukup efektif
dalam memberikan arah kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan efektif karena
dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, hal ini tidak terlepas dari
bahwa terdapat suatu korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara sektor
moneter dan sektor fiskal dalam perekonomian. Sektor fiskal dan sektor moneter
mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat kaitananya karena sektor
moneter berkaitan dengan sektor di pasar uang sedangkan sektor fiskal berkaitan
dengan perekonomian dan keseimbangan di sektor pasar barang. Sebelum saya
mengomentari atau mereview
harmonisasi kebijakan fiskal dan meneter maka perlu dipahami suatu kajian
teoritis secara umum mengenai apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan
moneter?.
Secara umum dari buku teks ekonomi
yang saya baca, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dijalankan oleh
pemerintah yang bertindak sebagai otoritas fiskal dalam mempengaruhi sisi
pengeluaran dan penerimaan. Pengeluan pemerintah tercermin dari variabel
Goverment Expenditure sedangkan variabel penerimaan sebagian besar diperoleh
dari pajak, oleh karena itu kebijakan fiskal sering disebut sebagai kebijakan
anggaran. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh
otoritas moneter (Bank Sentral) dalam hal ini jika di negera kita yang bertindak
sebagai otoritas moneter adalah Bank Indonesia dalam mempengaruhi jumlah uang
yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal bertujuan untuk
mempengaruhi sektor riil sedangkan kebijakan moneter berfungsi untuk
mempengaruhi pasar uang. Kedua kebijakan ini memiliki kesamaan tujuan umum
yaitu untuk meningkatkan oitput perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan juga menjaga tingkat kestabilan ekonomi seperti melalui
pengendalian inflasi guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Antara sektor fiskal dan sektor
moneter terdapat keterkaitan yang sangat erat dimana sektor moneter akan
membentuk tingkat keseimbangan di pasar uang sedangkan sektor riil atau fiskal
akan membentuk keseimbangan di pasar barang dimana perpotongan keduanya akan
menghasilkan suatu tingkatan keseimbangan umum. Tingkat keseimbangan umum ini
diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan output, pendapatan, dan
kesempatan kerja di dalam masyarakat. Jika memang ini dapat dicapai bukan tidak
mungkin pertumbuhan ekonomi akan mampu tumbuh secara memuaskan baik secara
kuantitatif ataupun kualitatif.
Oleh karenanya untuk mencapi
pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah dan otoritas moneter perlu merumuskan
suatu kebijakan yang mampu meredam
gejala resesi global yang sedang melanda negara-negara dunia. Pemerintah
sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah
lembaga yang sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang
terkendali dan tepat sasaran. Kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi yang
harmonis dari kedua lembaga tersebut tentu akan memberikan banyak manfaat dalam
mengatasi gejolak perekonomian yang terjadi saat ini.
Contoh riil yang dapat digambarkan
untuk melihat hubungan yang erat antar sektor
adalah siskal dan moneter adalah terkait kebijakan pelonggaran di sector
moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter. Kebijakan tersebut dapat
berdampak terhadap sector lainnya seperti sector riil yang mencerminkan
sektor fiskal juga berkembang karena
tingkat investasi diharpakan dapat meningkat melalui penurunan tingkat suku
bunga dan kebijakan moneter eksapnsif yang berciri dengan menambah jumlah uang
yang beredar tentu akan memudahkan para investor dalam menadapatkan dana dan modal tersebut.
Pengawasan dan pengendalian control
aliran dana keuangan dan modal tersebut dapat dijalankan agar setiap penggunaan
dana investasi dapat diarahakan ke sektor yang produktif sehingga efek
multiplier bagi perekonomian dapat dengan jelas dilihat, dan dirasakan
kemanfaatannya. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi bukan hanya suatu gambaran
kuantitas saja terkait peningkatan output nilai total pertumbuhan perekonomian
secara agregat tapi juga menujukkan
kualitas dan mampu menginterpretasikan kondisi riil masyarakatnya
Di dalam suatu artikel berita online
yang pernah saya baca terkait harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter
menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan
bahwa kebijakan kordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai sudah cukup
baik. Penilaian ini memang cukup beralasan mengingat beberapa publikasi data
riil menujukkan salah satu tolok ukur kebijakan tersebut melalui tingkat
inflasi menujukkan kecenderungan yang cukup stabil. Bahkan selama bulan
Februari telah terjadi inflasi negatif sebsar minus 0,09 persen atau telah
terjadi deflasi sebesar 0,09 persen. Koordinasi yang selama ini dilakukan
melalui koordinasi 3 lembaga yang meliputi Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu inovasi gebrakan harmonisasi kebijakan fiskal
dan moneter yang patut untuk di apresiasi. Ketiga lembaga dimana Pemerintah
sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang
menjalankan kebijakan di sektor moneter yang bersifat makroprudensial dan
Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan kebijakan moneter yang bersifat
mikroprudensial seperti pengawasan terhadap perbankan merupakan contoh suatu
bentuk kerjasama yang memeang perlu diselaraskan dalam menjalankan harmonisasi
kebijakan fiskal dan moneter agar kedua kebijakan tersebut dapat lebih terarah
dan terkendali.
Salah satu indikator yang perlu diapresiasi dari realsisasi kerjasama
tersebut adalah terkait dengan peningkatan aliran modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) yang
cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Aliran dana masuk asing sangat
diperlukan guna peningkatan terhadap investai karena negara kita adalah negara
yang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk investasi terutama investasi
di sektor yang produktif agar pertumbuhan ekonomi baik secara kuantitati dan
kualitatif dapat tercapai dengan mudah.
Peningkatan FDI tersebut juga dapat diikuti dengan kebijakan-kebijakan
lainnya bersifat insentif seperti pemberian Tax
Allowance atau Tax Holiday kebijakan
yang bersifat intensif yang diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga ini
tentu akan sangat merangasang peningkatan arus FDI ke dalam negeri. Guna
mendukung dan memberikan nilai kemanfaatan daria adannya arus FDI kedalam negeri
tentunya di sektor fiskal harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur
publik. Dalam hal ini, penyediaan infrastruktur publik adalah ikewajiban dari
pemerintah tetapi melalui kebijakan invoasi Public
Private Partnership, masalah ketidaktersediaan modal dan dana dapat
dihindari atau setidaknya diminimalisir.
Jadi sektor riil terkait pengadaan
infrastruktur publik merupakan bagian yang integral dalam mendukung dan
menakomodir arus FDI yang masuk kedalam negeri agar laangsung bernilai
produktif untuk sektor investasi. Selain itu terobosan kebijakan dibidang
anggaran yang disebutkan di dalam artiket tersebut adalah dengan mengubah pola
belanja di APBN, diman belanja negara di awal tahun akan dipercepat. Kebijakan
ini mungkin diilhami dari pengalaman tahun lalu dimana dana APBN banyak yang
masih belum terserap maksimal akibatnya, banyak yang mengangagp realisasi
pertumbuhan ekonomi yang cukup jauh dari target awal disebabkan oleh masalah
penyerapan anggaran APBN yang tidak maksimal tersebut. Percepatan anggaran di
awal periode ini diharapkan mampumeningkatan efektifitas penggunanaan dana,
karena bisaanya semakin banyak anggaran dalam APBN yang dikeluarkan akan
memberikan efek multiplier positif bagi perekonomian. Momentum diawal tahun
tersebut dapat dijadikan sebagi momentum untuk memaksmilkan penggunaan anggaran
yang tersedia. Sehingga pemerataan anggaran dapat tercipta, dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi dapat dicapai
Di sektor riil realisasi pertumbuhan
ekonomi tersebut juga dapat didukung melalui pengeluaran pemerintah dan swasta
yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta dan pemerintah turut
mendongkrak perekonomian. Terutama pengeluaran di sektor swasta, harus mendapat
perhatian karena kita tidak hanya bisa bertopang pada sektor pengeluaran
pemerintah. Pengeluaran sektor pemerintah biasanya digunakan untuk pembangunan
sarana dan dan prasaran fasilitas public. Dengan adanaya peningkatan
pengeluaran di sektor pemerintah tersebut tentu akan berdampak eksternalitas
terhadap sektor lainnya, terutam sektor swasta karena kecenderungannya jika
infrastruktur dan fasilitas public memadai maka motivasi untuk sektor swasta
dalam investasi akan meningkat.
Jadi sebenarnnya terdapat korelasi
yang saling menguatkan antara pengeluaran pemerintah dengan pengeluaran di
sektor swasta dengan catatan pengeluaran pemerintah tersebut untuk sektor yang
lebih produktif maka dampaknya akan semakin besar. Pengendalian di sektor
moneter seperti di sebutkan di dalam artikel tersebut bahwa tingkat GWM juga
diturunkan sebagai bentuk pelonggaran kebijakan di sektor moneter. Penurunan
tingkat GWM tersebut juga mengindikasikan bahwa kondisi sektor keuangan dinilai
cukup stabil dan jarang mengalami masalah likuiditas yang ditunjukkan dengan
penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah.
Kesimpulan yang dapat diambil dari
pemaparan tersebut adalah setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan baik
kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik jika ada
suatu koordinasi dan teamwork yang solid antar lembaga yang mempunyai wewnang
dalam hal ini pemerintah di sektor fiskal, Bank Indonesia dan OJK di sektor
moneter. Koordinasi dan kerjasama yang solid dapat tercermin dari adanya
harmonisasi kebijakan, dimana setiap kebijakan yang dijalankan saling konvergen
dan tidak menghalangi atau menghambat
satu sama lain.
0 komentar:
Posting Komentar