FLUKTUASI
INFLASI DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
Oleh
Zannatul Maulida
Konsentrasi
Moneter, Ekonomi Pembangunan, Universitas Jember
INFLASI
Menurut Bodie dan
Marcus (2001:331) inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan
jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa
moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang
secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi
adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya
berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi mengalami peningkatan, maka
harga barang dan jas adi luar ngeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang
dan jasa tersebut memicu turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi
dapat menyebabkan menurunnya nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa
secara umum.
Dampak dari terjadinya
inflasi yaitu inflasi menurunkan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat
miskin yang tidak mempunyai tabungan untuk mengendalikan inflasi, tingginya
inflasi menghambat untuk investasi produktif dalam jangka panjang dikarenakan
tingginya ketidakpastian, akantetapi mendorong investasi dalam jangka pendek,
dan dalam jangka panjang akibat dari tingginya inflasi dapat menyebabkan
petumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.
Kebijakan Moneter Inflation Targeting Framework (ITF)
merupakan kerangka kerja yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk
mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit
ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia (BI). Ada empat prinsip dasar
dalam kebijakan moneter Inflation
Targeting Framework (ITF) yaitu :
1.
Mempunyai target utama, yaitu sasaran
target inflasi yang dijadikan sebagai prioritas dalam pencapaian (overriding objective) dan sebgai acuan
(nominal anchor) untuk kebijakan moneter.
2.
Bersifat sebagai antisipasi (preemptive or forward looking) dengan
mengarahkan kebijakan moneter saat ini untuk mencapai sasaran target inflasi ke
depan.
3.
Berdasarkan pada analisis, prakiraan dan
peraturan dari kebijakan tertentu dalam menetapkan pertimbangan respon
kebijakan moneter (constrained discretion).
4.
Sesuai dengan prinsip tata kelola yang
sehat (good governance) dengan kejelasan tujuan, konsistensi,
transparan dan berakuntabilitas.
Manfaat dari penerapan Inflation Targeting Framework (ITF)
yaitu :
1.
Kebijakan moneter secara lebih jelas dan
terfokus.
2.
Komunikasi, transparansi, dan
akuntabilitas diperkuat.
3.
Membantu dalam menurunkan atau
mengarahkan harapan dari inflasi dan jauh lebih baik dalam mengatasi kejutan
inflasi.
4.
Membantu dalam menurunkan volalitas
output dalam jangka menegah.
5.
Sudah terbukti dalam menghadapi kejutan
guncangan ekonomi yang kurang menguntungkan.
6.
Relative fleksibel dalam mengakomodasi
kejutan inflasi temporer yang tidak mengganggu pencapaian sasaran inflasi
jangka menengah.
7.
Sejalan dengan independensi bank sentral
dalam melaksanakan kebijakan moneter.
Tingkat inflasi yang
rendah dan stabil merupakan syarat dasar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran Bank
Indonesia (BI) selaku bank sentral Indonesia dalam mengontrol tingkat inflasi,
control Bank Indonesia (BI) sangat terbatas karena tingkat inflasi dipengaruhi
oleh beberapa banyak faktor. Maka, Bank Indonesia (BI) akan tetap mengeluarkan mengenai
assessment menegenai perkembangan kondisi perekonomian khususnya terhadap
tekanan oleh inflasi. Inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan moneter
saja, melainkan juga dengan kebijakan ekonomi makro lain seperti kebijakan
fiscal, serta kebijakan dalam sector riil.
Upaya pengendalian
inflasi, sasaran akhir dari kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di masa depan
pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Dikarenakan kecenderungan
perkembangan bank sentral di dunia yang banyak yang beralih untuk memfokuskan
diri dalam upaya pengendalian inflasi. Alasan yang mendasari adanya perubahan
yaitu pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa
dalam jangka panjang kebijakan moneter mempengaruhi tingkat inflasi,
sedangkan kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil seperti
pertumbuhan output maupun tingkat pengangguran. Kedua, pencapaian inflasi yang
rendah merupakan syarat dasar untuk tercapainya sasaran instrument ekonomi
makro lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (full employment) dan penyediaan lapangan
kerja secara luas. Ketiga, penetapan tingkat inflasi yang rendah sebagai tujuan
akhir dari kebijakan molneter yang menjadi nominal
anchor sebagai kegiatan ekonomi. Strategi yang di gunakan Bank Indonesia
dalam mencapai sasaran inflasi di tingkat yang rendah yaitu mengkaji
efektivitas instrument moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan
sasaran akhir dari kebijakan moneter, mengidentifikasi variable yang
menyebabkan tekanan inflasi, serta memformulasikan respon dari kebijakan
modern. Sebagai sasaran akhir dari laju inflasi diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai
sasaran akhir dari kebijakan moneter dan laju inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai
sasaran operasional. Terdapat dua pengertian dari inflasi inti (core atau underlying inflation). Pertama, inflasi inti (core atau underlying inflation) digunakan sebagai komponen inflasi
yang cenderung bersifat tetap atau persisten
component dalam setiap pergerakan laju inflasi dan yang kedua inflasi inti (core atau underlying inflation)
digunakan sebagai kecenderungan perubahan harga secara umum (generalized component).
Dalam
pengoprasionalnya, Bank Indonesia (BI) tidak menggunakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai
acuan dalam mengendalikan kebijakan moneter, namun menggunakan inflasi inti.
Dikarenakan inflasi inti (core atau
underlying inflation) dapat memberikan signal yang tepat dalam mengatur
kebijakan moneter. Seperti contoh dalam kasus, terjadi gangguan dalam
permintaan (demand shock) yang
menyebabkan inflasi tinggi, maka respon dari Bank Sentral yaitu akan
mengetatkan jumlah uang yang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Kebijakan
yang dikeluarkan oleh Bank Sentral tersebut, harus menyesuaikan dengan keadaan
dinamika pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian. Contoh kasus yang sebaliknya,
dimana tingginya inflasi dikarenakan menurunnya sisi penawaran (supply side), misal terjadi kenaikan
harga makanan yang dikarenakan oleh musim kering, maka jika Bank Sentral
mengeluarkan kebijakan untuk memperketat uang maka kondisi ini dapat
memperburuk atau menurunkan tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga respon
yang harus dilakukan oleh Bank Sentral ialah melonggarkan kebijakan likuiditas
perekonomian justru diperlukan untuk merangsang peningkatan penawaran.
Dalam menetapkan
target, Bank Indonesia (BI) menggunakan Indeks
Harga Konsumen (IHK) sebagai titik targetnya. Alasan mengapa dipilihnya Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai
target yang digunakan oleh Bank Sentral
yaitu merupakan alat ukur atau indicator yang tepat dalam mengukur
tingkat kesejahteraan masyarakat, karena Indeks
Harga Konsumen (IHK) digunakan untuk mengukur indeks biaya hidup konsumen.
Data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang
reliable jika dibandingkan dengan indeks harga lain, sehingga hasil pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) selalu
memiliki kualitas yang lebih baik dan tersedia secara tepat waktu.
Tekanan terhadap
inflasi dilihat dari asalnya dibedakan menjadi dua yaitu terdiri dari berasal
dari dalam negeri (domestic pressures) dan berasal dari
luar negeri (external pressures). Tekanan dalam negeri biasanya disebabkan oleh adanya
gangguan dari sisi penawaran dan permintaan serta kebijakan yang dikelurakan
oleh isntansi lain di luar Bank Indonesia, seperti kebijkan pemerintah dalam
pengahapusan subsidi, pajak, dll. Gangguan dari sisi penawaran dapat disebabkan
oleh terjadinya bencana alam, gangguan proses distribusi yang tidak lancar dan
adanya kerusuhan social yang mengakibatkan terputusnya pasokan dari luar
daerah. Sedangkan gangguan dari sisi permintaan yaitu jika otoritas moneter
menerapkan kebijakan uang longgar. Dan tekanan inflasi dari external pressures (berasal dari luar
negeri) biasanya gangguan dari sisi kondisi perekonomian global.
Dalam pasal 58
Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI) yang baru disebutkan bahwa Bank
Indonesia (BI) wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka
melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat rencana
kebijakan dan menetapkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi
perekonomian dan keuangan. Pengumuman tersebut mengandung makna yang penting
dalam tranparansi dan menunjukkan komitmen Bank Indonesia (BI) dalam
mengendalikan laju inflasi. Bagi masyarakat, target dan sasaran kebijakan
moneter tersebut dapat menjadi arah mengenai kondisi perekonomian di masa yang
akan datang sehingga masyarakat dapat merencanakan kegiataan perekonomian
mereka dengan lebih baik. Dalam jangka menengah dan panjang, laju inflasi
diharapkan bisa ditekan sebesar 5%. Dalam jangka pendek inflasi dipertahankan
dibawah sigle digit. Namun, dengan berbagai kebijakan dalam menyesuaikan harga
barang yang dikendalikan oleh pemerintah dapat memberi tekanan inflasi secara
signifikan.
Hiperinflasi merupakan
keadaan inflasi yang sangat tinggi . jika suatu negara mengalami hiperinflasi
maka dapat dipastikan negara tersebut jumlah pengangguran di negara tersebut
meningkat secara drastic. Dikarenakan kenaikan harga yang tinggi, maka
perusahaan mengambil tindakan dengan mengurangi biaya untuk produksi
dengan cara mengurangi tenaga kerja.
Sehingga, angka pengangguran yang tinggi tidak bisa dihindari dan mengkatkan
perekonomian mengalami kelambanan. Maka, hubungan inflasi dan pengangguran
sangat berkaitan.
PENGANGGURAN
Definisi pengangguran :
Menurut Mankiw (2003 :
154) Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia
secara langsung dan merupakan masalah berat.
Menurut Asyad (1997),
menyatakan bahwa adanya hubungan yang erat di antara tingginya pengangguran dan
kemiskinan. Sebagian masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau part
time berada dikelompok masyarakat yang miskin. Sedangkan masyarakat yang
bekerja dengan bayaran tetap dipemerintahan atau swasta biasanya termasuk
kelompok masyarakat menengah ke atas. Dan masyarakat yang tidak mempunyai
pekerjaan merupakan kelompok masyrakat miskin.
Menurut Sukirno (2008
:13) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja
yang secarsa aktif sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan
yang diinginkan.
Menurut Murni (2006:
197) pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia amgkatan
kerja dan sedang mencari kerja.
Pengangguran dibedakan
menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu :
a.
Pengangguran friksional adalah
pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannnya
dan mencari kerja yang jauh lebih baik sesuai dengan keinginannya. Pengangguran
friksional yaitu pengangguran yang sifatnya sementara karena disebabkan oleh
adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja
dengan penyedia lapangan pekerjaan.
b.
Pengangguran structural adalah
pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian
seperti menurunnya beberapa sector produksi yang meyebabkan kegiatan produksi menurun dan pekerja
dihentikan. Pengangguran strukural adalah keadaan dimana pencari pekerjaan
tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh penyedia lapangan
pekerjaan. Semakin maju suatu perekonomian di suatu negara maka akan
meningkatkan kualitas kebutuhan sumber daya manusia dari sebelumnya.
c.
Pengangguran kongjungtur, adalah
pengangguran yang disebabkan oleh adanya kelebihan pengangguran alamiah akibat
dari pengurangan dalam permintaan agregat.
Tingkat pengangguran (Unemployment rate) yaitu untuk mengukur
banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
atau mengaharapkan untuk dipanggil bekerja kembali. Biaya terbesar yang
diakibatkan oleh pengangguran adalah turunnya produksi. Masyarakat yang tidak
bekerja tidak dapat berproduksi. Terdapat jenis pengangguran, menurut Sukirno
(2008 : 330) jenis pengangguran berdasarkan jam kerja dikelompokkan menjadi
empat, yaitu:
a.
Pengangguran tersembunyi yaitu
pengangguran yang terjadi dikarenakan adanya keadaan dimana suatu jenis
kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dri yang
diperlukan.
b.
Pengangguran musiman yaitu keadaan
pengangguran pada masa tertentu dalam satu tahun.
c.
Setengah menganggur (under employment)
yaitu keadaan dimana pengangguran bekerja jauh lebih rendah dari jam kerja
normal.
d.
Pengangguran terbuka (open unemployment)
yaitu tenaga kerja yang benar tidak mempunyai pekerjaan.
Pertumbuhan angkatan
kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekrjaan yang diinginkan.
Lapangan pekerjaan yang relative rendah, akan mengakibatkan masalah pengangguran
yang serius.Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran
terbuka di Indonesia saat ini diperkiran mencapai rata-rata sekitar 10% dari
seluruh angkatan kerja di perkotaan.
KURVA
PHILLIPS (PHILLIP’S CURVE)
Kurva Phillips
merupakan trade off antar inflasi dan pengangguran. Tradeoff jangka pendek antara inflasi dan
pengangguran, juga penting untuk memahami biaya relatif ekonomi dari inflasi
dan pengangguran. Kurva Phillips adalah suatu cara untuk menunjukkan penawaran
agregat karana inflasi dan pengangguran, karena indicator makroekonomi tersebut
merupakan ukuran kinerja perekonomian yang penting. Kurva Phillips (Phillips Curve) dalam bentuk modern
menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada tiga kekuatan, yaitu dari
inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran alamiah atau disebut pengangguran
siklis, dan guncangan dari penawaran. Dapat memberikan masukan bagi pembuat
kebijakan sebagai bahan evaluasi tradeoff. Pembuat kebijakan akan memilih
kombinasi biaya yang paling murah antara inflasi dan pengangguran.
SEJARAH
KURVA PHILLIPS (PHILLIP’S CURVE) MODERN
Kurva Phillips diambil dari
nama belakang ekonom kelahiran New Zealand A.W. Phillips. Ketika Phillips mengamati adanya hubungan negative
antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam suatu data upah di
Inggris. Kurva Phillips Modern yang digunakan oleh para ekonom saat ini
terdapat tiga hal yang berbeda dari yang dipelajari Phillips. Adapun tiga perbedaan tersebut
yaitu :
1.
Kurva Phillips Modern mensubtitusi
inflasi harga dengan inflasi upah.
2.
Kurva Phillips Modern meliputi inflasi
yang diharapkan.
3.
Kurva Phillips Modern meliputi guncangan
penawaran.
Dua tujuan yang ingin
dicapai oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan yaitu menekan laju inflasi dan
menekan tingkat pertumbuhan pengangguran. Akantetapi, indicator makro ekonomi
inflasi dan pengangguran mbergerak dalam arah berlawanan.
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM MENGATASI INFLASI DAN PENGANGGURAN
Kebijakan fiscal
Melalui kebijakan
fiscal masalah pengangguran dan inflasi dapat diatasi. Kebijakan fiscal
merupakan langkah pemerintah dalam memuat perubahan dibidang pengeluaran
pemerintah dan perpajakan umtuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam
perekonomian (Indriayu, 2009). Berikut merupakan jenis kebijakan fiscal :
1.
Kebijakan fiscal ekpansif (expansionary
fiscal policy) yaitu kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat
pajak netto. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan daya beli
masyarakat . kebijakan ini dikeluarkan pada saat perekonomian mengalami depresi
atau resesi dan pada tingkat pengangguran tinggi.
2.
Kebijkan fiscal kontraktif
(contractionary fiscal policy) yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dan
menaikkan tingkat pajak. Tujuan dari kebijakn ini yaitu untuk menurunkan daya
beli masyarakat dn mengatasi inflasi.
Kebijakan Moneter
Merupakan kebijkan
pemerintah melalui bank sentral untuk
mempengaruhi pernawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku
bunga, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat,\. Berikut
merupakan jenis kebijakan dalam mengatasi masalah inflasi dan pengangguran.
Jenis-jenis kebijakan moneter :
1.
Kebijakan moneter ketat (tight money
policy) yaitu untuk mengurangi atau membatsi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
ini dikeluarkan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
2.
Kebijkan moneter longgar (easy money
policy) yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijkan ini
dilakukan untuk mengatsi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perkonomian mengalami rsesi atau
depresi.
0 komentar:
Posting Komentar