MENGHANCURKAN PENGANGGURAN DAN MENJINAKKAN INFLASI
Oleh: Muhammad Munif, Mahasiswa Ilmu Ekonomi (Konsentrasi Moneter)
Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Inflasi merupakan sebuah masalah
ekonomi yang kerap melanda suatu negara. Inlfasi
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga secara umum
tinggi. Hal ini merupakan dampak dari adanya peningkatan permintaan (demand
pull inflation) ataupun peningkatan biaya produksi (cost push inflation).
Suatu keadaan dimana harga barang secara umum
tinggi menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Daya beli yang berkurang
akan membuat kondisi perekonomian lesu. Para produsen akan mengurangi jumlah
produksinya melalui pengurangan faktor produksi sehingga output yang dihasilkan
juga berkurang. Pengurangan faktor produksi ini juga menyebabkan adanya
pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.
Pada akhirnya pengangguran akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Inflasi tidak
hanya berimbas perdagangan dalam negeri saja. Tingkat harga yang tinggi
menyebabkan harga input produksi juga tinggi. Harga input yang tinggi pasti
akan berimbas pada harga output yang tinggi. Produk-produk ekspor yang memiliki
harga tinggi tentu akan kalah bersaing dengan produk asing yang lebih murah.
Hal ini akan menyebabkan ekspor nasional berkurang.
Pada negara berkembang, masalah makroekonomi yang sering melanda tidak
hanya inflasi namun juga masalah pengangguran. Pengangguran sepertinya menjadi
penyakit utama dalam negara dunia ketiga. Hal ini disebabkan oleh jumlah
penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi oleh jumlah lapangan kerja yang
tersedia sehingga terjadi gap antara permintaan dan penawaran pada pasar
kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada negara berkembang menjadi penyakit
yang memperparah masalah pengangguran. Selain adanya gap antara
permintaan dan penawaran pada pasar kerja, pengangguran juga disebabkan oleh
kurang berkualitasnya sumber daya manusia yang terdapat di negara berkembang.
Padahal perusahaan semakin berkembang dan kebutuhan akan kebutuhan sumber
manusia daya yang terdidik dan terampil dibutuhkan. Gap antara persyaratan
perusahaan dan keadaan sumber daya manusia ini menjadi faktor yang
melatarbelakangi tingginya tingkat pengangguran di negara berkembang.
Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang yang masih memiliki masalah inflasi dan pengangguran.
Masalah inflasi di Indonesia sebagian besar penyebabnya didominasi oleh
faktor-faktor non moneter seperti harga komoditas pangan dan harga minyak. Hal ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi
meningkat dan berdampak pada meningkatnya harga barang secara umum. Keadaan
perekonomian global yang fluktuatif juga dapat memicu tingkat inflasi nasional.
Indonesia yang masih mengandalkan barang-barang impor baik barang jadi, barang
setengah jadi maupun barang produksi menyebabkan perekonomian masih tergantung
pada keadaan ekonomi global. Tingginya harga impor akan memincu tingginya biaya
input yang berasal dari impor dan pada akhirnya akan meningkatkan harga output
pada pasar nasional. Tingginya harga dalam negeri juga akan berpengaruh
terhadap persaingan pada pasar internasional. Penyebab inflasi juga disebabkan
oleh fluktuasi nilai tukar rupiah karena pada dasarnya nilai tukar rupiah
menginterpretasikan harga dari uang selain dari tingkat bunga dan jumlah uang
yang beredar.
Pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi walaupun
setiap tahunnya mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi
menjadi penyumbang utama masalah tersebut. Kualitas manusia di Indonesia juga
masih rendah yang dibuktikan dengan masih tingginya jumlah masyarakat yang buta
aksara juga menjadi faktor pendorong tingginya jumlah pengangguran di
Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau
mempersulit pemerataan yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya. Keadaan
infrastruktur yang tidak merata dan hanya tersentral di Pulau Jawa menyebabkan
kualitas manusia di luar Pulau Jawa lebih rendah. Keadaan fasilitas baik
fasilitas fisik dan pengajar yang masih belum merata pada setiap daerah menjadi
faktor utama rendahnya kualitas masyarakat Indonesia. Kesenjangan penduduk Jawa
dengan luar Jawa sangat tinggi. Masyarakat luar Jawa yang masih didominasi
masyarakat suku pedalaman menyebabkan sulitnya menciptakan pemerataan
pendidikan. Pihak pengajar yang minim pada daerah terpencil semakin mempersulit
program pemerintah dalam mengembangkan dan memperluas pendidikan.
Dalam mengantisipasi kedua masalah besar ini, pemerintah
telah mengeluarkan banyak kebijakan melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan
moneter. Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya harus berjalan selaras dengan
otoritas moneter melalui kebijakan moneternya untuk menciptakan keadaan inflasi
yang stabil. Kebijakan fiskal dan moneter harus saling mendukung mengingat
permasalahan inflasi tidak disebabkan oleh faktor moneter saja, bahkan
didominasi oleh faktor non moneter. Pada saat ini, inflasi di Indonesia
tergolong stabil walaupun harga komoditas terbilang tinggi. Kestabilan inflasi
ini disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang menutupi tingginya harga
komoditas. Pemerintah harus menyusun kebijakan untuk menghindari inflasi yang
akan meningkat drastis jika harga minyak dunia kembali meningkat. Jika
pemerintah tidak membuat suatu formula untuk mengantisipasi keadaan tersebut,
inflasi yang akan terjadi akan tinggi dan membahayakan perekonomian
Indonesia. Apabila harga minyak dunia
naik tentu saja akan berdampak pada harga BBM yang meningkat pula. Harga
komoditas pangan yang sudah tinggi ditambah lagi harga BBM yang meningkat
membuat inflasi akan meningkat tajam jauh dari sebelumnya. Hal ini akan
berakibat pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat.
Derasnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia juga
memunculkan ancaman inflasi. Modal asing yang masuk akan menyebabkan nilai kurs
rupiah terapresiasi. Menguatnya nilai tukar rupiah ini akan menggeliatkan
perekonomian karena perusahaan yang bergantung pada bahan impor akan
meningkatkan produksinya karena penurunan harga impor. Selanjutnya, penawaran
akan meningkat dan output nasional akan meningkat pula. Tingginya penawaran
akan menyebabkan penurunan harga dan meningkatkan persaingan pada pasar
domestik maupun internasional. Walaupun derasnya aliran modal ini menimbulkan
dampak positif terhadap produksi nasional, aliran modal asing ini juga
menimbulkan ancaman karena sebagian besar aliran modal ini dialokasikan kepada
portofolio seperti SUN dan SBI. Ancaman yang timbul adalah aliran modal yang
masuk bersifat jangka pendek dan dapat ditarik kapan saja. Hal ini sangat
berbahaya mengingat Indonesia masih menetapkan tingkat bunga yang tinggi. Tidak
hanya harus mengembalikan modal yang besar, negara juga harus membayar bunga
yang telah ditetapkan. Namun, hal ini telah diantisipasi oleh Bank Indonesia
melalui kebijakan moneter ekspansifnya dengan menurunkan tingkat suku bunga
acuan dan giro wajib minimum. Hal ini untuk menghindari kestabilan keuangan
yang terancam apabila pemilik modal secara tiba-tiba menarik kembali modal yang
ditanamkannya di Indonesia.
Beberapa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan
pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap berkurangnya pengangguran di
Indonesia melalui multiplier effect yang ditimbulkan. Kebijakan yang
memiliki visi jangka panjang telah menciptakan sentimen positif terhadap
perekonomian global. Kebijakan ekonomi seperti ini sangat dibutuhkan oleh
Indonesia. Diantaranya bertujuan untuk meningkatkan investasi asing terutama
perusahaan-perusahaan multinasional untuk membuka pabrik di Indonesia. Selain
untuk medatangkan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan domestik juga dimanjakan
dengan semakin mudahnya birokrasi dan banyaknya regulasi yang memanjakan
pengusaha domestik. Usaha kecil juga dikembangkan oleh pemerintah melalui
program-program kredit murah. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan usaha
kecil tersebut dan meningkatkan persaingan melalui perluasan pasar bahkan jika
memungkinkan hingga ke pasar internasional.
Namun di satu sisi, kebijakan-kebijakan yang
telah dikeluarkan pemerintah masih belum menyentuh sektor yang banyak menyerap
tenaga kerja dan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu
pertanian. Kebijakan yang mendukung pertanian masih minim. Masyarakat Indonesia
sebagian besar berada pada sektor tersebut. Penggunaan sistem tradisional dalam
mengelola pertanian membuat hasil pertanian Indonesia masih minim dibandingkan
dengan negara lain yang produktivitasnya sudah tinggi. Bahkan untuk beberapa
komoditas pangan saja, Indonesia masih mengandalkan hasil impor dikarenakan
produksi dalam negeri yang masih belum memenuhi kebutuhan nasional. Alih teknologi
sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian di Indonesia. Kinerja yang
efisien untuk mendapatkan hasil maksimal harus dikembangkan. Pemerintah melalui
berbagai pihak harus saling mendukung untuk mengembangkan pertanian Indonesia.
Hal ini ditujukan agar para petani Indonesia sejahtera mengingat para petani di
Indonesia rata-rata masih berada dibawah garis kemiskinan.
0 komentar:
Posting Komentar