Inflasi
sejak dahulu kala hingga saat ini merupakan masalah klasik yang tak teratasi
dengan baik. Inflasi yang tidak teratasi mampu memicu masalah-masalah moneter
yang mampu memberikan guncangan terhadap kestabilan perekonomian yang tentu
saja akan menyebabkan masalah yang akan menjadi hal yang sangat menakutkan jika
hal tersebut terjadi. Bisa jadi masalah krisis yang menjadi momok untuk setiap
negara karena tidak hanya mengakibatkan masalah perekonomian tetapi juga akan
merambat pada masalah sosial. Setidaknya krisis ekonomi Indonesia pada 1998
sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dimana pada saat
itu tidak hanya harga-harga yang melambung tinggi tetapi masalah sosial seperti
penjarahan dan perampokan marak terjadi pada saat itu. Dan inflasi pada saat
itu telah menjadi saksi bisu terjadinya konflik yang sangat memilukn dan sarat
akan luka pada saat itu. Telah banyak kebijakan yang dilakukan untuk menekan
dan mengendalian inflasi itu sendiri. Hal ini yang memicu suatu pemerintahan
untuk mendirikan lembaga otoritas moneter yang dalam hal ini sering kita sebut
sebagai bank sentral untuk mengatasi segala macam masalah moneter yang terjadi
di negara tersebut. Bank sentral di sini berperan sebagai otoritas moneter yang
menerapkan kebijakan untuk mengatasi maslah-masalah m9oneter yang sering kita
sebut sebagai kebijakan moneter. Suatu kebijakan moneter diambil oleh otoritas
moneter (bank sentral) di Indonesia Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah.
Salah satu hal untuk menstabilkan rupiah adalah dengan mengendalikan dan
menekan inflasi. Bank sentral di suatu
negara memiliki peran penting dalam mengatur kestabilan nilai mata uang negara
tersebut. Kestabilan yang dimaksud di sini adalah ketahanan terhadap fluktuasi
harga barang komoditas yang ada di negara tersebut. Inflation targeting (IT)
merupakan desain ekonomi moneter baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
untuh mengatasi masalh inflasi. Kebijakan target inflasi ini telah diterbitkan
oleh Bank Indonesia pada tahun 2005. Diterapkannya
target inflasi di Indonesia berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama
karena sistem nilai tukar anchor telah ditinggalkan maka akan sangat diperlukan
sistem anchor relatif. Kedua karena independensi Bank Indonesia sehingga target
inflasi menjadi konsekuensi bagi independensi Bank Indonesia dalam penetapan
kebijakan moneter yang memfokuskan pada pengendalian dan penekanan inflasi. Telah
banyak negara yang menerapkan target inflasi ini karena kebijakan target
inflasi ini dianggap mampu mengatasi masalah inflasi yang bersifat forward
looking.
Target
inflasi ini menuntut kemampuan bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI)
untuk mampu memprediksi inflasi yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
Inflasi suatu negara pada saat ini dapat dipengaruhi oleh inflasi masa lalu,
msa depan atau mungkin keduanya. Inflasi
masa lalu memberikan kontribusi sejarah harga yang ditetapkan oleh produsen
untuk produknya saat ini. Inflasi sekarang merupakan representasi dari apa yang
telah terjadi pada inflasi masa lalu dan merupakan cerminan dari inflasi di masa depan. Inflasi yang akan terjadi di
masa depan merupakan refrensi bagi para pembuat kebijakan untuk menciptakan
kebijakan yang sesuai dengan apa yang akan terjadi terhadap perekonomian yang
akan terjadi di masa depan. Inflasi di masa depan yang telah terprediksi mampu
meningkatkan sentiment pasar global terhadap perekonomian. Inflasi mampu
memperngaruhi suku bunga dan suku bunga pun demikian dapat mempengaruhi
inflasi. Ini berarti bahwa inflasi dan suku bunga ini memiliki hubungan kausal
atau hubungan timbale balik antar keduanya. Inflasi yang tinggi mampu memicu
tingginya suku bunga dan rendahnya inflasi mampu memicu rendahnya suku bunga
itu sendiri yang tentu saja tinggi rendahnya suku bunga tersebut akan
mempengaruhi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara langsung. Dan
tinggi rendahnya suku bumga secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi tingi
rendahnya penyerapan pengangguran yang ada di suatu negara.
Harga
minyak dunia juga mampu memicu terjadinya inflasi di suatu negara. Apalagi
untuk negara yang sangat bergantung pada negara-negara besar tentunya. Tingginya
harga minyak dunia akan menyebabkan tingginya biaya produksi yang ada di suatu
negara dan tentu saja akan memicu tingginya harga barang-barang komoditas yang
ada di pasar barang negara tersebut. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa
tingginya inflasi dapt mempengaruhi tinginya tingkat suku bunga secara tidak
langsung. Begini mekanismenya, jika harga yang ada di pasar meningkat maka
permintaan akan uang akan meningkat dan tentu saja hal ini akan mempengaruhi
umlah uang yang beredar (JUB). Banyaknya jumlah uang yang beredar tentu saja
tidak akan baik bagi kestabilan sistem keuangan hal ini memicu bank sentral
(jika di Indonesia Bank Indonesia) untuk mengambil kebijakan untuk menarik
jumlah uang yang beredar (JUB) tersebut yang dalam hal ini dengan menaikkan
tingkat suku bunga untuk menimbulkan keinginan masyarakat dalam menabung
sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tingkat suku
bunga yang tinggi menyebabkan enggannya para investor yang ingin berinvestasi
tentu saja. Tingginya tingkat suku bunga akan mengakibatkan berkurangnya kredit
akan modal pada negara tersebut. Jika hal itu maka perekonomian akan lesu
sehingga pemerintah akan menerapkan kelonggaran dalam investasi dengan
menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan berhasil mengingat para investor
cenderung menghindari suku bunga yang tinggi. Akan menjadi kabar baik bagi
pengangguran yang menjadi beban negara tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.
Karena investasi yang berdatangan akan menyebabkan produksi yang meningkat yang
akan berdampak pada permintaan tenaga kerja semakin meningkat pula.
Dalam mengatasi pengangguran tentu pemrintah tidak
hanya memainkan tari ulur inflasi tetapi lebih ke pemberdayaan yang harusnya
dilakukan oleh pemerintah. Pertama, lebih memfokuskan pada koordinasi tentang
pengendalian inflasi di daerah yang berupaya menyediakan pasokan pangan dan
lebih memanfaatkan optimalisasi penggunaan kapal ternak. Hal ini tentu saja
dengan pertimbangan bahwa inflasi di darah satu dengan daerah yang lain beragam
terkait dengan harga baha pangan itu sendiri. Kendala dalam transportasi yang
tidak memadai dan tidak mudah untuk dijangkau oleh kendaraan pengangkut pangan.
Selain Karena kendala jarak dan transportasi juga kendala lain dalam
pendistribusian bahan pangan yang ada di Indonesia adalah waktu bongkar muat
yang memakan waktu yang sangat lama. Hal ini tentu disinyalir dapat menyebabkan
inflasi di daerah tersebut.
Kedua, memperkuat pertanian scara intensif agar
mampu meninggkatkan produktivitas sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan
cara pendampingan dan memberikan pelatihan tentang modernisasi pertanian.
Seperti yang telah ditegaskan pada poin pertama yaitu mengenai masalah pangan
yang merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Pun juga demikian dengan ketersediaan pangan tersebut merupakan hal yang mutlak
harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pertanian merupakan sektor yang potensial
mengingat banyaknya lahan Indonesia yang sangat subur. Alangkah lebih baiknya
jika didukung dengan teknologi pertanian yang memadai agar mampu menciptakan
prodektivitas yang maksimum serta bermanfaat banyak bagi perekonomian ini.
Ketiga, menetapkan sebuah lembaga yang akan
bertanggung jawab terhadap logistik pangan dalam hal ini Bulog. Strategi ini
menujang strategi dua sebelumnya dimana pemerintah lebih menfokuskan pada
ketersediaan pangan mengingat sembangsi pangan dalam hal inflasi mencapai 3,9%.
Keempat, menorong percepatan dalam perbaikan sistem
infrastruktur logistik pangan agar mampu menekan biaya dan mampu meningkatkan
keefisienan perdagangan antar daerah. Kelima akan mendorong tata niaga dalam
hal rantai komoditas pertanian dengan cara memotong rantai distribusi agar
mampu memberikan keuntungan bagi para pedagang dan para petani khususnya.
Kelima hal di atas saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga akan
mampu mengatasi masalah pangan yang ada di Indonesia. Perbaikan infrastruktur
akan mampu meningkatkan penndistribusian pangan ini sehingga perbedaan harga
dari daerah satu dengan daerah lainnya tidak terlalu besar. Adanya jembatan
antar pulau akan membantu banyak dalam hal pendistribusian pangan antar pulau.
Yang hal ini tentu saja akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian
Indonesia jika inffrastruktur tersebut terealisasi dengan baik tentunya.
Keenam, pemerintah akan focus pada peningkatan
produksi lokal guna mendukung produsen lokal dan mampu meningkatkan pendapatan
para produsen lokal tentunya. Peningkatan konsumsi barang lokal akan mampu meningkatkan
barang produksi lokal, sehingga mampu meningkatkan produktifitas industry dalam
negeri. Hal ini akan mampu menyerap pengangguran yang terjadi di Indonesia yang
telah menjadi masalah makro yang sangat klasik dan sampai sekarang pun masih
dicari penyelesaiannya oleh berbagai negara di dunia. Berkurangnya pengangguran
tentu mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatnya produksi dalam
negeri juga mampu meningkatkan pendapatan pemerintah yang merupakan penunjang
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara ini. Peningkatan pendapatan
nasional akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi secara tidak
langsung apa yang dilakukan kita dengan mendukung produk lokal dengan cara
meningkatkan konsumsi barang lokal akan mampu mendorong perekonomian kita.
Ketujuh, memperkuat adanya komitmen pemerintah pusat
dan pemerintah daerah mengenai upaya dalam penekanan inflasi daerah kkususnya
dengan cara mengintensifkan peranan dari Tim Pengndali Inflasi serta Tim
Pengendali Inflasi Daerah serta menetapkan program stabilitas harga yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah agar mampu mengendalikan harga
yang stabil. Harga yang stabil merupakan dambaan bagi masyarakat baik oleh
konsumen maupu produsen itu sendiri. Stabilnya harga akan mampu mengurangi
inflasi yang terjadi disuatu daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kedelapan, optimalisasi terhadap penyerapan belanja
kemetrian/lembaga serta penyerapan APBD dengan disertai berbagai langkah yang
mampu memperkuat stabilitas pengelolaan keuangan.
Kesembilan, pemerintah akan mempercepat pembangunan
pembangkit listrik yang ada di daerah, khususnya daerah yang sangat minim
penerangan seperti yang terjadi di Indonesia bagian timur. Dimana masyarakat di
sana hamper tidak terjangkau oleh listrik sama sekali sehingga segala kegiatan
yang mampu mereka hasilkan jika ada listrik tidak dapat terlaksana dengan baik.
Tidak tersedianya listrik akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah
tersebut terhamabat dan menguangi produktifitas serta dapat menyebabkan
kemiskinan di daerah tersebut karena ketidak tersediaan listrik dapat membuat
investor enggan untuk menginvestasikan uangnya dengan pertimabangan tidak
memadainya infrastruktur daerah tersebut.
Terakhir, pemerintah mendukung penyaluran kredit
usaha rakyat. Saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia tengah menggalakkan
pelonggaran kredit agar mampu merangsang para kreditur untuk meminjam dana
pihak ketiga dari Bank. Tidak hanya itu Bank Indonesia tengah menurunkan Giro
Wajib Minimum agar mampu memenuhi kebutuhan kredit yang di ajukan oleh
masyarakat. Dalam perkembangannya kredit mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
serta menambah pendapatan suatu negara. Kredit yang bijak tentu sangat
diperlukan dalam hal ini. Mengingan NPls Indonesia relative kecil hanya sekitar
2% maka tidak akan menjadi masalah bila pemerintah menggerakan kredit guna
menunjang sektor riil tentunya.
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak lain
hanya demi kesejahteraan masyarakatnya. Menjadi hal yang mutlak bagi masyarakat
tersebut medukung segala yang dilakukan pemerintah. Agar tercipta hubungan yang
baik antara pemerintah dan masyarakatnya tentu saja ini merupakan dambaan bagi
setiap orang yang ada di dunia ini tidak terkecuali masyarakat Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar