Makroprudensial, Menuju Stabilitas Sistem Keuangan

Sudah taukah indonesia mengenai kebijakan makroprudensial yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. mengapa kebijakan maroprudensial menjadi populer? Sebenarnya istilah makroprudensial sudah ada pasca krisis 2008 dan terkenal sampai sekarang. Mengapa kebijakan makroprudensial ini populer sejak tahun 2008. Ya, Tepatnya setelah terjadi krisis finansial global. Karena krisis merupakan keadaan yang tidak normal dalam perekonomian sehingga memerulkan adanya resolusi agar sistem stabilitas keuangan terjaga. Mengapa disini membahas mengenai sitem stabilitas keuangan? Jawabannya karena ranah dari kebijakan makroprudensial yaitu menuju sistem stabilitas keuangan.

Pasar keuangan yang semakin menjalar di kalangan masyarakat menjadikan sistem stabilitas keuangan perlu diperhatikan. Pasar yang dipengaruhi oleh attitude menjadikan pasar itu sendiri tidaksempurna. Padahal sistem keuangan telah menawarkan berbagai macam fasilitas, seperti fasilitas menabung, kredit  yang semuanya itu bisa berdampak pada perekonomian. Bisa berdampak baik juga berdampak buruk. Dampak baiknya antara lain masyarakat dapat menikmati segala fasilitas keuangan. Selanjutnya dampak buruk, seperti penarikan tabungan tiba-tiba oleh para nasabah keuangan. Kemudian ada lagi masalah kredit tidak lancar. Masalah tersebut merupakan masalah mikro, namun dapat menjadi makro karena saling berpengaruh ke seluruh sistem ekonomi.

Makropudensial, berasal dari kata makro yang berarti menyeluruh. Sebenarnya makro ini punya saudara kecil yaitu mikro yang berarti kecil. Dalam sistem stabilitas keuangan terdapat mikro dan makroprudensial. Ranah kebijakan dari keduanya berbeda, mikro diusung oleh OJK sementara makro diusung oleh BI. Keduanya sama-sama merupakan aspek analisis lembaga keuangan. Jika diibaratkan dengan pohon, mikroprudensial sebagai analisis perkembangan setiap individu lembaga keuangan. Sedangkan makroprudensial pada analisis secara keselurhan lembaga keuangan.

Arah kedepan yang harus dijalankan adalah sesuai dengan implementasi makroprudensal di BI. Pertama, karena ada krisis perbankan yang menyebabkan harus ada proses restrukturasi perbankan dengan dibuatnya lembaga penjamin simpanan. Kemudian dengan adanya krisis maka BI melakukan penyempurnaan kerangka makroprudensial dan mikroprudensial dan memisahkan antara otoritas makro dan mikro karena telah adnaya OJK. Sehingga departement kebijakan makroprudensial terbentuk mandiri yang menjadi ranah BI. Menurut UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki mandat makroprudensial yaitu mandat pengaturan dan mandat pengawasan.

Pengaturan makroprudensial terdiri dari instrumen LTV pada properti dan otomotif, LDR-RR, Net Open Position, Dll. Semua kebjakan ini dapat dijadikan pencegahan risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan meningkatkan efisien sistem keuangan dan akses keuangan. Sehingga kebijakan makroprudensial mampu menuju stabilitas sistem keuangan.

Categories: Siti Maryam