Pembangunan Berjalan, Inflasi dan Pengangguran
Apa Kabar ?
Oleh: Diah Retno Yuniasih
Saat
ini pemerintah tengah gencar-gencarnya meakukan pembangunan di Indonesia.
Beberapa proyek infrastruktur yang strategis seperti pelabuhan dan jalan
menjadi fokus utama pemerintah kali ini, bahkan pemerintah dari awal juga telah
mencanangkan proyek tol laut yang akan menjadi proyek nasional. Proyek ini
menjadi fokus utama pemerintah mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki
wilayah dan potensi laut yang besar entah dilihat dari hasil kelautan maupun
potensi lain seperti jalur perdagangan internasional yang diharapkan akan
menyaingi singapura dalam hal penyediaan pelabuhan. Dengan berbagai
pertimbangan inilah pemerintah ingin mengembalikan citra bangsa indonesia yang
dulu dipandang sebagai negara yang kuat berporos pada sektor kemaritiman.
Dilihat
dari segi perekonomian, implikasi pembangunan
proyek-proyek strategis ini dimasa depan atau dalam jangka panjang
adalah untuk memperbaiki sistem distribusi barang jasa. Distribusi barang dan
jasa yang lancar akan mempermudah daerah-daerah diseluruh penjuru negara ini
dapat menerima pelayanan dan pembangunan yang sama. Dengan mudahnya akses ini
pula akan ada ekspektasi perubahan harga yang signifikan di masa depan. Jika sebelumnya
banyak ditemukan ketimpangan harga barang-barang dan jasa-jasa tertentu yang
terkesan lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain maka dengan adanya proyek
pembangunan jalan dan pelabuhan yang akan menjadi bagian dari proses distribusi
ini akan sangat membantu menurunkan gap yang ada. Sehingga harga-harga barang
dan jasa dapat disamakan antar daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur
ini juga akan mengakomodir pembangunan-pembangunan yang lain didaerah seperti
pembangunan fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah dan beberapa pusat
terpadu daerah untuk memantau perkembangan antar daerah.
Pembangunan-pembangunan inilah nantinya yang akan memberikan memobilisasi
aktifitas-aktifitas ekonomi sehingga tercipta efisiensi serta efektifitas dalam
mewujudkan tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah
membicarakan masalah serta program pembangunan yang tengah berjalan, masalah
lain yang menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan ini adalah pengangguran
dan inflasi. Keduanya merupakan variabel-variabel dalam ekonomi yang
penyelasaiannya memerlukan koordinasi dari berbagai kebijakan baik fiskal
maupun moneter. Keduanya merupakan
masalah semua negara di dunia tidak peduli negara maju seperti Amerika ataupun
negara berkembang dan negara miskin sekalipun, pengangguran dan inflasi adalah
masalah semua negara. Secara umum pengangguran dikenal sebagai kondisi dimana
lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanyak pencari kerja sehingga
menimbulkan excess atau kelebihan
tenaga kerja yang menimbulkan pengangguran, atau dalam kondisi lain antara
pencari pekerja dan lapangan pekerjaan yang ada tidak terjadi kelebihan, tetapi
permintaan pasar tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja
yang ditawarkan sehingga tidak terjadi kecocokan antara permintaan dan
penawaran dalam ketenagakerjaan. Dengan demikian jelas bahwa, minimnya keahlian
yang dimiliki oleh seseorang nantinya akan berimbas pada peluang masyarakat
atau seseorang tersebut dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan untuk inflasi sendiri,
memiliki pengertian kenaikkan harga-harga secara umum dan terus menerus
sehingga dapat menimbulkan turunnya daya beli masyarakat. Turunnya daya beli
dari masyarakat ini akan mempengaruhi produksi nasional, karena permintaan akan
barang-barang menjadi turun sehingga akan ada banyak perusahaan yang secara
bertahap akan mengurangi biaya produksi mereka melalui kebijakan perusahaan
tersebut. Selain turunnya produksi nasional yang berakibat pada penerimaan
negara, kebijakan masing—masing perusahaan terkait masalah efisiensi biaya
produksi juga dapat menimbulkan dampak pengangguran yang luar biasa. Sehingga
dari banyak negara mencoba untuk terus meminimalisir pengangguran di negara
masing-masing karena secara umum keberadaan pengangguran yang tinggi akan menciptakan
berbagai masalah sosial disamping masalah ekonomi yang telah dibahas
sebelumnya.
Pada
negara maju dan berkembang, pengangguran adalah masalah utama yang tidak ada
habisnya, bahkan tidak ada satupun negara didunia ini yang mampu mengatasi
pengangguran secara keseluruhan atau bersih tidak ada pengangguran sama sekali.
Tidak seperti dalam paham klasik yang mnyebutkan bahwa mekanisme pasar akan
menyelesaikan permasalahan permintaan dan penawaran barang saja, akan tetapi
masih banyak permasalahan diluar konteks ekonomi yang justru dapat menyebabkan imbalances dalam perekonomian, seperti
masalah pengangguran dan kemiskinan. Inilah yang menjadi kegagalan paham klasik
dan dari kegagalan inilah muncul peran pemerintah dalam mengatasi masalah
tersebut. Dalam perekonomian pengangguran menempati posisi yang paling
diperhitungkan dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter
pertimbangan yang diambil akan selalu berujung pada bagaimana perekonomian
berjalan dengan stabil dan diikuti dengan tingkat pengangguran yang seminimal
mungkin. Pertimbangan inilah kemudian yang akan memunculkan berbagai macam
kebijakan yang pro tehadap pengurangan pengangguran tersebut. Dari segi kebijakan
fiskal atau pengeluaran pemerintah, pemerintah akan selalu berupaya untuk
memaksimalkan anggarannya untuk kepentingan pembangunan. Dimana arah
pembangunan inilah nantinya yang akan menentukan bagaimana cara pemerintah
menangani masalah pengangguran yang ada, dengan proyek-proyek pembangunan,
belanja pegawai, atau dengan memberikan insentif kepada berbagai perusahaan
agar menambah kapasitas pegawainya? Ketiga-tiganya adalah langkah yang cukup
strategis dalam mengakomodir jumlah pengangguran untuk mencapai titik
terendahnya. Namun yang perlu diwaspadai dari pengambilan keputusan ini adalah
pertimbangan akan kebutuhan yang lain (sektor riil maupun sektor keuangan yang
berperan aktif dalam mewujudkan iklim perekonomian yang stabil) disamping penanganan
masalah pengangguran tersebut. Biasanya langkah yang digunakan pemerintah untuk
mengurangi angka pengangguran tersebut dengan cara mendefisitkan anggaran
belanja negara atau kebijakan defisit APBN untuk memaksimalkan penanganan.
Karena biasanya kebijakan ini digunakan ketika perekonomian tengah mengalami
pelemahan sehingga banyak sektor-sektor yang memerlukan insentif untuk
‘kelangsungan hidupnya’ di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi. Melalui
kebijakan ini pemerintah dapat melakukan pembaruan beberapa infrastruktur
seperti pembuatan jalan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan untuk menunjang proyek
tol laut, peningkatan fasilitas di beberapa sektor seperti pertanian,
perkebunan dan pertambangan mengingat tiga sektor ini biasanya yang paling
terdampak dari pelemahan ekonomi nasional, dan banyak sektor-sektor lainnya. Dari
pemberian insentif tersebut akan secara bertahap mengurangi jumlah pengangguran
yang ada secara signifikan di masyrakat.meskipun membutuhkan mekanisme
penanganan yang cukup panjang, namun untuk mencapai hasil yang maksimal sedikit
tambahan waktu akan mampu memberikan pemahaman serta penyesuaian untuk beberapa
sektor yang potensial dalam pembangunan. Beberapa proyek diatas yang sudah
berjalan diantaranya pembangunan kereta cepat jakarta-surabaya, pembangunan
jalan tol lintas sumatra, pembuatan dan pembangunan jalur kereta api di
beberapa wilayah luar jawa, pembangunan pelabuhan di beberapa daerah terutama
bagian Indonesia Timur, serta beberapa proyek lainnya di bidang pertanian
seperti pembangunan waduk jatigede yang tengah berjalan saat ini.
Dari kesemuanya itu jelas bahwa sasaran dan
tujuan pemerintah melalui proyek-proyek tersebut adalah distribusi barang dan
jasa antar daerah yang lebih cepat dan lancar uuntuk menghindari berbagai
kesenjangan yang ada. Komitmen pemerintah terkait pembangunan ini memberikan impact yang positif terhadap masyarakat,
terutama masyarakat yang tinggal didaerah tempat pembangunan tersebut. Tercatat
pengangguran di Indonesia pada februari
2014 adalah sebesar 7,24 juta orang dan mengalami peningkatan pada
februari 2015 yaitu sebesar 7,4 juta jiwa, artinya terjadi peningkatan dari
tahun 2014 ke tahun 2015 hampir 1 juta jiwa per tahun 2014/2015. Adanya
proyek-proyek strategis inilah yang menjadi senjata utama pemerintah untuk
mengurangi dan mengatisipasi pengangguran yang ada tersebut.
Dampak
pengangguran terhadap perekonomian adalah terhambatnya pembangunan suatu negara
dikarenakan adanya penurunan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber
pendapatan terbesar negara dalam pembangunan. Pengaruh pengangguran terhadap
perekonomian secara tidak langsung dapat dijelaskan melalui mekanisme
penerimaan pajak yang akan menurun jika terjadi peningkatan pengangguran, dan
turunnya pendapatan pemerintah melaui pajak ini akan berpengaruh terhadap
kinerja pembangunan nasional sehingga banyak proyek-proyek terhambat
pembangunan karena terbatasnya modal Terhambatnya proses pembangunan ini akan
menyebabkan akses dari mobilisasi kegiatan ekonomi akan membutuhkan waktu yang
lebih lama sehingga akan ada banyak waktu yang terbuang untuk kegiatan ekonomi
tersebut, sehingga tidak tercipta efisiensi. Pengaruh yang lainnya adalah
adanya hambatan bagi ara investor untuk berinvestasi. Semakin tinggi tingkat
pengangguran maka akan semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap
produksi barang dan jasa yang ada, sehingga barang dan jasa tersebut akan
mengalami penurunan harga pada level tertentu hingga masyarakat mampu
membelinya. Hal ini berlaku dengan asumsi, tidak adanya hutang untuk pembiayaan
dan proyek pembangunan yang dimaksud merupakan barang publik sehingga tidak ada
keuntungan setelah selesai sehingga investasi secara mandiri harus dilakukan
oleh pemerintah sendiri serta di bawah asumsi bahwa semua faktor dianggap
konstan atau ceteris paribus.
Selain
dari segi proyek pembangunan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait skill dan kesiapan para calon pekerja.
Pasalnya, tidak semua lapisan maasyarakat yang mengganggur dapat masuk kedalam
proyek pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga masih diperlukan
langkah-langkah lain untuk mengatasi pengangguran yang ada. Langkah-langkah
tersebut yang dilakukan adalah seperti pelatihan dan pemberdayaan. Pelatihan
dan pemberdayaan yang utama dilakukan pada sektor riil, seperti industri
kreatif dan padat karya serta UMKM (yang akan dijelaskan melalui mekanisme suku
bunga kredit perbankan) karena sektor inilah yang ternyata mampu menjangkau
segala lapisan masyarakat serta pertimbangan ketahanannya dalam menghadapai
berbagai ketidakpastian perekonomian global dan nasional. Sehingga untuk lebih
jauh dapat dikatakan bahwa sektor inilah yang paling utama untuk menangani
masalah pengangguran.
Dilihat
dari segi kebijakan moneter, dampak pembangunan infrastruktur yang dilakukan
pemerintah dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mekanisme
dampak dari pembangunan infrastruktur ke sektor keuangan terutama jumah uang
yang beredar yakni melalui investasi pemerintah dan asing yang mendanai
proyek-proyek tersebut. Masuknya dana dari sisi pembangunan infrastruktur ini
selain dapat menambah jumlah uang yang beredar melalui investasi juga akan
berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Jalannya uang melalui proyek terhadap
konsumsi bisa terjadi melalui mekanisme upah dan gaji pekerja yang seiring
berjalannya waktu juga akan mempengaruhi pola konsumsi pekerja tersebut (berkaitan
dengan masalah pengangguran sebelumnya). Meningkatnya daya beli masyarakat
melalui perubahan pola konsumsi mereka secara tidak langsung akan mempengaruhi
permintaan akan barang dan jasa tertentu. Peningkatan permintaan akan barang
tertentu inilah yang akan menentukan banyaknya jumlah uang yang beredar di
masyarakat, ketika jumlah permintaan meningkat maka secara teori dapat
dikatakan harga juga akan meningkat. Peningkatan harga yang terjadi tersebut
dikarenakan jumlah uang yang beredar meningkat di masyarakat. Dan ketika
terjadi kenaikan harga itulah nilai uang akan suatu barang akan turun, dan
semuanya itu berujung pada satu hal yaitu inflasi. Banyak yang mengibaratkan
inflasi sebagai pedang bemata dua, tidak bisa ditetapkan terlalu tinggi juga
tidak bisa ditetapkan terlalu rendah sehingga yang diharapkan dari besaran
inflasi adalah kesesuain dan kestabilannya dalam segala kondisi perekonomian.
...................
Dari kedua variabel diatas,
pengangguran dan inflasi, keduanya memiliki hubungan positif. Artinya ketika
terjadi kenaikkan inflasi maka akan merangsang tingat pengangguran yang lebih
tinggi pula. Teori yang menjelaskan hubungan keduanya antara lain New Keynesian Philips Curve, teori ini
menjelaskan bagaimana hubungan inflasi pada tingkat tertentu akan berimbas pada
tingkat pengangguran di tingkat tertentu pula. Dalam teori ini dijelaskan
bagaimana hubungan antara kemungkinan kelebihan penawaran tenaga kerja yang
terjadi di pasar akan mempengaruhi penadapatan. Seiring dengan pesatnya laju
pembangunan di Indonesia rangsangan akan naiknya inflasi juga dipengaruhi oleh
turunnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan bahwa
terjadi trade off antara inflasi dan
pengangguran pada kondisi tertentu, seperti adanya pembangunan yang tengah
berjalan selain juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada juga terjadi kenaikkan inflasi di beberapa
komoditas karena peningkatan daya beli masyarakat yang kian naik seiring
jalannya pembangunan.
0 komentar:
Posting Komentar