Perlukah
Indonesia Meredenominasi Rupiah?
Artikel
Oleh
Rizki Aji Santoso, Ilmu Ekonomi, Universitas Jember
Bagi anda masyarakat Indonesia
pernahkah mendengar tentang kata redenominasi rupiah? Atau mungkin pernah
melihat tulisan redenominasi rupiah entah itu di media cetak seperti koran atau
mungkin bahkan pernah mendengar dan melihatnya di berita-berita yang ada di
televisi? Bagi sebagian orang mungkin kata redenominasi rupiah sudah tidak
asing lagi, bagi sebagian orang mungkin sudah banyak yang mengenal istilah
tersebut, apakah banyak orang yang sebenarnya sudah mengerti dan paham apa itu
redenominasi rupiah? Mungkin ada sebagian orang bahkan tak sedikit masyarakat
Indonesia yang jangankan paham apa itu redenomnasi rupiah, melihat atau
mendengarnya saja mungkin belum pernah sama sekali. Lantas apa arti redenominasi
rupiah itu?
Redenominasi rupiah merupakan
rencana kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan nilai nominal mata
uang rupiah, dimana penyederhanaan nominal ini dilakukan dengan menghilangkan 3
nol (000) di belakang nilai angka rupiah. Jadi, dari uang yang nilainya Rp
100.000 akan menjadi uang yang bakal di tulis dengan angka Rp 10 setelah
dilakukan redenominasi atau penyederhanaan. Yang berubah disini hanyalah
penyederhanaan angkanya atau nominalnya saja, sedangkan nilai riilnya adalah tetap
dan tidak berubah. Nilai riil adalah kemampuan atau nilai uang yang dapat ditukar
dengan sejumlah barang atau jasa. Nilai riil mengukur berapa barang atau jasa
yang dapat diterima akibat adanya pertukaran dengan uang. Sedangkan nilai
nominal uang adalah angka yang tertulis pada uang kertas atau pun uang logam.
Jadi jelas bahwa yang berubah disini hanyalah nilai nominalnya. Yang kemudian
muncul pertanyaan adalah sebenarnya apa tujuan pemerintah maupun BI melakukan
kebijakan redenominasi rupiah ini? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan
adanya kebijakan ini? Dan kapan kebijakan ini rencananya akan diterapkan oleh
Bank Indonesia selaku otoritas moneter?
Munculnya wacana kebijakan
redenominasi ini sebenarnya sudah sejak 6 tahun yang lalu yakni pada tahun
2010, dimana Bank Indonesia pada saat itu sudah menyusun jadwal untuk
tahapan-tahapan program redenominasi. Seperti yang di muat dalam laman resmi BI,
dimana ada beberapa tahapan-tahapan dan periode waktu yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan ini yakni di mulai 1 tahun setelah muncul wacana kebijakan
redenominasi ini pada tahun 2011, dimana jadwal program tahapan redenominasi
seperti yang telah disusun oleh BI adalah sebagai berikut:
1.
2011-2012 merupakan tahanpan Sosialisasi
2.
2013-2015 merupakan Masa Transisi dari mata uang lama
ke dalam bentuk mata uang yang baru
3.
2016-merupakan periode Penarikan Mata Uang Lama
4.
2019-2022 merupakan periode Penghapusan Tanda
Redenominasi di Mata Uang dan Proses Redenominasi Selesai.
Jadi, jika
kita melihat dari uraian jadwal yang sebelumnya sudah disusun dan ditetapkan
oleh BI, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun lebih untuk bisa menerapkan
kebijakan redenominasi ini. Sedangkan ketika kita menghubungkan dengan saat
ini, maka seharusnya di tahun 2016 ini, kita telah memasuki tahap/proses
penarikan mata uang lama. Tapi, sudah sampai mana kah tahapan program
redenominasi? Sangat berbeda dengan realita yang ada, jadwal yang telah disusun
oleh BI ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembahasan terkait
redenominasi ini sampai sekarang belum lagi terdengar entah itu atas dasar
pertimbangan di birokrasi maupun dalam implementasinya di lapangan. Karena
seperti yang diketahui, dalam menerapkan kebijakan ini tentu ada banyak faktor
yang benar-benar harus di kaji dan di pertimbangkan agar dapat berjalan sesuai
rencana, dan tidak menimbulkan gejolak perekonomian nasional. Saat wacana ini
muncul ke publik, banyak reaksi pro dan kontra terhadap isu ini, mulai dari
para ekonom, aktor bisnis, akademisi, dan masyarakat umumnya.
Sebenarnya
BI sudah pernah mengajukan RUU tentang penyederhanaan nilai mata uang rupiah
(redenominasi) kepada DPR, namun hingga tahun 2016 belum ada keterangan lebih
lanjut terkait dengan pembahasan RUU tentang redenominasi ini. Jika kita
melihat melalui pendekatan historis dan empiris kita dapat mengetahui apakah
kebijakan redenominasi rupiah memang sesuatu yang urgent atau mendesak yang perlu segera di bahas ataukah kebijakan
redenominasi ini belum termasuk isu-isu yang harus dibahas pada situasi saat
ini. Ketika kita melihat berbagai contoh empiris pada negara-negara yang telah
berhasil menerapkan redenominasi dan ada negara yang justru gagal total dalam
menerapkan redenominasi rupiah ini, maka dari situ kita mendapat pencerahan,
pandangan, dan kesimpulan tentang pertanyaan mendasar pada artikel ini, yaitu
“Meredenominasi Rupiah, Perlu dan Penting kah?”
Turki merupakan salah satu negara yang berhasil atau sukses melakukan
redenominasi mata uangnya. Turki meredenominasi mata uang Lira
secara bertahap selama 7 tahun yang dimulai sejak 2005. Setelah redenominasi,
semua uang lama Turki (yang diberi kode TL) dikonversi menjadi Lira baru
(dengan kode YTL, di mana Y bermakna 'Yeni' atau baru). Kurs konversi adalah 1
YTL untuk 1.000.000 TL, atau menghilangkan enam angka nol (6 digit)[1]. Seperti dikutip dari
laman resmi Detik, Negara Turki meredenominasi mata uang Lira dengan cara
bertahap yaitu tahap pertama, Negara Turki mencetak dan mengedarkan uang baru
dengan tulisan YTL tanpa menghapus eksistensi mata uang lamanya yang
bertuliskan TL. Jadi pada tahap pertama Turki mengedarkan uangnya dalam bentuk
TL dan YTL selama jangka waktu satu tahun. Kemudian pada tahap selanjutnya
Turki menghapus tulisan “Yeni” Pada mata uang Yeni Turkey Lira menjadi tulisan
pada uang yang sebelumnya menjadi TL setelah dilakukan redenominasi. Pada
proses tahapan redenominasi ini, pada saat itu kondisi perekonomian Negara
Turki dalam keadaan yang stabil, dimana tingkat inflasi yang terjadi pada saat
itu tetap terjaga sampai akhirnya pada tahun 2009, inflasi di Turki hanya pada
kisaran 8-9%.
Seperti yang di kutip dari Karya Tulis Ilmiah (KTIN) Economics Event Unsoed, ada beberapa
indikator yang menentukan proses keberhasilan redenominasi di Negara Turki yang
tercermin dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Yaitu yang pertama, tingkat
inflasi pada saat itu dalam kondisi yang stabil, tidak terjadi gejolak. Tingkat
inflasi di sini adalah salah satu faktor yang paling menentukan dan menjadi
dasar pertimbangan dalam melakukan redenominasi. Yang kedua adalah, pertumbuhan
ekonomi yang disebabkan karena berhasilnya Turki dalam mereformasi dan
mrestrukturisasi ekonominya. Faktor ketiga yang paling menentukan adalah pada
tahapan sosialisasi kepada masyarakat, proses ini menjadi tahapan yang sangat
krusial untuk mensosialisasikan program redenominasi mata uang agar tidak
terjadi salah persepsi atau bias
information kepada publik yang dapat mengakibatkan efek psikologis dengan
adanya redenominasi ini. Karena tidak menutup kemungkinan, masyarakat
menganggap redenominasi bisa saja di samakan dengan sanering (pemotongan daya
beli masyarakat yang diikuti dengan pemotongan nilai uang). Di Indonesia
sendiri dalam jadwal porgram redenominasi yang di susun oleh BI di tuliskan
hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk tahapan sosialisasi. Ini tidak akan
berhasil, mengingat Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jadi
dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam tahapan sosialisasi kepada publik agar
tidak terjadi gejolak di masyarakat jika Indonesia akan menerapkan kebijakan
ini. Faktor terakhir yang menjadi indikator keberhasilan Turki dalam menerapkan
redenominasi adalah keadaan dinamaika politik yang ada di Turki. Itu semua
adalah gambaran kondisi Negara Turki pada yang menentukan kebijakan
redenominasi mata uangnya. Sedangkan negara lain yang pernah berhasil melakukan
redenominasi mata uangnya adalah Negara Ukraina, Romania, dan Polandia.
Sedangkan untuk kasus kegagalan redenominasi, selain
Rusia, Brasil, Argentina, dan Korea Utara, Zimbabwe merupakan salah satu negara
yang gagal dalam melakukan redenominasi mata uangnya. Tahun 2010 pada saat itu Zimbabwe
tak tanggung-tanggung meredenominasi mata uangnya dengan cara menghilangkan 10
angka 0 sekaligus. Dari yang 10.000.000.000 dolar Zimbabwe, menjadi 1 dolar
Zimbabwe. Sebelumnya, negara ini juga pernah melakukan redenominasi dengan
menghilangkan 3 digit angka nol pada tahun 2006, hal ini dilakukan pemerintah
agar masyarakat tidak kerepotan pada saat belanja dengan membawa uang yang
banyak mengingat pada saat yang bersamaan tingkat inflasi Negara Zimbabwe
sedang tinggi. Maka tak heran jika kebijakan ini malah menambah masalah baru
yaitu menyebabkan harga-harga meningkat secara tajam setelah dilakukan
redenominasi. Akhirnya setelah pada tahun 2010 dilakukan kebijakan ini,
terjadilah apa yang di perkirakan oleh para analitis yang mengatakan bahwa kebijakan
ini hanya akan akan menyebabkan inflasi semakin merangkak tajam (hiperinflasi).
Faktor yang paling menentukan kegagalan redenominasi di Zimbabwe adalah tingkat
inflasi. Dimana inflasi pada saat itu sedang tinggi. Rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan rencana penetapan kebijakan
yang belum matang. (Sumber: Berita harian
Detik, dan Karya Tulis Ilmiah Unsoed). Kesimpulan secara umum jika kita
melihat pada pendekatan historis dan empiris adalah negara yang gagal
meredenominasi mata uangnya disebabkan karena kondisi perekonomian atau ekonomi
makro yang tidak stabil, inflasi yang tidak terkendali, sosialisasi yang kurang
mengena atau merata sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima semua
informasi, keadaan politik yang sering bermasalah, serta rendahnya tingkat
kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Jika kita bercermin melalui pendekatan historis dan
empiris yaitu dari berhasilnya Negara Turki dan kegagalan Negara Zimbabwe dalam
redenominasi ini, kita sudah lebih banyak paham apakah Indonesia perlu
melakukan kebijakan redenominasi atau tidak perlu malakukan kebijakan tersebut
tentunya dengan melihat berbagai faktor mendasar yang menentukan proses
berhasilnya kebijakan ini. Dimulai dari inflasi, kondisi inflasi yang terjadi
di Indonesia boleh dikatakan stabil dan relatif rendah, tetapi inflasi
Indonesia mudah sekali berubah (sensitif) baik dari faktor internal maupun
eksternal. Yang kedua adalah sosialisasi, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi
bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di
dunia, dimana Indonesia juga merupakan negara kepulauan, serta sebagian penduduknya
masih tinggal di pedesaan. Jadi dengan melihat keadaan ini, dibutuhkan waktu
sosialisasi yang lama dan biaya yang tidak sedikit karena tahapan sosialisasi
merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Yang
ketiga adalah keadaan kegaduhan politik Indonesia yang sering kali bergejolak,
yang sering kali kisruh dan sering kali berkonflik di internal. Yang ketiga
adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang di keluarkan
pemerintah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang dicerminkan dengan
beberapa indikator, terutama tingginya angka KKN yang terjadi di kalangan
birokrat seringkali membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap
berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Jadi, setelah kita menganalisis melalui beberapa
pendekatan historis dan empiris, dan berkaca pada beberapa negara yang lebih
dulu menerapkan redenominasi mata
uangnya ‘Perlukah Indonesia Meredenominasi Rupiah? Pentingkah Indonesia
Meredenominasi Rupiah?’ Memang saat ini dengan adanya integrasi ekonomi,
membuat setiap negara untuk dapat saling kompetitif, dan memperjuangkan
stabilitas ekonomi. Dengan berhasilnya redenominasi rupiah memang akan
mengangkat harkat dan martabat mata uang rupiah, tetapi ketika negara justru
gagal, lebih banyak menerima kerugian yang akan membawa negara pada suatu
kehancuran. Pemerintah dan BI sebaiknya saat ini lebih fokus pada penciptaan
dan pemeliharaan tingkat inflasi dan kurs yang sering berfluktuasi yang dapat
menyebabkan instabilitas perekonomian domestik dan membangun fundamental
ekonominya agar tetap kokoh di tengah lesunya ekonomi global, karena kebijakan
redenominasi ini di rasa memang belum sesuatu yang harus dilakukan dan bersifat
urgent. Lantas bagaimana pendapat anda
mengenai kebijakan ini yang belum terangkat lagi ke permukaan publik, khususnya
masyarakat Indonesia. Harus dan Perlukah?
[1] Sutiasih, Tia. 2013. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Era MEA
2015 Melalui Kebijakan Redenominasi. LKTIN Economics Event. Universitas
Jendral Soedirman. Hlm. 8.
0 komentar:
Posting Komentar