EKONOMI INDONESIA EROPA
oleh Fara Dila Sandy, Ilmu Ekonomi
Universitas Jember
Tenaga kerja yang dimiliki Indonesia
sebenarnya tidak kalah saing dengan tenaga kerja yang berada diluar negri, baik
jika dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Perlu sebuah wadah untuk para
tenaga kerja agar mampu mengefisiensikan sebuah kualitas. Dengan adanya sebuah
hubungan multilateral antar Indonesia dan Eropa, dapat menjadikan sebuah
peluang untuk para tenaga kerja yang ingin mengembangkan potensi dirinya. Pemerintah
harus berperan aktif terkait masalah ketenaga kerjaan Indonesia. Berbagai
kebijakan telah diputuskan, salah satunya regulasi penanaman modal asing di
Indonesia. Adanya regulasi PMA tidak akan berdampak pada kondisi tingkat
pengangguran jika penanaman modal tersebut hanya berhenti pada sistem regulasi,
pemerintah harus memberikan proposi tersendiri untuk para tenaga kerja
Indonesia. Dewasa ini banyak sekali terdapat penanaman modal asing namun tidak
diimbangi dengan tenaga kerja, dalam artian penanaman modal asing yang berada
di Indonesia pada umumnya memakai dan mendatangkan tenaga kerjanya dari luar
negeri bukan dari masyarakt Indonesia. Hal ini akan berdampak pada jumlah
pengangguran yang ada di Indonesia.
Daya
saing yang dimiliki tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan kembali, tenaga
kerja Indonesia yang telah dikenal akan ketelitiannya dalam bekerja oleh orang
asing. Hal inilah yang menjadi kelebihan tenaga kerja Indonesia. Tetapi itu
tidak bisa diandalkan, harus ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk para
tenaga kerja Indonesia. Sebelum benar-benar mampu mengekspor jasa tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri, pemerintah harus siap akan resiko yang terjadi, harus
sudah menyiapkan solusi-solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan ketenagakerjaan
nantinya.
Era
pemerintah Joko Widodo lebih mengacu pada pengembangan sektor riil, dimana
salah satu tujuannya ialah mengembangankan potensi daerah sebagai instrumen
pemecah masalah pengangguran. Dari beberapa paket kebijakan pemerintah, Regulasi
untuk ketenagakerjaan Indonesia tidak secara konkrit dapat ditelaah oleh
masyarakat secara umum. Terbukti terdapat banyak TKI di luar negeri yang
statusnya masih ilegal. Dengan kondisi seperti ini diperlukan sosialisasi
konkrit dari pemerintah baik melalui dinas ketenagakerjaan maupun pemerintah
masing-masing daerah.
Jika
dikaji lebih mendalam, Ketenaga kerjaan di Indonesia yang berada
dipelosok-pelosok daerah memiliki antusias dalam bekerja khususnya dalam bentuk
merantau. Pola pikir seperti ini dapat dikembangkan lagi melalui sosialisasi
dari pemerintah, dengan cara mengembangkan potensi-potensi masyarakat
pengangangguran di setiap pelosok daerah. Tujuannya ialah menciptkan iklim
“kerja,kerja,kerja”.
Pemerintah pada umumnya hanya berfokuskan
pada pengembangan potensi daerah dari segi sumber daya alamnya, padahal suatu
daerah yang tidak memiliki keunggulan absolut dibidang sumber daya alam pun
dapat mengembangkan daerahnya, melalui apa? Jawabannya ialah melalui pola pikir
masyarakat yang berada pada masing-masing daerah. Setiap masyarakt di tiap-tiap
daerah pasti memiliki karakter atau ciri khas tersendiri, dengan karakter atau
ciri khas inilah yang dapat dikembangkan dan dijadikan variabel pontesial
daerah.
0 komentar:
Posting Komentar