Menguak
Kisah diBalik Lemahnya Indepedensi Bank Sentral
Oleh
Moch
Fitroh Kardiansyah
Univ
Jember, Fak Ekonomi
Keberhasilan
sebuah negara dalam membangun perekonomian pasti tidak terlepas dari sistem
yang kuat. Singkronisasi antara kebijakan moneter maupun fiskal tak dapat
dipisahkan dalam kehidupan perekonomian. Jika dalam pelaksanaannya terdapat
salah satu yang pincang ataupun tidak sejalan dengan program kerja yang
digalang maka bukan tidak mungkin hambatan-hambatan keberasilan ekonomi akan
ditemui. Pentingnya harmonisasi antara keduanya dalam menjalankan arah
perekonomian manjadi sebuah keharusan yang mau tidak mau harus dilakoni
keduanya agar target yang diinginkan dalam perekonomian negeri ini dapat
tercapai.
Sistem
pemerintahan indonesia yang menganut demokrasi merupakan sebuah harapan
sekaligus tantangan yang harus dijalani. Mengapa demikian, adanya kebebasan
dalam menentukan pemimpin bangsa ini membuat siapa saja yang mencalonkan diri
sebagai wakil rakyat berhak berkuasa dikursi pemerintahan. Mungkin hal ini
menjadi suatu hal yang positif mengingat setiap individu berhak menjadi seorang
pemimpin atau wakil rakyat. Namun dibalik itu semua adanya kebebasan dalam
menentukan pemimpin yang baru akan berakibat pada perubahan sistem kebijakan
yang ada. Program yang diusung semula kemudian sirna berganti program kerja
yang baru akibat pergantian pemimpin dan wakil rakyat yang baru. Jika tidak
disikapi dengan matang maka kebijakan yang dinilai hampir berhasil dilaksanakan
sebelumnya dengan pergantian pemangku kebijakan yang baru maka semua itu akan
berubah.
Hal
inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi indonesia untuk menatap kehidupan
hari esok yang lebih baik. Salah satu indikator kegagalan pemerintah dalam
menghidupkan ekonomi rakyat ialah dengan sistem kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan rakyat saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
benar-benar ingin mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara? Ataukah
hanya sebatas mencari tantah dikursi pemerintahan yang sedang kosong. Hal ini
patut digaris bawahi mengingat kebanyakan para pemamgku kebijakan terkadang
belum mampu mengemban tugas dengan baik dikarenakan bukanlah bidangnya. Melihat
kondisi yang ada sungguh miris setiap orang berebut mencari kedudukan namun
secara profesionalitas kebanyakan dari mereka belumlah mampu mengemban tugasnya
sebagai wakil rakyat.
Lantas
bagaimana dengan bank sentral sendiri dalam menjalankan otoritas moneter dengan
konsep yang matang sedangkan kondisi pemerintahan tidaklah medukung. Tentu akan
sangat sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila dalam kinerjanya
tidak berjalan secara maksimal akibat lemahnya intetektualitas para pemangku
kebijakan. Padahal dalam menjalankan roda perekonomian semua kebijakan yang
dikeluarkan oleh bank sentral harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat. Sistem politik inilah yang menyebabkan kebijakan yang telah matang
diusung menjadi batu sandungan yang dapat menghambat terjadinya pertumbuan
perekononomian negeri ini.
Jika
meninjau dengan konsep yang diterapkan oleh negara maju seperti halnya Amerika,
Inggris dan Canada tentu kebijakan bank sentral mempunyai indepedensi yang kuat
untuk menjalankan kebijakan moneter yang mereka ciptakan. Apalagi kalau melihat
kinerja yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang dengan merdeka menunujukkan
bahwa kinerja The Fed tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah
seluruhnya dengan leluasa mereka menjalankan otoritas moneter dengan kebijakan
yang dikeluarkannya sendiri.
Padahal
sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut Demokrasi. Tidak ada bedanya bukan
dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Namun dalam kinerjanya jauh
dari harapan seolah-olah otoritas moneter tidak mampu menjalankan peranannya
dengan baik akibat terganjal sistem politik yang ada. Lantas apabila timbul
pertanyaan, Siapakah yang seharusnya menentukan target kebijakan ekonomi untuk negera, pemerintahan yang dipilih oleh
public secara demokratis atau bank sentral yang menjadi direktur (atau
gubernur) yang tidak dipilih dan tidak membuat tanggung jawab secara langsung
kepada publik?.
Jika
dikaitkan dengan kebijakannnya maka yang berhak menentukan target kebijakan
ekonomi untuk ialah Bank Sentral. Mengapa demikian, kita bisa melihat profil
latar belakang para pemimpin bangsa ini tidak semua dari mereka berasal dari
ilmuan ekonom yang mempunyai kapabilitas dalam menargetkan ekonomi kedepannya.
Beberapa orang mungkin berasal dari ranah ilmu sosial, hukum, agama, maupun
politik sebagai latar belakang pendidikannya. Lantas, apakah mampu
mengantisipasi masalah gejolak ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Inilah
yang menyebabkan demokarasi langsung menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi
kualitas perekononomian indonesia dalam kedepannya.
Oleh
karenanya, dalam pelaksanaannya Otoritas moneter yang dijalankan oleh Bank
Sentral haruslah berjalan secara independen dalam menjalankan kebijakannya.
Bukan berarti pemerintah tidak berperan didalamnya namun pemberian porsi yang
lebih akan sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi pembaharuan kebijakan
ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter dan
fiskal harus tetap berjalan searah mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan agar julukan Macan Asia yang telah lama disematkan bagi bangsa ini
dapat direalisasikan kembali sepeti pada masa orde baru.
0 komentar:
Posting Komentar