Melirik Kebijakan Tax Amnesty
Akhir- akhir ini, pembahasan mengenai
pengampunan pajak (tax amnesty)
memang telah menjadi tajuk utama di berbagai media massa, dimana pemerintah
juga telah merencanakan akan menetapkan sebagai undang – undang dalam
perekonomian. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengenal
apasih yang dimaksud dengan tax amnesty? Sebagian
besar masyarakat masih bertanya – tanya apa tujuan dan manfaat dari adanya tax amnesty itu sendiri. Sebenarnya tax amnesty juga dapat dikatakan sebagai
pengampunan pajak. Dimana masyarakat yang memiliki beban pajak akan diberi
kelonggaran dalam segi tanggungjawabnya. Dalam hal ini merupakan suatu
kebijakan dimana diadakannya penghapusan wajib pajak bagi masyarakat yang
memiliki atau menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya
dalam membayar pajak dengan imbalan berupa penyetoran pajak dengan tarif yang
relatif rendah. Dengan ditetapkannya kebijakan ini maka diharapkan perusahaan
yang memiliki dana cukup besar di luar negeri dapat memindahkan dananya di
dalam negeri (Indonesia) dan menjadi pihak wajib pajak yang baru. Dengan
demikian, nantinya dapat memberikan tambahan pada pemasukan negara dalam hal
pendapatan pajak negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cukup banyak
para pengusaha maupun orang kaya Indonesia lainnya yang telah menyimpan dananya
di luar negeri. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan
tax amnesty, agar dana yang
seharusnya dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dapat
dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya.
Target penerapan kebijakan tax amnesty nantinya akan diterapkan
pada awal Juli 2016. Dimana pemerintah khususnya kementerian keuangan juga
telah melakukan uji terhadap penerapan kebijakan ini.
Sebagai kilas balik, sebenarnya negara Indonesia sudah pernah menerapkan
kebijakan tax amnesty ini, yaitu
sekitar tahun 1984. Untuk respon dari pihak wajib pajak pada saat itu belum
begitu responsif sehingga kebijakan ini enggan untuk dilaksanakan kembali pada
tahun berikutnya. Selain dari kurang responsifnya dari pihak wajib pajak, juga
terdapat hal lain yang menjadi penghambat kebijakan di kala itu. Yaitu
penerapan kebijakan tidak diimbangi dengan pengawasan yang tepat oleh
pemerintah dan sistem administrasi perpajakan tidak memberikan keyakinan bagi
masyarakatnya. Karena pada dasarnya persiapan, kehati – hatian pemerintah serta
adanya dukungan secara menyeluruh dari berbagai pihak merupakan kunci dari
kesuksesan suatu kebijakan. Masyarakat negara Indonesia sendiri masih tergolong
masyarakat yang kurang mematuhi peraturan dan kebijakan dalam hal perpajakan.
Hal ini juga yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak negara juga sebagai
akibat dari rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Sebenarnya
telah banyak negera yang mnerapkana kebijakan tax amnesty, baik itu negara berkembang maupun negara yang sudah
maju. Tentunya dari berbagai negara tersebut tidak serta merta berhasil
menerapkan kebijakan tax amnesty. Jika
dilihat dari tujuannya, tax amnesty memiliki
sasaran tujuan diantaranya adalah:
1.
Meningkatkan
penerimaan pajak dalam jangka pendek.
Seperti yang kita ketahui salah satu penerimaan
sumber pendapatan negara yang cukup besar adalah dari sektor pajak. Namun
kendala utama dalam perpajakan adalah dimana penerimaan pajak yang selalu
berada dibawah target penerimaan yang seharusnya. Sehingga hal ini memberikan
inisiatif bagi pemerintah untuk menerapkan tax
amnesty dengan harapan masyarakat akan lebih sadar mengenai kepatuhan wajib
pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2.
Meningkatkan
kepatuhan pajak di masa yang akan datang
Apabila kebijakan ini berjalan dengan lancar, maka
diharapkan untuk pelaksanaan pada periode berikutnya juga akan berjalan dengan
lancar karena masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem kebijakan
sebelumnya.
3.
Mendorong
repatriasi modal atau aset
Repatriasi disini diartikan sebagai suatu tindakan
pengembalian modal yang sebelumnya disimpan di kantor bank luar negeri atau
cabang bank yang berada di luar negeri ke bank negara asal. Dengan asumsi
apabila pengembalian tersebut dalam satuan mata uang asing, maka kemungkinan
pengembalian tersebut nantinya akan terhambat oleh adanya ketentuan
pengendalian mata uang asing yang berlaku pada negara tersebut. Tindakan
pengembalian modal ini dirasa perlu karena nantinya akan memudahkan bagi pidah
otoritas perpajakan dalam upaya meminta informasi tentang data kekayaan wajib
pajak kepada bank yang berada di dalam negeri.
4.
Transisi ke
sistem perpajakan yang baru
Dalam hal ini adanya tax amnesty juga dianggap sebagai langkah atas reformasi kebijakan
mengenai perpajakan mulai tahun ini hingga tahun 2017. Agar sistem perpajakan
tidak terlalu mengalami guncangan ketika nantinya terjadi perubahan dalam kebijakan, maka pemerintah berupaya untuk
menerapkan tax amnesty ini.
Sedangkan
dalam dunia perbankan sendiri, adanya kebijakan tax amnesty bisa saja memberikan pengaruh yang positif dalam hal
peningkatan penerimaan pajak, arus modal masuk atau capital inflows dan likuiditas di pasar keuangan serta perbankan,
sehingga penyaluran pembiayaan akan turut meningkat pada berbagai sektor
termasuk dalam pembiayaan infrastruktur. Apabila terjadi peningkatan pada
likuiditas di pasar keuangan serta dalam perbankan, maka obligasi atau saham
dan instrumen dalam pasar keuangan dapat menjanjikan keuntungan dengan risiko
yang lebih rendah. Serta nantinya juga kemungkinan akan di dorong oleh
peningkatan permintaan dalam Surat Berharga Negara (SBN). Sehingga nantinya
dalam jangka panjang juga akan mempengaruhi tingkat suku bunga dalam pasar uang
antar bank (PUAB). Sebagai akibat dari meningkatnya likuiditas pasar keuangan
dan perbankan, maka tingkat suku bunga PUAB kemungkinan akan mengalami
penurunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin ke 3 mengenai
sasaran tujuan dari adanya tax amnesty,
BI juga menganggap bahwa tax amnesty juga
dapat meningkatkan sis kredit. Namun peningkatan ini tergantung dari kondisi
ekonomi serta toleransi risiko yang berlaku pada masing – masing negara yang
bersangkutan. Disamping itu, penerimaan arus modal masuk dari pajak ini dapat
ditempatkan dalam bentuk investasi agar hasil yang telah diberikan dapat lebih
terlihat manfaatnya dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta juga
kemungkinan akan memberikan potensi dampak pada stabilitas perekonomian.
Namun
terlepas dari dampak terhadap pasar keuangan dan perbankan, tax amnesty nantinya tidak akan memiliki
dampak apabila kebijakan ini hanya berupa pemutihan aset saja. Kekhawatiran
pemerintah dalam hal pengembalian modal ke dalam negeri tak lepas dari jika
adanya penyelewengan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana mereka
memanfaat situasi ini untuk tindakan korupsi. Dana yang seharusnya dikembalikan
ke perbankan dalam negeri, dikhawatirkan akan diselewengkan. Seperti salah satu
contoh kasus yang terjasi pada seorang jaksa yang bertujuan untuk mengembalikan
dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) namun akhirnya justru dijadikan
upaya korupsi. Tindakan ini merupakan hal yang perlu diwaspadai dan dihindari.
Oleh karena itu, berbagai sektor lembaga yang bersangkutan dalam hal ini
diharapkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi dalam mengemban
tanggung jawabnya, agar masyarakat dan para pihak wajib pajak dapat yakin
terhadap lembaga yang bersangkutan. Serta agar RUU mengenai pengampunan pajak
ini dapat berjalan dengan bagaimana mestinya.
Rachma
Priasti Ramadhani
130810101154
0 komentar:
Posting Komentar