Makroprudensial, Penjaga Kestabilan Sistem Keuangan

Makroprudensial, Penjaga Kestabilan Sistem Keuangan

Oleh : Ika Wahyu Cahyani

Dalam perekonomian suatu negara, tentunya telah menerapkan berbagai sistem yang mengatur jalannya roda perekonomian. Mulai dari sistem keuangan, pembayaran, anggaran fiskal dan lain sebagainya telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan seimbang. Dalam pengaturannya, terdapat pihak-pihak yang difungsikan untuk memegang otoritas atas sistem-sistem yang ada.cpihak-pihak pemegang inilah yang harus bersinergi untuk mewujudkan kestabilan perekonomian yang ingin dicapai sehingga siklus perekonomian dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Berdasar pada hal tersebut, tulisan ini lebih difokuskan pada pembahasan yang berkaitan dengan sistem keuangan saja bukan siklus perekonomian secara menyeluruh. Namun, keberadaan sistem keuangan tersebut juga memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian. Di Indonesia, institusi yang memegang otoritas tertinggi untuk mengatur perjalanan kestabilan sistem keuangan adalah Bank Indonesia. Secara institusi, Bank Indonesia bekerja secara independen, tidak dapat terintervensi oleh pihak manapun sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan tertentu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sebagaimana tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestasbilan sistem keuangan, Bank Indonesia memperkenalkan salah satu produk kebijakannya yaitu kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini lahir sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan banyak pergeseran paradigma dalam perekonomian khususnya yang berkaitan dengan ekonomi moneter.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan sejarah perkembangan baru dalam bidang keuangan. Sejauh yang kita tahu, transaksi keuangan di era sekarang bisa dilakukan secara digital dan tanpa menggunakan uang tunai. Hal tersebut dirasa lebih mudah dengan transparasi yang diatur oleh sistem keuangan itu sendiri. Maka, kebijakan makroprudensial terfokus pada pengendalian pada sistem keuangan secara keseluruhan dan lebih menekankan pada antisipasi risiko didalamnya. Bahkan, kebijakan makroprudensial telah diterapkan di beberapa negara karena dinilai efektif untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di negara tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai kebijakan makroprudensial tersebut memang terfokus pada kestabilan sistem keuangan dengan menekan segala kemungkinan risiko yang dapat timbul secara sistemik, namuan ada beberapa tujuan yang tak kalah penting lainnya yakni : meningkatkan efisiensi pada sistem keuangan dan mempermudah akses keuangan serta mendorong keseimbangan fungsi intermediasi pada lembaga-lembaga keuangan. Kebijakan makroprudential ditujukan pada sistem keuangan secara keseluruhan dengan lembaga/ institusi keuangan seperti perbankan termasuk didalamnya atau perilaku institusi keuangan secara kolektif yang menyebabkan perubahan pada sistem keuangan itu sendiri sehingga akan menimbulkan dampak pada siklus perekonomian secara menyeluh.

Berdasarkan laporan perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2014 (LPI BI 2014), menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2014 penerapan kebijakan makroprudensial berdampak pada stabilisasi sistem keuangan yang berada pada level normal yakni senilai 0,65, lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 1,10. Level tersebut diukur melalui indeks stabilisasi sistem keuangan (ISSK) tahun 2014. Dampak lain yang ditimbulkan yakni meningkatnya ketahanan perbankan dalam intimigasi risiko kredit dan likuiditas pada saat kondisi moneter yang ketat sehingga industri perbankan dapat terus tumbuh dan menopang perekonomian, tingginya rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah tetap berada pada level rendah dan juga risiko pada pasar keuangan masih tetap terjaga dengan dibuktikan dengan meningkatnya transaksi pasar uang antar bank dan kenaikan pada indeks harga saham gabungan (IHSG).

Sebagai bank sentral yang bertindak sebagai otoritas moneter, memegang kendali penuh terhadap sistem keuangan. Instrument yang diterapkan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan makroprudensial melalui pengendalian tingkat suku bunga. Secara tidak langsung akan mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan terutama dalam menentukan tingkat bunga kredit. Hal tersebut berlaku pula dalam pasar keuangan. Ketika kebijakan terhadap suku bunga kredit diperlonggar maka perankan akan lebih leluasa bertindak dalam penyaluran kredit pada masyarakat. Dengan meningkatnya kredit dalam masyarakat akan diharapkan tingkat investasi pun akan meningkat karena dana kredit digunakan untuk keperluan investasi. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan makroprudensial akan semakin memberi kemudahan pada transaksi anatar bank di pasar keuangan. Hal tersebut akan menciptakan sistem transaksi yang lebih kondusif dan transparan.

Categories: Ika wahyu cahyani