Manakah
yang diutamakan inflasi ataukah pengangguran
Inflasi
adalah sebuah acuan bagaimana tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara,
semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara semakin tinggi
pula resiko yang akan diterima oleh negara tersebut menghadapi berbagai masalah
krisis yang akan terjadi. Namun sebaliknya jika dalam sebuah negara dapat
menekan inflasi serendah mungkin maka
akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian, bukan berarti dengan rendahnya
inflasi menjadi satu-satunya tolak ukur kestabilan perekonomian tetapi jika
dalam suatu negara tingkat inflasi yang rendah akan berpengaruh terhadap
rendahnya investasi, menurunnya tingkat produksi, dan dalam jangka panjang akan
berdampak terhadap peningkatan “pengangguran”. Mengapa inflasi dikaitkan dengan
pengangguran ? alasannya jika dalam suatu negara mengalami depresi ekonomi dimana
terdapat inflasi yang sangat tinggi (hyper
inflasi) maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat produksi yang
berpengaruh terhadap pemintaan tenaga kerja, apabila suatu negara para pemilik
usaha banyak mengalami kebangkrutan
dapat dikatakan terjadilah sebuah fenomena krisis hebat yang dipengaruhi oleh
tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti halnya yang terjadi dalam
krisis ekonomi tahun 1998. Dalam hal ini jelas membuktikan bahwasanya pengaruh
besarnya inflasi yang terjadi dapat berdampak kepada tingginya Pengangguran
suatu negara. Namun sebaliknya jika inflasi sangat rendah akan berdampak pada
penurunan suku bunga sehingga investasi
yang terjadi akan meningkat dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang
tinggi pula. Menurut teory klasik, jika tingkat upah naik maka konsumsi
masyarakat juga bertambah. Apabila pendapatan yang diperoleh meningkat bukan
tidak mungkin permintaan akan suatu barang juga akan semakin meningkat
dipengaruhi oleh tingginya tingkat upah dan dampaknya harga barang yang
melambung tinggi akan memengaruhi kenaikan inflasi. Tentu menjadi suatu buah
simalakama yang sangat membingungkan apabila penanganan inflasi tidak diawasi
secara maksimal tentu peran pemangku jabatan kekuasan mempunyai mandat yang
besar dengan menentukan kebijakan secara komprehensif. Terdapat hubugan yang erat diantara keduanya
seperti halnya hubungan dua insan manusia yang tak bisa terpisahkan di antara
keduanya.
Sedangkan
Masalah Pengangguran sendiri diibaratkan penyakit ganas yang menggerogoti
sendi-sendi perekonomian negeri ini, bagamana tidak pengangguran menjadi
sesosok hantu yang sangat mengerikan dan membayang-bayangi serasa inin menintai
dan memangsa ruang lingkup kehidupan negeri ini. Masalah pengangguran yang terjadi
bukanlah sebuah masalah yang masih
terdengar baru, andai kata dapat dikiaskan pengangguran merupakan salah satu
aspek kehidupan yang tak bisa terlepaskan oleh sendi-sendi kehidupan rakyat
indonesia. Bertambahnya jumlah angkatan kerja dalam setiap tahunnya merupakan
sebuah tantangan sekaligus harapan bagi negera ini, dengan banyaknya angkatan kerja siap menyongsong pertumbuhan
ekonomi , namun yang menjadi permasalahan kompleksnya adalah membeludaknya
angkatan kerja tidak mampu diimbangi secara maksimal jumlah penawaran lapangan kerja yang tersedia akibatnya banyak
terjadi pengangguran terpaksa yang mana mereka tidak mampu bertahan dalam dunia
persaingan tenaga kerja dan kebanyakan dari mereka tersingkir dari dunia
yang menjanjikan kehiduoan yang selayaknya.
Jika terus-menerus dibiarkan maka dampak terhadap perekonomian akan semakin
parah.
Keberagaman indonesia mungkin saja tidak
hanya disematkan dengan banyaknya potensi alam yang luar biasa namun tinggi
rendahnya inflasi yang ada diantara setiap daerah menjadi simbul bahwa
perekonomian negeri ini memiliki keanekaragaman yang unik. Jokowi mengumumkan
daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi adalah Bangka Belitung 13,15 %,
diposisi kedua diduduki oleh Merauke 12,31 %, posisi ketiga Tarakan 11,91 %, keempat
ditempati Tual dengan 11,48 % dan terakhir Padang 11,09 %. Meskipun inflasi
yang terjadi bukanlah inflasi Hyper inflasi namun bukan berarti dampknya
terhadap perekonomian tidak memburuk. Kurangnya pengawasan sektor keuangan
daerah disinyalir timbulnya inflasi di setiap daerah-daerah di indonesia,
bentuk transparansi yang masih minim membuat perkembangan inflasi terus
menjalar ibarat tanaman merambat jika dibirakan akan terus tumbuh dan
berkembang menjadi besar. Inilah sebuah gambaran yang bisa dikatakan
mencengangkan dengan kondisi seperti ini apakah mungkin pemerintah akan
mengatasi masalah yang terjadi.
Kekhawatiran yang mungkin dapat terjadi
dalam perekonomian indonesia dimana inflasi yang tidak dapat dijaga
perkembangannya seperti halnya yang terjadi pada tahun 1998 inflasi naik dua
digit dan impactnya adalah kondisi perekonomian tidak bisa terkendali,
keterpurukan ekonomi akibat krisis dapat dirasakan oleh semua kalangan tidak
hanya golongan kaya namun juga golongan miskin yang sangat menderita akibat
fluktuasi ekonomi yang menerpa negara ini. Jika pertumbuhan ekonomi hanya
ditinjau dari peningkatan konsumsi masyarakat tanpa memperhatikan dan menjaga
perkembangan inflasi yang terjadi maka kemungkinan terburuk yang dapat
dirasakan akan berakibat tragedi 1998 akan terulang kembali.
Dalam kaitannya dengan inflasi yang terjadi pada
negara indonesia umumnya dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan pokok yang selama
ini terasa sangat sulit untuk dipecahkan meskipun terkadang timbul rasa
optimisme yang tinggi namun dengan koplektisitas permasalahan yang ada mungkin
tidak ada yang bisa menjanjikan dan menjamin sampai kapan penderitaan ini akan
berakhir. Kebutuhan akan ayam dan beras merupakan makananan pokok bagi warga
negara indonesia yang harus terpenuhi demi terciptanya kesehatan gizi yang
memadai. Permintaan akan kedua produk tersebut disinyalir menimbulkan
peningkatan tingkat inflasi pada negara ini, seperti yang kita tahu bahwasanya
beras merupakan kebubutan pokok rakyat yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kenaikan harga beras dipasaran merupakan suatu problema yang dapat merugikan
bagi negara karena kebutuhannya sangat vital sekali bagi kehidupan. Dapat kita
sadari bahwa seseorang yang tergolong menengah keatas mungkin tidak akan
terlalu berpengaruh terhadap kenaikan harga yang terjadi namun yang perlu kita
garis bawahi disini bagaiaman dengan masayarkat yang mempunyai upah minimum
atau tergolong masyarakat menengah kebawah akan sangat menyulitkan baginya
untuk bertahan di dalam kondisi ekonomi yang semakin lama semakin menyulitkan,
masyarakat semakin tak berdaya dengan perkembangan ekonomi yang mengharuskan
mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Sedangkan kondisi inflasi yang
semakin bertambah akan menjadi beban hidup yang berat untuk dijalani. Ditambah
lagi pemenuhan gizi yang cukup sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya
fenomena gizi buruk dikalangan anak, dengan naiknya harga ayam yang dipengaruhi
oleh inflasi semakin mustahil rasanya orang yang mempmuyai pendapatan minimum
dapat merasakan pemenuhan gizi empat sehat lima sempurna.
Menurut
Sasmito Deputi Badan Pusat Statistik ekonomi kuartal IV per tanggal 1 desember
2015, kenaikan harga beras mencapai 0,55 persen sedangkan pada ayam sendiri
kenaikan harga mencapai 1,2 % hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi
dinegara ini. Kenaikan kedua komodity ini dipengaruhi oleh kurangnya pasokan
akan permintaan dalam negeri sehingga menimbulkan terjadinya kenaikan harga,
padahal yang kita tahu bahwa negara indonesia adalah negara agraris yang
notabene rakyatnya berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan alam sekitarnya
namun sekali lagi hal yang demikian bukanlah wujud jaminan terciptanya
kesejahteraan ekonomi rakyat. Kesalahan yang sedikit saja akan berdampak pada
kondisi perekonomian yang goyah jika permintaan akan suatu komoditas tertentu
yang sifatnya penting tidak dapat terpenuhi dari permintaan yang terjadi maka
dampaknya akan berpenagruh negatif terhadap kondisi perekonomian. Kenaikan
harga sangat ditakutkan tidak hanya rakyat juga pemerintah bersiaga menjaga dan
mengawasi perkembangan tingkat harga di pasar.
Tidak hanya
harga beras dan ayam yang mengalami kenaikan, Sasmito menambahkan terjadi
kenaikan harga rokok yang mencapai 1,16 persen. Rokok adalah kebutuhan yang tak
bisa lepas dalam kehidupan rakyat indonesia meskipun dampaknya terhadap
kesehatan tidak baik namun permintaan akan produk ini selalu meningkat, faktor
ketagihan yang ditimbulkan bagi penggunanya menyebabkan ketergantungan akan
rokok tidak dapat terobati meskipun tidak menutup kemungkinan dapat diatasi
dengan produk alternatif yang ditawakan. Tidak adanya sanksi yang tegas dan
pemberian izin yang resmi terhdap para pengguna rokok di indonesia menyebabkan
permintaan akan komoditas ini semakin bertambah. Meskipun tidak dipungkiri
dengan adanya rokok berdampak akan berdampak pada peningkatan devisa negara.
Alasan terkuat kenaikan inflasi disebabkan oleh penarikan dana bea cukai oleh
Menteri Keuangan yang seharusnya dilaksnakan pada februari 2016 dimajukan
menjadi desember 2015, sehingga terjdilah kenaikan harga rokok yang diikuti
peningktan inflasi.
Menurut data
yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik inflasi dipengaruhi oleh kenaikan
sebagian besar indeks pengeluaran, yaitu bahan makanan yang menyumbang sebesar
0,33%, makanan jadi, minuman, rokok menyumbang 0,47%. Serta kelompok perumahan,
bahan bakar, air, listrik dan gas yang menyumbang 0,15 %, kelompok kesehatan
menyumbang 0,44 %. Sedangkan pada sektor pendidikan, olahraga dan rekreasi 0,05
%. Komunikasi, transport, jasa keuangan yang sama-sama menyumbang 0,06 %.
Sedangkan pada sektor sandang mengalami penurunan sebesar 0,23 %. Dari sekian
banyak peningkatan inflasi yang terjadi tentu bukan merupakan suatu masalah
yang spele mudah untuk dipecahkan namun
diperlukan perencanaan ekonomi moneter yang tepat untuk menentukan berapa besar
inflasi masa lalu dan inflasi masa depan dibandingkan dengan inflasi saat ini
untuk mengukur kemampuan perekonomian ditinjau dari keduanya.
Perbaikan dan pembangunan infrastruktur dalam
setiap daerah merupakan titik terang yang dapat menimbulkan pengaruh positif
terhadap penurunan inflasi, akses yang masih buruk dan produk pelayanan
keuangan yang tidak cukup memadai menjadi batu sandungan bagi pemerintah
tentunya untuk dapat mengawasi sejauh mana tingkat inflasi suatu daerah, Kasus
yang sama terjadi di daerah perbatasan indonesia akes serta pelayanan publik
yang tak layak menjadi faktor pendorong tingginya inflasi di daerah Merauke.
hal ini dilakukan semata-mata untuk melihat dan memberikan sebuah terobosan
dalam menekan inflasi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo menyarankan kepada
seluruh daerah khususnya terhadap daerah yang mengalami masalah tingginya
inflasi untuk membuat sebuah anggaran operasi pasar agar inflasi tidak
terus-menerus mejadi penyakit yang sulit disembuhkan. Dengan adanya anggaran
operasi pasar setiap daerah bertujuan untuk mendukung terciptanya kondisi pasar
yang baik, setiap daerah para pejabat pemerintah membuat suatu wadah lembaga
yang membidangi inflasi tujuannya adalah untuk mengawasi bagaimana kondisi
pasar yang sesungguhnya dengan meninjau langsung ke lapangan diharapkan masalah
yang timbul dapat segera teratasi dengan baik. Permasalahan yang dimaksud
adalah lembaga pengawas pasar menindak lanjuti kira-kira apa yang menjadi
penyebab tingginya inflasi di daerah tersebut hingga ke akar permasalahannya
serta mencari solusi dari meningkatnya inflasi di setiap daerah. Dengan
demikian pemerintah dan pengawas inflasi daerah lebih mudah dalam
memberantas inflasi yang tinggi. Bentuk
kebijakan yang mungkin bisa memberikan efek positif terhadap penurunan inflasi
adalah dengan memberikan sanksi ringan terhadap pelaku usaha maupun pedagang
yang menerapkan harga tinggi terhadap komoditas tertentu akibat dari adanya
peningkatan permintaan barang. Dengan memberikan sanksi ringan maupun sanksi
berat akan berdampak pada stabilitas harga dipasar. Sanksi ringan berupa
laramgan berjualan sedangkan sanksi berat sendiri berupa penyitaan komoditas
tertentu yang dinilai merugikan para konsumen. Ketegasan pemerintah dalam hal
ini sangat diperlukan mengingat salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah
stabilitas harga yang tidak teratur sehingga padagamg dan pelaku usaha
mempermainkan harga pasaer sesuai permintaan pasar dan tentu saja ini akan
berakibat pada tumbuhnya inflasi, hal ini sangat merugikan bagi konsumen mengingat inflasi
dapat ditekan dengan menaikkan konsumsi masyarakat yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi juga memberikan bentuk penghargaan
terhadap daerah yang dapat mengantisipasi dan menekan inflasi. Hal ini dilakukan
agar setiap daerah bersemangat untuk memerangi tingginya inflasi dan
pertumbuhan ekonomi dapat digalakkan dengan baik.
Masalah
lain yang juga tak kalah rumit untuk dipecahkan adalah Jumlah angkatan kerja
yang semakin lama semakin bertambah merupakan sebuah tantangan baru bagi
pejabat pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai, persaingan
yang ketat diantara para pencari kerja mengakibatkan salah satu diantaranya
harus menganggur tentu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pengangguran
yang terjadi bukanlah pengangguran sukarela yang sering terjadi pada negara
maju namun pada konteks negara ini pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran
terpaksa karena demand lebih besar
terhadap supply. Kita bisa mengambil
sample dari salah satu daerah di indonesia. Pada kasus yang terjadi pada
Karawang junlah Angkatan kerja mencapai 1.026.868 jiwa dengan 912.864 jiwa yang
bekerja. Tentu saja menjadi masalah yang pelik dalam menyikapi fenomena yang
terjadi, adanya ruang yang cukup besar di dalam mengisi kekosongan permintaan
akan tenaga kerja yang juga mempuyai hak yang sama di dalam mendapatkan sebuah
pekerjaan yang layak. Kedua masalah tersebut bukanlah yang mudah untuk
dipecahkan secara gamblang mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar
terhadap sendi-sendi kehidupan perekonomian negara ini.
Penyebab
dari pengagguran itu sendiri adalah belum adanya koordinasi dan kerjasama yang
tepat antara pihak pemerintah dan penyedia lapangan kerja dalam hal ini
industri swasta yang dimaksud, keahlian khusus yang masih belum memadai
dimiliki oleh sebagian tenaga kerja sehingga menyulitkan para pencari kerja
untuk bersaing dengan angkatan kerja lainnya, industri swasta yang selektif
dalam memilah dan memilih angkatan kerja yang dibutuhkan perusahaan, dukungan
pemerintah dalam bentuk kredit murah serta kemudahan izin usaha terhadap Usaha
Kecil dan menengah yang belum diterapkan secara maksimal menjadi salah satu penghambat
gagalnya pengentasan pengangguran,
peraturan pemerintah terhadap izin industri yang menitikberatkan kepada
industri padat karya secara merata, pemanfaatan sumber daya alam (pariwisata,
perkebunan, pertanian, perikanan, tambang dll) belum dikelola secara optimal.
Menurut Teo Suryana Kepala bidang
Binapenta, salah satu faktor kendala yang terjadi akibat masih tingginya
pengannguran dipengaruhi oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
sehingga perusahaan merasa enggan untuk merekrut karyawan yang tidak memenuhi
standar yang diinginkan. Penanganan yang serius sangat diperlukan dengan
memberikan keterampilan dan skill yang memadai diharapkan akan menjadi penolong
terciptanya kreativitas antar individu tidak hanya berharap untuk menjadi
seorang pekerta namun diharapkan menjadi pembuat lapangan kerja. Jiwa wirausaha
diperlukan di dalam memotivasi para angkatan kerja untuk tidak hanya berfokus
kepada mecari lowongan kerja namun menciptakan lapangan kerja baru yang dapat
bermanfaat terhadap orang lain.
Menyikapi masalah yang terjadi pihak
Binapentra membentuk sebuah wadah yang memberikan suatu layanan berupa
pengawasan dalam Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang membidangi
pengawasan terhadap para tenaga kerja di dalam mendata seberapa besar tingkat
tenaga kerja yang terserap di dalam perusahaan swasta dengan demikian dapat
menghasilkan suatu data yang bisa mengitung besaran tenaga kerja yang terserap
dan membandingkan dengan Angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat terukur
jumlah pengangguran terbuka
Untuk mengatasi masalah tersebut langkah
pasti yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan dan kerjasama
antara pemerintah serta industri swasta
di dalam menyediakan tempat yang layak terhadap peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya, memberikan suatu metode
pelatihan terhadap para angkatan kerja agar mempunyai bekal sebelum memasuki
dunia kerja, memberikan pengarahan
tentang penyeleksiaan angkatan kerja kepada industri swasta agar tidak terlalu
selektif di dalam merekrut angakatan kerja yang masih menganggur, pemberian
kredit murah serta pendampingan terhadap UMKM di dalam mengembangkan usahanya
agar diharapkan bisa meciptakan lapangan kerja yang luas serta memberikan
persyaratan yang mudah terhadap izin usaha, memberikan sebuah kebijakan yang
tegas terhadap para pemilik usaha khususnya industri swasta untuk lebih
mengedepankan industri pada karya dibandingkan dengan indusrtri padat
modal, memanfaatkan potensi alam yang
belum dikelola dengan baik tujuannya multiplier efect yang dihasilkan menjadi
ladang usaha masyarakat untuk mengangkat derajatnya.
Seperangkat kebijakan yang mungkin dapat
dicanangkan pemeritah sendiri sangat diperlukan untuk menggenjot perekonomian
kearah yang lebih baik kedepannya. Masalah pengangguran yang terjadi bukanlah
salah pemrintah maupun rakyat indonesia, tidak terlalu penting jika mencari
siapa yang salah terhadap peningkatan pengangguran dan penurunan pertumbuhan
ekonomi dan yang patut digaris bawahi adalah bagaimana upaya untuk memberantas
pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terciptanya kesejahtraan
rakyat indonesia menjadi tujuan akhir yang harus dipenuhi untuk menggapai
cita-cita dan angan hajat hidup orang banyak.
Masalah inflasi maupun pengangguran sangat
melekat dalam kehidupan kita sehari-hari hubungan keduanya pun juga bisa
dikatakan sangat berkaitan satu sama lain. Tanpa kita sadari inflasi dan
pengangguran menjadi hal yang memberatkan bagi perekonomian ini, kebijakan yang
tepat sasaran menjadi sebuah mimpi dan harapan untuk mengatsi dan menanggulangi
inflasi dan pengangguran. Tergantung apakah kita bisa untuk mengatasi masalah
tersebut, kerjasama diantara beberapa pihak sangat diperlukan sekali di dalam
mensukseskan acara ini. Jika dalam hal ini pemerintah saja yang berperan aktif
untuk menanggulanginya tanpa diikuti oleh dukungan positif oleh beberapa aspek
kehidupan bermasyarakat tentu kebijakan dan solusi yang ditawarkan untuk
memberantas pengangguran dan menurunkan inflasi akan sia-sia, hanyalah sebuah
fiktif belaka ibarat hidup di negeri dongeng yang tak mampu di analisa
menggunakan nalar manusia, transparansi perencanaan ekonomi yang baik adalah
kunci dari sebuah kesuksesan ekonomi yang lebih baik. Bangsa yang baik adalah
bangsa yang dengan sendirinya membangun, bekerjasama bahu membahu untuk
meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Harapan inilah yang mungkin bisa disematkan
terhadap pemangku kebijakan untuk menciptakan kondisi ekoomi yang
dicita-citakan.
0 komentar:
Posting Komentar