KOORDINASI PEMERINTAH DAN OTORITAS KEUANGAN

KOORDINASI PEMERINTAH DAN OTORITAS KEUANGAN

Oleh Fara Dila Sandy (Ilmu Ekonomi, Universitas Jember)

Diawal bulan januari 2016 berdasaran data Jumlah Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia mengalami pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan tersebut dominan terjadi pada Dana Pihak Ketiga. Jika ditinjau dari segi moneter fenomena tersebut akan cukup berdampak pada kondisi keuangan di Indonesia. Perbankan akan mengalami pengetatan dana sehingga hal ini mempengaruhi pihak perbankan dalam menyalurkan dananya pada masyarakat, baik kredit maupun lainnya, sehingga pengetatan likuiditas akan menjadi hambatan utama bagi pihak perbankan. Bukan hanya itu , pemerintah pun berencana pendanaan dipasar melalui mekanisme front loading Surat Berharga Negara, kabar beredar pemerintah telah menyiapkan SBN dengan jumlah yang cukup besar untuk mencari dana melalui mekanisme front loading. Pada umumnya mekanisme front loading hampir sama dengan mekanisme Operasi Pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia, namun perbedaannya front loading dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya mekanisme front loading cukup efektif dilakukan namun dengan asumsi hal tersebut benar-benar murni bertujuan untuk membiayai anggaran pemerintah (APBN).

            Kondisi likuiditas perbankan ketat akan berdampak pada komponen makroekonomi Indonesia. Jumlah Uang Beredar akan menurun diakibatkan penyaluran dari pihak Bank mengalami pengetatan, hal ini akan berakibat negatif jika tidak disinkronkan dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia harus memiliki strategi antisipasi untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi di Indonesia kedepannya sehingga kondisi likuidtas tetap memadai dan terjaga. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mempengaruhi Rupiah. Likuiditas yang terbatas akan mengakibatkan Jumlah Uang Beredar dan hal ini akan mempengaruhi inflasi yang semakin menurun.Kondisi inflasi yang menurun akan berakibat buruk pada kondisi ekonomi di Indonesia para investor akan semakin enggan berinvestasi dikarenakan biaya produksi melebihi penerimaan yang diterima dan hal tersebut akan berdampak pada tingkat pengangguran yang akan semakin meningkat karena para investor semakin meminimalkan biaya produksi agar tetap bisa mendapatkan keuntungan.

            Pemerintah dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan kebijakan harus berkesinambungan dengan tujuan utama yaitu bersama-sama mensejahterkan masyarakat Indonesia. Bank Indonesia lembaga independen yang memutuskan kebijakan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun, pemerintah pun memiliki kekuasaan untuk memberikan saran dan masukan terhadap Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan, salah satunya melalui rapat bersama dimana dalam rapat tersebut pemerintah dan lembaga keuangan lainnya memberikan saran dan masukan kepada Bank Indonesia.

Dengan terjalinnya kesinambungan kebijakan antara pemerintah dan Lembaga keuangan khususnya Bank Indonesia yang memiliki kekuasan lebih dibidang finasial akan menghasilkan kondisi yang stabil dan seimbang. Kesinambungan kebijakan tersebut dimisalkan dengan penyataan dari gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo yang mengatakan bahwa untuk menyikapi kebijakan pemerintah tersebut Bank Sentral akan melakukan intervensi atau stabilitas sistem keuangan dan juga akan mempertimbangkan sejumlah faktor-faktor utama seperti inflasi , pertumbuhan ekonomi , neraca pembayaran dan stanilitas sistem keuangan nasional dan jika komponen-komponen itu bisa tetap terjaga dan stabil maka Bank Indonesia akan melakukan pelonggaran dalam kebijakan moneter.

Categories: Fara Dila Sandy