Kebijakan yang salah ataukah oknum yang tak bermoral

Kebijakan yang salah ataukah oknum yang tak bermoral

Diawal tahun 2016 indonesia dikejutkan dengan fenomena kebijakan pemerintah yang baru, dengan munculnya beberapa kebijakan yang bertujuan untuk merubah wajah perekonomian ini agar lebih baik tentunya merupakan upaya yang harus didukung oleh semua pihak. Baik masyarakat maupun oknum pemerintah keseluruhan, namun dalam kenyataannya program yang diluncurkan oleh pemerintah menuai banyak kecaman yang timbul dari beberapa pihak khusunya masyarakat. Pro dan kontra tentunya bukan masalah yang tak asing lagi ditelinga kita, banyak anggapan yang terkadang positif jika diterapkan namun tidak semua sependapat dengan semua kebijakan yang ditempuh.

Penggunaan kantong plastik yang sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari melatar belakangi pemerintah khususnya untuk menerbitkan kebijakan penggunaan kantong plastik tidak gratis. Sekali lagi menuai banyak pro dan kontra oleh masyarakat dimana terdapat masyarakat yang sependapat dengan program pemerintah namun tidak sedikit juga menolak dengan kebijakan ini dengan berbagai alasan. Masyarakat yang mendukung diberlakukannya program ini menilai kebijakan pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat melalui pengenaan harga kantong plastik dinilai cukup efektif dimana pada kota megapolitan seperti halnya jakarta sulit sekali terlepas dari sampah yang membanjiri kawasan ibukota, hal ini diakibatkan masyarakat yang tidak bijaksana didalam menggunakan kantong plastik yang semestinya dan mudah sekali menggunakan kantong plastik dalam sekali pakai sehingga dampaknya tempat pembuangan sampah dalam per harinya selalu terpenuhi ataupun melebihi kapasitas yang ada dan tentu saja pihak Pemkot sendiri tidak mampu bertindak secara signifikan di dalam mengatasi meludaknya sampah yang ada di ibukota. Tak hanya itu masyarakat yang mendukung adanya kebijakan ini menilai bahwasanya pemerintah dapat meningkatkan Gros Domestik Bruto yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengenaan harga yang sebesar Rp 200,- merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk membuat efek pengurangan penggunaan kantong plastik yang dibawa dari rumah dikarenakan masyarakat akan timbul rasa enggan apabila harus membayar kantong plastik.

Namun jika dikaitkan dengan masyarakat yang kontra ataupun tidak setuju jika diberlakukan kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat tidak relevan dan transparan. Bagaimana tidak kira-kira dampak apa yang dapat dihasilkan dengan pengenaan harga per kantong plastik. Masyarakat menilai dengan diberlakukannya ini lantas akan dibawa kemana uang hasil penarikan kantong plastik, dan ada juga anggapan bahwa masih tergolong cukup rendah apabila pengenaan harga per kantong plastik yang hanya berkisar pada harga Rp 200,- tentu saja hal ini tidak akan berpengaruh secara signifikan apabila diterapakan dan cendrung sia-sia karena masyarakat merasa mampu membeli kantong plastik tersebut. Akhir-akhir ini sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh toko swalayan, kasir yang bertugas dalam garda terdepan menerapkan konsep yang tidak adil bagi konsumen. Bagaimana tidak konsumen yang dibebani harga per kantong plastik juga harus menerima kecurangan dimana para kasir memberikan kantong plastik lebih dari satu, padahal tidak ada persetujuan dari pihak konsumen sendiri sehingga memunculkan sikap geram oleh konsumen sendiri. Para pengusaha nakal yang hanya mementingkan keuntungan belaka memanfaatkan momen ini untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka sikap tidak layak yang diterapkan membuat kebijakan pemerintah seperti tidak berguna, program yang seharusnya diberlakukan untuk menghemat penggunaan kantong plastik menjadi gagal akibat beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih miris lagi adalah apabila sistem yang diberlakukan oleh para pemilik toko swalayan menerapkan sistem demikian dan kemudian ditiru oleh semua pengusaha yang lain maka ini akan berdampak buruk terhadap negeri ini.

Jika dikaitkan dengan aspek perekonomian dengan berbagai kemungkinan masalah yang terjadi diakibatkan oleh para oknum tak bertanggung jawab maka kebijakan yang mungkin bisa menjadi alternatif adalah kebijakan makroprudential. Karena kebijakan pengenaan harga pada kantong plastik bersifat nasional maka kebijakan ini bisa diterapkan mengingat kebijakan makroprudential sendiri bertujuan untuk membatasi resiko pada sistem keuangan guna mengurangi dampak negatif pada perekonomian. Selama ini kebijakan makroprudensial dinilai cukup berhasil diterapkan baik dinegara berkembang maupun pada negara maju. Harapan dan cita-cita bangsa indonesia untuk menjalankan roda perekonomian menjadi suatu tantangan dimana masalah yang kompleks dan sering terjadi pada negara ini membuat negara ini sulit untuk mengembangkan sayap perekonomiannya sehigga diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan ini.

Categories: Moch. Fitroh