Pertumbuhan Perekonomian Republik Indonesia di Batas Atas

Pertumbuhan Perekonomian Republik Indonesia di Batas Atas

Kata “Ekonomi” itu merupakan suatu kata yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar setiap saat. Ekonomi merupakan suatu topik perbincangan yang tak pernah mati untuk diperbincangkan. Setiap aspek dalam ekonomi akan memunculkan suatu dinamika yang selalu mengalami perubahan dan tak pernah berhenti di satu kesimpulan saja.

Melihat perkembangan keadaan perekonomian Indonesia saat ini, terlihat jelas bahwa perekonomian Indonesia saat ini mengalami kestabilan. Perekonomian Indonesia pernah mengalami suatu masa krisis yang tidak akan pernah terlupakan. Pada tahun 1998 merupakan menjadi sebuah catatan tragedi perekonomian di Indonesia. Keadaan ini merupakan suatu keadaan yang sangat tragis dan tercatat sebagai suatu periode yang kelam karena perekonomian mengalami resesi.

Karena hanya dalam waktu satu tahun itu, perubahan perekonomian menjadi dramatis. Krisis ekonomi pada tahun 1998 mirip seperti efek bola salju, krisis ini bermula hanya berawal dari krisis nili tukar bath di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 terus berkembang dan menjadi krisisi ekonomi, sampai berlanjut lagi krisis sosisal terus ke krisis politik.

Pada krisis ekonomi tahun 1998, terjadi masalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Terpuruknya kepercayaa ke titik nol, membuat nilai tukar rupiah pada saat itu ditutup pada level Rp.4.850,-/U$ Amerika Serikat pada tahun 1997, dan langsung meluncur dengan cepat ke titik level sekitar Rp.17.000/U$ Amerika Serikat pada 22 Januari 1997, dan ini terlihat jelas bahwa rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen.

Puluhan, bahkan hampir ratusan perusahaan yang ada di Indonesia, mulai dari skala kecil hingga konglomerat mulai jatuh dan gulung tikar. Sehingga hal ini menimbulkan gelombang besar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran meningkat mencapai level 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibat terjadinya PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat, terjadinya flutuasi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pun meningkat hingga mencapai 50 persen dari total penduduk. Terlihat selama periode Januari – Juni 1998, ekspor migas Indonesia anjlok mencapai sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor non migas di Indonesia hanya tumbuh 5,36 persen.

Kemudian terjadi lagi krisis kedua pada tahun 2008, krisis ini disebut Subrpime mortage di Amerika Serikat. Krisis ini terjadi karena adanya penurunan tingkat suku bunga oleh otoritas moneter Federal Reserves (The Fed) yang menjadi awal terjadinya bubble properti, jumlah hutang yang tinggi di sektor swasta, dan tingkat ketergantungan yang tinggi mengenai pembiayaan jangka pendek yang berakhir sehingga terjadinya krisis Subrpime mortage. Dampak terjadinya krisis ini berimbas ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tetapi dalam hal ini, Bank Indonesia tetap menjaga kestabilan perekonomian dengan cara membentuk Lembaga Otorisasi Jasa Keuangan yang mirip seperti Financial Service Authority di Inggris yang tercermin dalam UU no 21 tahun 2011. Dalam hal ini tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan diahlikan dari Bank Indonesia ke Otorisasi Jasa Keuangan. Sementara ini Bank Indonesia tetap memiliki tugas dalam mengatur perbankan terkait aspek kebijakan makroprudensial. Sesuai dengan UU no 23 tahun 1999 yang berisi mengenai Bank Indonesia, peranan Bank Indonesia disini adalah sebagai Bank Sentral yang bertugas untuk melakukan intrument kebijakan moneter, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan melalukan pengawasan Bank Umum yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2016 ini, Bank Indonesia dan Pemerintah sampai melakukan pelonggaran kebijakan moneter dikarenakan melihat bahwa stabilitasi perekonomian telah terjaga. Kelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan di dukung oleh pemerintah yaitu dengan kebijakan penurunan tingkat suku bunga acuan (BI Rate)  sebesar 2,5 bps menjadi 7%. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan menurunkan tingkat BI Rate maka akan memicu masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil fasilitas kredit di perbankan dikarenakan bunga kredit di perbankan otomatis akan ikut menurun. Secara teori Suku bunga merupakan sejumlah prosentase yang diterima oleh orang yang meminjamkan dana pada peminjam dana dan merupakan biaya imbalan yang harus dibayarkan  peminjam kepada pemberi pinjaman atas investasinya dengan kesepakan bersama yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua pihak. Persentase tingkat hunga akan berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawan uang (Nopirin, 1996). Dari teori ini jelas sekali, jika Bank Indonesia menurunkan tingkat BI Rate maka penwaran Jumlah Uang Beredar di masyarakat akan meningkat pesat, sehingga roda perputaran perekonomian berjalan dengan lancar kembali.

Tingkat suku bunga Bi Rate digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga-harga barang, dimana ketika harga tinggi dan jumlah barang yang beredar di masyarakat banyak, komsumsi masyarakat menjadi meningkat sehingga dibutuhkan antisipasi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dengan meningkatkan suku bunga. Dalam kenyataan sekarang, laju inflasi di Indonesia masih terkendali sehingga keputusan Bank Indonesia untuk mengikuti pemerintah menurunkan BI Rate merupakan keputusan yang tetap. Dilihat dari posisi CAD Indonesia sendiri selama tahun 2015 tercatat sebesar 2,06 persen dari PDB, ini lebih kecil jika dibandingkan dengan posisi CAD tahun 2014 yang mencapai 3,1 persen dari PDB, sehingga bank sentral bisa menurunkan suku bunga Bi Rate.

Dengan Suku bunga BI Rate menurun, akan memicu untuk meningkatkan ekpor barang ke luar negeri sehingga perdagangan internasional Indonesia tetap terkendali. Dan hal ini menyebabkan  rupiah terus menguat sampai di level 13.400 saat ini. Mengkuatnya rupiah di level tersebut mencerminkan perekonomian Indonesia sedang mengalami kestabilan.

Hal ini terlihat jelas bahwa pemerintah tidak mau industri perbankan untuk terus menerus memberikan bunga deposito dengan tarif spesial kepada nasabah sehingga berimbas kepada bunga kredit yang semakin tinggi. Dengan Penurunan suku bunga BI Rate, maka diharapkan industri perbankan ikut menurunkan tingkat bunga kredit menjadi rendah, sehingga masyarakat bisa meminjam uang kepada industri perbankan untuk memutarkan roda perekonomian.

Tapi dalam hal ini, jika pemerintah dan Bank Indonesia tidak menjaga tingkat suku bunga BI Rate tanpa memperhatikan tingkat stbilitas ekonomi makro yang ada di Indonesia, maka bisa meyebabkan tingkat inflasi di Indonesia menjadi meningkat dan akhirnya nilai tukar rupiah akan mengalami pelemahan kembali. Dukungan dari lemaga non bank harus di ikutsertakan untuk menjaga kestabilan turunnya suku bunga BI Rate. Disini Lembaga Penjamin Simpanan dan Otorisasi Jasa Keuangan tetap berjalan dalam kontroling agar Jumlah Uang yang Beredar di Masyarakat tetap terkontrol sehingga tidak menyebabkan tingkat komsumptif di masyarakat menjadi tinggi. Jika tidak terkontrol maka Jumlah Uang Beredar di Masyarakat akan menyebabkan naiknya tingkat inflasi di perekonomian.

Menurut terori dampak Fisher Internasional (Internasional Fisher Effect) yang menunjukkan tentang pergerakan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang disebabkan oleh perbedaan suku bunga antar kedua negara yang bersangkutan. Jika nilai suku bunga turun maka akan menyebabkan masyarakat meminjam uang kepada perbankan sehingga tingkat jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat dan membuat nilai tukar negara tersebut terapresiasi.

Jika disambungkan dengan  teori dampak fisher internasional, pemerintah indonesia mendorong Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga BI Rate supaya tingkat Jumlah Uang Beredar di Masyarakat Indonesia sehingga perputaran ekonomi di indonesia berkembang dan berdampak tingkat ekpor menjadi meningkat sehingga nilai tukar rupiah menjadi apresiasi.

Dalam hal ini, inflasi merupakan salah satu ukuran yang paling utama dalam kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk tetap memeliharan kestabilan perekonomian. Laju inflasi merupakan suatu cerminan dari laju pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Pada saat ini, tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia mengalami deflasi (penurunan harga-harga) sebesar 0,09 persen.  Deflasi disini terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok transportasi, dan jasa keuangan. Dan adanya faktor turunnya harga bahan bakar minyak yang menyebabkan, tingkat pengeluaran untuk biaya transportasi menjadi lebih murah. Sehingga berdampak dengan harga – harga hampir semua komoditas barang pun ikut mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi di Indonesia menurun dan stabil hingga detik ini.

Secara teori, jika kita hubungan dengan teori dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Maka teori kuantitas lah yang masuk ke dalam kategori studi kasus yang terjadi di Indonesia, Disini Teori kuantitas mempunyai inti yaitu inflasi dapat terjadi jika Jumlah Uang Beredar (M!) di masyarakat mempunyai tingkat volume yang besar. Laju inflasi pun dapat ditentukan dari laju pertambahan jumlah uang beredan dan ekspetasi masyarakat mengenaik kenaikan harga di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, jika kita hubungan dengan teori kuantitas. Di Indonesia, jumlah uang beredar di masyarakat sangatlah stabil sehingga berdampak pada tingkat harga barang dan jasa pun tetap stabil. Karena dari teori kuantitas uang yang di keluarkan oleh Irving Fisher, menyatakan bahwa ketika jumlah uang beredar di masyarakat mengalami peningkatan maka harga barang dan jasa di masyarakat pun akan meningkat.

Dengan adanya kebijakan menurunkan harga bahan bakar minyak merupakan menjadi salah faktor lain yang mendorong tingkat inflasi tetap stabil di Indonesia. Karena secara otomatis kita analogika, jika Harga Bahan Bakar Minyak menurun maka biaya yang di keluarkan dalam transportasi untuk mengatarkan barang akan menurun. Karena tanpa kita pungkiri, biaya yang besar dalam sistem perdagangan di Indonesia merupakan dalam hal biaya transportasinya, Indonesia merupakan suatu wilayah yang terdiri dari pulau – pulau dengan luas wilayah yang cukup besar jika bandingkan dengan singapura, malaysia, ataupun thailand. Sehingga untuk memenuhi semua permintaan barang di seluruh Indonesia, maka diperlukan transportasi yang memadai. Dan hingga saat ini pun, transportasi yang paling besar digunakan adalah trasnportasi darat. Transportasi darat memang merupakan suatu akses yang paling mudah untuk dapat mencangkup semua wilayah, akan tetapi waktu dan biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit untuk mengatar satu barang dalam satu perjalanan saja.

Nah jika harga bahan bakar menurun, maka akan menurunkan biaya operasional dari transportasi, sehingga harga barang-barang komoditas yang akan di jual di pasar menjadi murah. Sehingga harga semua komoditas barang pun stabil. Keutungan yang dapat diraih yaitu, dengan tingkat inflasi stabil yang terjadi di Indonesia. Menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga sampai hari ini masih menduduki trend positif dan terus mengalami apresiasi.

Dalam hal ini ekonom sendiri memang deflasi sama cemasnya dengan memandang inflasi. Terjadinya kasus deflasi yaitu harga barang turun sangatkah jarang terjadi. Lebih sering harga barang yang naik dari pada yang turun, dalam hal ini bahwa lebih banyak konsumen yang dirugikan dari pada produsen yang dirugikan dalam hal inflasi. Terjadinya harga turuntidaklah selalu positif, dikarenakan terjadinya deflasi di Indonesia menandakan bahwa terjadi kelesuan perekonomian yang akan menghambat bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, deflasi yang terjadi akan meberikan opportunity untuk produsen dalam mengajukan pinjaman atau kredit kepada perbankan. Hal ini di dukung dengan kebijakan pemerintah yang menurukan tingkat suku bunga acuan untuk sebagai himbauan kepada kepada lembaga bank umum untuk ikut menurunkan tingkat suku bungan kredit.

Menurut ekonomi yang meraih nobel, Milton Friedman mengatakan bahwa inflasi termasuk kedalam fenomena moneter. Walau memang ada faktor – faktor lain yang menyebabkan kenaikn harga terus menerus dalam jangka pendek, namun menurut Friedman menyatakan bahwa hanya kebijakanlah moneterlah yang bisa memepengaruhi tingkat inflasi dalam jangka menegah dan panjang.

Sejak tahun 2005, Bank Indonesia telah mengunakan kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian Inflasi atau yang disebut inflation targeting framework (ITF). Dalam hal ini, inflation targeting framework (ITF) merupakan suatu kebijakan moneter yang diarahkan pada pengendalian inflasi agar tetap rendah sehingga dapat memberi manfaat lebih besar kepada perekonomian. Indonesia menerapkan ITF pada 2005. Sebelumnya, pada periode 1991-1997 atau masa sebelum krisis moneter, laju inflasi Indonesia per tahun rata-rata mencapai 8,26 persen. Lalu, pascakrisis pada periode 2000-2011, inflasi tercatat 7,97 persen. Bila harga BBM bersubsidi dikeluarkan, inflasi rata-rata 2000-2011 mencapai 6,45 persen.

Kebijakan inflation targeting framework (ITF) mulai banyak di ikuti oleh bank sentral di berbagai negara. Kebiajkan ini mulai populer karena adanya berkembangnya kesadaran dari kalangan ekonomi bahwa dalam jangka panjang, inflasi merupakan satu variabel makro ekonomi yang Cuma bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Menurut Survei Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2006, ada 17 negara berkembang dan tujuh negara maju yang bank sentralnya mengikuti dan mengadopsi kebijakan target pengendalian inflasi secara penuh (full fledged inflation targeting). Antara lain Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Inggris, Kanada, dan Australia. Survei IMF disini menunjukan dari 88 bank sentral yang berada di negara-negara berkembang lainnyam lebih dari 50 persen mengikuti dan menganti ke pengendalian inflasi. Lebih dari tiga oeremoatnya memperlihatkan untuk menerapkan kebijakan inflation targeting framework (ITF) pada tahun 2010. Pada awal 2012, ada 27 negara yang bank sentralnya menggunakan inflation targeting framework (ITF) sebagai kebijakan moneter utana dan negara lainnya sedang dalam proses untuk ikut menerapkannya.

Sifat dari kebijakn moneter yang mempunyai lag atau waktu tunda dalam penerapannya membuat efektivitasnya dalam mempengaruhi fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek semakin di pertanyakan. Dengan adnaya inflasi yang moderat pun, berdampak pada meruginya pertumbuhan ekonomi. Para ekonom mempunyai kenyakinan bahwa pemeliharaan inflasi yang rendah dan stabil merupakan suatu hal penting untuk mencapai sasaran makro ekonomi lainnya.

Sinyal ekspetasi inflasi yang di umumkan oleh Gubernur Bank Indonesia merupakan suatu bagian dari instrument inflation targeting framework (ITF). Hal ini dilakukan bertujuan agar perlaku pasar percaya dengan ekspetasi inflasi yang di umumkan oleh Bank Indonesia. Instrumen utama dalam inflation targeting framework (ITF) yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah instrumen moneter berupa pengendalian tingkat suku bunga perbankan lewat penetuan tingkat suku bunga BI Rate.

Policy rate yang dilakukan oleh Bank Indonesia berguna untuk melemahkan fluktuasi kegiatan ekonomi (business cycle) atau disebut dengan counter-cylical. Instrument suku bunga ini bisa mendorong oemulihan ekonomi di kala resesi dan juga dapat mengerem laju ekonomi yang terlalu tinggi. Targetnya, tidak terjadi pemanasan (overheat) di ekonomi.

Melihat kejadian krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, pada saat terjadinya depresi ekonomi di Indonesia, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Didasarkan pada teori kurva phillips, yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti ini jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah.

Sampai saat ini, masalah utama mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adlaah masalah tingkah upah minimal regional yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi, Hal ini disebabkan karenam adanya faktor pertambahan tenaga kerja yang baru yang kuotanya lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan dampak pengangguran yang tinggi. Dalam hal ini, pengangguran merupaka salah satu masalah paling utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi di setiap negara. Di setiap negara, yang terjadi adalah pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).

Pada tahun 2020 – 2030, Indonesia akan mendapatkan suatu keberuntungan yaitu “bonus demografi”. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) memperkirakan Indonesia akan memiliki 180 – 190 juta penduduk usia produktif, dan 82 – 85 juta penduduk usia non-produktif. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini masih terus tinggi, maka datangnya bonus demografi ini akan membuat jumlah kelompok ekonomi kelas menegah sampai ke atas akan bertambah. Dengan melihat keadaan pemerintah yang melonggarkan kebijakan moneternya, maka kesempatan besar ada di sektor properti. Dikarenakan, dengan melihat peluang dari siatuasi saat ini, para pengusaha di sektor properti dapat menjimkan dana kepada perbankan lewat fasilitas kredit. Sehingga modal untuk usaha akan terus meningkat dan berkembang.

Dari sektor properti, diperkirankan bisa memunculkan peluang sekaligus tatangan. Permbahan jumlah penduduk yang produktif, apalgi dengan kemampuan ekonomi kelas menegah, disaat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Maka hal ini akan meningkatkan pangsa pasar properti, buka hanya untuk kebutuhan rumah saja tetapi properti komersial pun ada. Gairah sektor properti sudah mulai tercermin dari angka penyaluran kredit perbankan untuk sektor ini. Akan tetapi, pertumbuhan yang mulai meningkat ini berdampak pada tingkat inflasi. Mahalnya harga tanah dan rumah akan memunculkan pergeseran gaya hidup dari landed house menjadi apartment dwellers.

Bonus demografi jelas punya banyak potensi untuk ekonomi, peluang pasti akan muncul seiring dengan kondisi tersebut. Dengan banyaknya usia produktif, maka angkatan kerja di Indonesia akan bertambah. Sehingga pemerintah harus meningkatkan strategi pertumbuhan saha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan untu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) merupakan suatu usaha yang bisa dilakukan oleh setiap orang, asal orang tersebut bisa menemukan inovasi atas suatu produk dan bisa memasarkan di pasar, maka orang tersebut sudah melakukan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM).

Dengan tingkat pertumbuhan Usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) yang meningkat dari tahun ke tahun, maka diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan sehingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia meningkat dan persentase pertumbuhan perekonomian terus meningkat. Jika pertumbuhan perekonomian full employment, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin pesat, tingkat inflasi akan tetap pada relatif stabil atau deflasi, dapat menciptakan neraca pembayaran yang selalu meningkat dan berimbang, adnaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indoensia.

Categories: Erlina Yulianti